Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Delmawati.

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pelaporan empat layanan Posbankum Jawa Tengah melalui aplikasi masih tergolong rendah sehingga diperlukan perhatian dan sinergi bersama dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi desa dan kelurahan.

“Perlu adanya perhatian bersama terhadap berbagai hambatan dalam pelaporan layanan Posbankum agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif sehingga pelaksanaan layanan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Delmawati.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), serta Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam mendukung keberhasilan program nasional Posbankum.

Menurutnya, Posbankum memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan akses layanan hukum kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kegiatan selanjutnya dipandu oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang dipimpin oleh Lily Mufidah bersama tim.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif dengan berbagai masukan dari peserta terkait kendala teknis pelaporan, keterbatasan sumber daya, hingga koordinasi di tingkat desa dan kelurahan.

Selain menyampaikan hambatan yang dihadapi di daerah masing-masing, peserta juga memberikan sejumlah saran konstruktif terkait langkah percepatan pelaporan layanan Posbankum agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Kegiatan ini diikuti oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi maupun Kabupaten se-Jawa Tengah, serta perwakilan desa/kelurahan se-Jawa Tengah.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Perkuat Optimalisasi Layanan dan Pelaporan Posbankum Desa appeared first on SuaraBaru.id.