Selain itu juga pelantikan Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris, serta notaris pengganti yang digelar di Aula Kresna Basudewa, Senin (6/4/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebanyak 14 peserta secara resmi dilantik dan diambil sumpahnya, yang terdiri dari notaris pengganti, pengganti antarwaktu anggota MPD notaris, pewarganegaraan, serta pejabat fungsional analis hukum.

Momentum ini tidak hanya menjadi bagian dari proses administratif, tetapi juga menandai awal tanggung jawab baru bagi para peserta dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing di tengah masyarakat.

Heni menegaskan, status kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak, tetapi juga membawa kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengajak warga negara baru untuk bersemangat dan bertekad memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kepada para pejabat fungsional analis hukum yang baru dilantik, ia menekankan bahwa jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal perjalanan pengabdian untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan negara.

“Momentum ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi menjadi babak baru dalam perjalanan karier Saudara untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan negara,” tegasnya.

Ia menambahkan, analis hukum harus mampu menjadi garda terdepan yang adaptif, responsif, serta menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas dalam menghadapi dinamika regulasi yang semakin kompleks.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi notaris. Para anggota PAW yang baru dilantik diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku serta aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya.

“Majelis Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah profesi notaris sekaligus melindungi masyarakat pengguna jasa notaris melalui pengawasan yang efektif,” ungkapnya.

Heni mengingatkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab yang diemban setara dengan notaris definitif. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk senantiasa berpedoman pada kode etik notaris serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, profesional, dan berintegritas bagi masyarakat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Lantik WNI Baru hingga Pejabat Non Manajerial appeared first on SuaraBaru.id.

Sebanyak tujuh pejabat dilantik, terdiri atas enam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) Ahli Madya dan satu Jabatan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menegaskan amanah yang membawa konsekuensi tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi .

“Pelantikan ini bukan sekadar perubahan posisi, melainkan juga perubahan peran dan tanggung jawab yang memerlukan komitmen serta kompetensi khusus,” ujar Heni.

Ia menekankan bahwa Perancang PUU Ahli Madya tidak hanya bertugas menyusun regulasi, tetapi juga mengoordinasikan dan memastikan harmonisasi peraturan agar tidak tumpang tindih serta tetap selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi. Regulasi yang dihasilkan, menurutnya, harus responsif terhadap dinamika masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional.

Sementara itu, kepada pejabat fungsional Arsiparis Ahli Pertama yang dilantik, Heni mengingatkan pentingnya ketelitian, kedisiplinan, serta pemahaman prinsip pengelolaan arsip dinamis maupun statis. Arsip, menurutnya, merupakan sumber informasi yang sah dan terpercaya serta menjadi bagian penting dari akuntabilitas lembaga.

Selain itu, Kakanwil juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, integritas moral, serta inovasi dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa keteladanan jauh lebih bermakna daripada sekadar nasihat.

Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, khususnya dalam pembentukan regulasi yang berkualitas dan pengelolaan arsip yang profesional, sebagai fondasi pelayanan publik yang akuntabel.

Hadir pada kegiatan pelantikan Kepala Divisi P3H, Delmawati, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan rohaniawan.

Ning S

The post Lantik 7 Pejabat Non Manajerial, Kakanwil Kemenkum Jateng Tekankan Integritas dan Profesionalisme appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Heni, keberadaan pegawai dalam sebuah organisasi pemerintah memiliki peran yang sama pentingnya, terlepas dari kelas jabatan masing-masing. Kakanwil Kemenkum Jateng menekankan bahwa tidak ada jabatan “Kelas 2”.

“Tidak ada kelas jabatan “Kelas Dua”. Tidak ada perbedaan hirarki antara jabatan struktural dan fungsional yang setara,” tegas Heni saat melantik dan mengambil sumpah Pejabat Non Manajerial, di Aula Kresna Basudewa, Jum’at (24/1/2025).

“Kedua jabatan tersebut memang ada dan merupakan kebijakan birokrasi yang telah dipikirkan sedemikian rupa, dalam rangka meraih tujuan organisasi. Kedua jabatan ini memang diperlukan. Kedua jabatan ini saling mengisi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,” tambahnya.

