Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P2AKB) Kabupaten Kudus, Putut Winarno, mengungkapkan bahwa berdasarkan data per Januari 2026, jumlah peserta PBI JKN APBN aktif di Kudus tercatat sebanyak 241.508 orang.

“Pada Januari 2026 terjadi penambahan peserta sebanyak 477 orang. Namun, dalam waktu yang sama juga terdapat pencoretan atau penonaktifan sebanyak 12.372 peserta PBI JKN APBN,” jelas Putut, Selasa (10/2/2026).

Sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat tersebut, Pemkab Kudus langsung menyiapkan langkah antisipatif dengan mengalihkan peserta yang dinonaktifkan ke dalam program PBI JKN yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Kudus. Program tersebut didukung pendanaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Putut menegaskan, warga yang kepesertaannya dicoret dari PBI JKN APBN tidak perlu khawatir. Mereka dapat segera mengajukan permohonan peralihan menjadi peserta PBI JKN APBD agar tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

“Pemkab Kudus memastikan tidak ada warga tidak mampu yang ditolak saat berobat hanya karena status kepesertaan JKN-nya nonaktif,” tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila di rumah sakit ditemukan pasien dengan status kepesertaan JKN nonaktif, pihak rumah sakit dapat langsung berkoordinasi dengan Dinsos P2AKB. Upaya reaktivasi akan dilakukan, dan jika prosesnya memerlukan waktu lama, pasien akan langsung diaktifkan melalui skema PBI JKN APBD.

Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi cukup sederhana, yakni data diri dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa setempat.

Berdasarkan data Dinsos P2AKB, jumlah peserta PBI JKN APBD Kabupaten Kudus per Januari 2026 mencapai 116.643 orang. Angka tersebut mengalami pengurangan sebanyak 559 orang dan penambahan 747 orang.

“Masih ada peserta PBI JKN APBN yang dicoret namun belum mengajukan peralihan ke PBI JKN APBD. Karena itu, kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat segera mengurus peralihannya,” pungkas Putut.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Kudus berharap akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terjamin, meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan JKN dari pemerintah pusat.

Ali Bustomi

The post 12.372 Warga Kudus Kehilangan PBI JKN APBN, Pemkab Pastikan Tetap Bisa Berobat Gratis appeared first on SuaraBaru.id.