Sebanyak 658 paralegal Posbankum dari tiga kabupaten/kota tersebut mengikuti pelatihan angkatan I yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Februari 2026.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum dan mediasi permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Heni yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, menyampaikan harapan agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Saya percaya para narasumber, dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya,” ujar Kakanwil, Selasa (3/2/2026).

Kakanwil menegaskan bahwa peningkatan kemampuan paralegal, khususnya dalam memediasi permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, merupakan bagian dari tugas Kementerian Hukum.

“Dalam upaya meningkatkan kapasitas paralegal, sangat penting asistensi oleh OBH terakreditasi. Dengan demikian, pelatihan ini akan memberikan pemahaman, pengalaman, dan keahlian baru bagi para paralegal,” jelasnya.

Heni juga menyampaikan, pelatihan ini merupakan tahap awal dari rangkaian pelatihan paralegal Posbankum di Jawa Tengah. Mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah Posbankum terbanyak secara nasional, yakni mencapai 8.563 Posbankum, percepatan pelatihan menjadi hal yang mutlak dilakukan.

“Setidaknya janji kami telah dipenuhi melalui pelatihan tahap pertama ini. Karena jumlah Posbankum di Jawa Tengah sangat besar, maka pelatihan paralegal harus segera disegerakan agar seluruhnya memperoleh pelatihan,” tegasnya.

Menurutnya keberadaan Posbankum tidak hanya sebatas pembentukan kelembagaan, tetapi juga harus mampu menunjukkan kinerja nyata melalui layanan kepada masyarakat.

The post Kakanwil Kemenkum Jateng Buka Pelatihan Paralegal Posbankum Desa appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo yang diwakili Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lily Mufidah menegaskan, pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan bantuan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya pelatihan akan berlangsung selama tiga hari dan seluruh peserta diharapkan mengikuti setiap sesi secara penuh. Lily juga menjelaskan perkembangan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, pada 6 November seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah telah berhasil membentuk Posbankum. Dan InsyaAllah, dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan peresmian Posbankum oleh Menteri Hukum RI, tuturnya.

Terkait teknis kegiatan, Lily memaparkan bahwa pelatihan kali ini didukung oleh 50 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dengan total sembilan materi yang akan dibawakan dalam tiga hari.

“Setiap hari akan ada tiga materi yang diberikan. Setelah pelatihan selesai, peserta wajib melaksanakan aktualisasi maksimal tiga bulan dengan pendampingan mentor advokat dari OBH terakreditasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat serta gelar CPLA. “Setelah menyelesaikan pelatihan dan aktualisasi, Bapak/Ibu akan memperoleh sertifikat CPLA dan berhak menyandang gelar CPLA di belakang nama,” kata Lily.

Lily juga menegaskan empat jenis layanan yang nantinya harus dijalankan oleh para paralegal. “Ada empat layanan paralegal yang wajib dilaksanakan, yaitu: layanan informasi hukum, layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, layanan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di tingkat desa atau kelurahan, serta layanan rujukan advokat jika mediasi tidak berhasil. Untuk rujukan, kita punya 58 LBH yang dapat dimanfaatkan,” jelasnya.

Pelatihan paralegal ini diikuti oleh sekitar 500 kepala desa dan lurah dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap para paralegal mampu memberikan layanan hukum yang lebih mudah diakses dan semakin memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Gelar Pelatihan Paralegal appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mengatakan, pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif para kader TP PKK dalam memberikan pendampingan hukum.

“Selain itu utamanya dalam memberikan perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan,” kata Heni.

Kegiatan diikuti oleh para penggerak RPPA dari berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Kegiatan ini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui inisiatif Kecamatan Berdaya, serta sejalan dengan program Kementerian Hukum yang mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Paralegal Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan layanan bantuan hukum nonlitigasi di masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lily Mufidah, hadir sebagai narasumber dengan materi “Paralegal Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”.

Dalam pemaparannya, Lily menekankan pentingnya peran paralegal perempuan dalam memberikan layanan bantuan hukum nonlitigasi, khususnya dalam mendampingi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

“Paralegal perempuan sebagai garda terdepan dalam mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan cerdas hukum, peka terhadap lingkungan sosial, agar perempuan semakin berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” kata Lily.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai peran dan fungsi paralegal, teknik advokasi, serta langkah-langkah pendampingan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Selain penyampaian materi, pelatihan juga diisi dengan simulasi pendampingan kasus dan diskusi interaktif. Melalui kegiatan ini, peserta diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan berbagai persoalan hukum yang sering ditemui di masyarakat.

Ning S

The post Gelar Pelatihan Paralegal, Kemenkum Jateng Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak appeared first on SuaraBaru.id.