Program ini menjadi langkah strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI dalam memperkuat literasi digital sejak dini melalui Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) yang didukung oleh Bakti Pendidikan Djarum Foudation dan PT Amman  Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).

Direktur Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Kemendikdasmen RI, Suparto, S.Ag, M.Ed, Ph.D, menegaskan pentingnya peran guru PAUD dalam menanamkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kreatif pada anak usia dini.

“Pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Karena itu, pengembangan kapasitas guru PAUD dalam berpikir komputasional menjadi prioritas kami,” ujar Suparto dalam sambutan pembukaan pelatihan di Kudus, Senin (27/10).

Pelatihan ini turut melibatkan delapan guru PAUD dari Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sumbawa Barat, dua daerah yang telah menjadi percontohan penerapan berpikir komputasional di jenjang PAUD.

Kolaborasi Nasional untuk Panduan Pembelajaran Komputasional

Delapan guru tersebut dibimbing oleh Dr. Irma Yuliantina, M.Pd, Ketua Kelompok Kerja PAUD BAN PDM, dan materi pelatihannya direview oleh Tim Bebras Indonesia — bagian dari inisiatif global yang mempromosikan keterampilan berpikir komputasional sejak dini.

Hasil panduan dan modul pelatihan ini nantinya akan digunakan sebagai rujukan pengembangan pelatihan serupa di berbagai daerah.

Sejak 2023, tercatat lebih dari 700 kepala sekolah dan guru dari 211 satuan PAUD di Kabupaten Kudus telah mengintegrasikan berpikir komputasional dalam kegiatan belajar mengajar. Program ini didukung oleh Bakti Pendidikan Djarum Foundation bersama Pusat Belajar Guru (PBG) Kudus dan Disdikpora Kabupaten Kudus.

Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat, pendekatan serupa diterapkan pada 135 guru dan kepala sekolah dari 29 satuan PAUD melalui dukungan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN).

Apresiasi dari Pemerintah Daerah

Bupati Kudus, Dr. Ars. Sam’ani Intakoris, S.T., M.T., menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan program nasional ini di Kudus.

“Kolaborasi ini menjadi langkah nyata memperkuat kapasitas guru PAUD. Semoga pelatihan ini memberi manfaat luas dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sam’ani juga menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga antara Kemendikdasmen RI, PBG Kudus, Djarum Foundation, Amman Mineral, dan Inspirasi Foundation dalam memperluas dampak program.

Bangun Pola Pikir Adaptif Sejak Dini

Deputy Program Director Bakti Pendidikan Djarum Foundation, Felicia Hanitio, menegaskan bahwa berpikir komputasional bukanlah kurikulum baru, melainkan proses berpikir yang dapat diterapkan dalam aktivitas sederhana sehari-hari.

“Misalnya saat anak mencuci tangan atau bermain lompat karet — guru bisa memantik anak untuk berpikir sistematis dan mencari pola. Dari situ muncul dasar berpikir komputasional yang meningkatkan kemampuan kognitif dan sosial-emosional anak,” jelasnya.

Sementara itu, Vice President Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Priyo Pramono, menilai bahwa pola pikir komputasional menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi adaptif.

“Semakin dini diajarkan, semakin besar dampaknya bagi kesiapan SDM menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Peserta dari 15 Provinsi Siap Jadi Pelatih Nasional

Pelatihan ini diikuti 38 peserta yang terdiri atas guru PAUD dan kepala sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia — mulai dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Jawa.

Selama lima hari pelatihan, para peserta akan mempelajari cara mengintegrasikan konsep berpikir komputasional dalam kurikulum nasional PAUD, disertai praktik langsung dan kunjungan ke empat satuan PAUD percontohan di Kudus.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan menjadi pelatih berkompeten yang mampu menyebarluaskan pengetahuan dan praktik berpikir komputasional di wilayah masing-masing.

Ali Bustomi

The post Pelatihan Calon Pelatih PAUD Se-Indonesia Digelar di Kudus: Siapkan Guru Pahami Berpikir Komputasional appeared first on SuaraBaru.id.

“Saya sudah mengecek langsung. Layanannya sangat lambat. Saat ingin mengunggah dokumen perizinan, sistem tidak bisa diakses karena servernya kecil,” ujar Bisri, Senin (7/7/2025), usai menghadiri public hearing Ranperda Penanaman Modal, Insentif, dan Kemudahan Investasi yang digelar Pansus I DPRD Kudus.

Bisri yang juga dikenal sebagai pengusaha properti itu mengungkapkan bahwa pihak Dinas PUPR mengaku belum memiliki anggaran untuk meningkatkan kapasitas server.

“Padahal banyak dokumen dan checklist yang harus diunggah. Ini bertolak belakang dengan semangat Bupati yang ingin proses perizinan dipercepat. Harusnya segera dibenahi agar pelayanan semakin maksimal,” tegasnya.

Kedai layanan PBG-SLF milik Dinas PUPR Kabupaten Kudus baru diresmikan oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris beberapa hari lalu. Penyediaan kedai PBG-SLF tersebut sebagai sarana konsultasi offline bagi masyarakat yang ingin mengurus Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dengan adanya Kedai PBG-SLF tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris berharap layanan perizinan semakin mudah dan cepat.

Tak hanya soal teknis server, Bisri juga menyoroti keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya jasa konsultan PBG dan SLF. Menurutnya, jumlah konsultan yang terbatas membuat tarif mereka melambung tinggi tanpa kendali.

“Pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR, seharusnya bisa berkoordinasi dengan asosiasi jasa konsultan untuk menetapkan standar harga atau batas maksimal biaya jasa. Jangan sampai masyarakat terbebani,” kata Bisri.

Meski menyampaikan kritik, Bisri juga mengapresiasi kebijakan Pemkab Kudus yang menghentikan pemberian izin usaha kaplingan untuk perorangan. Saat ini, izin hanya diberikan kepada badan usaha berbadan hukum seperti koperasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Harso Widodo, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kebijakan itu bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen properti di Kudus.

“Dengan pemberian izin hanya kepada badan hukum, maka perlindungan hukum terhadap konsumen akan lebih kuat,” tandas Harso.

Ali Bustomi

The post Anggota F-PKB DPRD Kudus ini Kritik Layanan PBG-SLF, Lemot, Konsultan Mahal, Bebani Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.