Atas dasar tersebut, Heni mengimbau agar jajarannya tidak membentuk paradigma yang salah dengan mengkotak-kotakkan jabatan, terlebih dengan “mendewakan” salah satu jabatan. “Semua jabatan sama. Jangan pernah berpikir bahwa satu jabatan lebih penting daripada jabatan yang lain,” kata Heni.

“Kita harus bersikap profesional. Profesionalitas harus kita munculkan dalam pikiran dan hati kita agar selaras dengan tujuan organisasi. Semua jabatan, kelas apapun memiliki peran yang sangat penting di kantor ini. Kita memiliki peran, tugas, fungsi serta tanggung jawab masing-masing yang harus dilakukan secara baik agar mencerminkan profesionalitas kita,” terangnya.

Bidang dukungan manajemen, Fasilitatif dan Administratif, maupun bidang teknis dan substansial, lanjut Kakanwil merupakan bagian yang sama pentingnya dalam birokrasi. Peran semua bidang sangat menentukan keberhasilan organisasi.

Heni menggarisbawahi, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perubahan regulasi dan kebijakan merupakan bagian dari dinamika pemerintahan yang bertujuan untuk pengoptimalan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Tentu di setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Ketika ada pergantian pimpinan, maka kebijakan juga akan berganti. Tugas kita adalah harus memberikan dukungan penuh terhadap semua kebijakan dari pimpinan,” ujar Heni

“Apabila kita bertentangan dengan kebijakan organisasi, maka tidak ada berjalan efektif. Mari kita sederhanakan pikiran kita. Kita harus menerima semua ketetapan pimpinan. Fokus pada tugas dan fungsi kita, agar kinerja kita menjadi lebih produktif, menjadi tepat guna sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Diketahui, Kakanwil Kemenkum Jateng melantik dan mengambil sumpah 15 orang Pejabat Non Manajerial. Jabatan yang diemban oleh 15 orang tersebut adalah Jabatan Fungsional. Jabatan ini mereka peroleh melalui mekanisme penyetaraan dan perpindahan dari jabatan lain.

Dari 15 orang tersebut, 7 diantaranya merupakan mantan Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang atau Pejabat Pengawas yang setara Pejabat Eselon IV.

Penyetaraan jabatan ini adalah efek domino dari “pemekaran” yang terjadi di tubuh Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan itu membuat struktur organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah semakin ramping. Kini, tidak ada lagi Pejabat Manajerial Eselon IV dalam tubuh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Ning S

The post Lantik Pejabat Non Manajerial, Kakanwil Kemenkum Jateng: Tidak Ada Dikotomi Jabatan appeared first on SuaraBaru.id.

Prosesi ini adalah bagian dari tahap pewarganegaraan atau sering disebut naturalisasi, yang merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan Indonesia atau beralih status dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI.

Kakanwil Tejo mengatakan, warga negara yang baik tidak hanya memahami dan mampu membela hak, tetapi juga menunaikan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. “Sebagai WNI yang baru diharapkan memegang teguh kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Tejo.

Tejo meminta agar mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jadilah warga negara yang patuh hukum dan menjauhi perbuatan tercela,” sambungnya.

Pada saat yang sama, Tejo juga mengambil sumpah jabatan 7 orang pejabat non manajerial serta 27 anggota dan 1 orang pengganti antar waktu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Kepada yang dilantik Kakanwil berpesan untuk bekerja secara profesional dan penuh amanah.

“Sebagai pejabat fungsional yang merupakan ujung tombak kinerja dituntut untuk lebih kreatif dan berinovasi sesuai dengan tingkatan jabatan,” terang Tejo.

“Bagi anggota MPD agar selalu menjaga martabat dan kehormatan jabatan notaris di tengah-tengah masyarakat, sekaligus untuk melindungi hak pengguna jasa notaris atas kepastian hukum,” imbuhnya.

Kegiatan disaksikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kadiyono, Pejabat Administrasi Kantor Wilayah, serta Kepala UPT se-Kota Semarang.

Ning S

The post Kakanwil Tejo Harwanto Ambil Sumpah WNI Naturalisasi Asal Perancis dan Lantik Pejabat Non Manajerial appeared first on SuaraBaru.id.