Badar, sapaan Badaruddin Andi Picunang, menilai keutuhan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diutamakan daripada kepentingan-kepentingan golongan.

“Peran pemerintah untuk mempersatukan dan menjaga NKRI ini sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini saya kira, Partai Berkarya sejalan dan mendukung,” kata Badar saat acara Refleksi Pergerakan Pemuda di Tahun 2020 di DPP Partai Berkarya, Ragunan, Jakarta, Minggu (3/1/2021).

Lebih lanjut, Badar meminta Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) yang diketuai oleh Fauzan Rachmansyah menjaga sikap tersebut sehingga organisasi sayap Partai Berkarya dalam bidang kepemudaan itu konsisten dengan sikap DPP Partai Berkarya.

Merespons permintaan itu, Fauzan akan melarang anggotanya untuk berafiliasi dalam aktivitas FPI dalam bentuk apa pun.

“Untuk kader AMPB, saya tegaskan sekali lagi, haram hukumnya terafiliasi dengan Front Pembela Islam. Kami tidak mau anggota ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang tidak produktif untuk membangun negara,” kata Fauzan.

Sesuai dengan amanah dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Berkarya di Surabaya, kata Fauzan, AMPB juga mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Namun, dia meminta anggota AMPB tetap bisa mengkritisi jalannya roda pemerintahan melalui penyampaian gagasan-gagasan yang membantu mewujudkan visi dan misi Indonesia Maju.

“Tentang berpolitik kritis tetapi tidak anarkis. Memang politik itu tidak tentu, apalagi pemuda yang identik dengan demonstrasi. Akan tetapi, model Partai Berkarya memang tidak di level (demonstrasi) yang seperti itu,” kata Fauzan.

Ant-trs

The post Partai Berkarya Dukung Pembubaran FPI appeared first on SuaraBaru.id.

Badaruddin ketika dihubungi melalui telepon dari Mataram, Sabtu, menegaskan bahwa kisruh dualisme kepemimpinan di Partai Berkarya sudah berakhir dengan terbitnya surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

SK Kemenkumham yang terbit pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) itu telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07. AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

SK baru tersebut terdapat perubahan dari kepengurusan Partai Berkarya, yaitu perubahan posisi ketua umum dari Hutomo Mandala Putra kepada Muchdi Purwopranjono dan sekjen dari Priyo Budi Santoso kepada Badaruddin Andi Picunang.

Nama Priyo, kata Badaruddin, tidak ada di dalam kepengurusan. Sementara itu, Tommy Soeharto meski tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, tetap berada di posisi elite partai sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya.

“Jadi, sudah tidak ada dualisme dalam kepemimpinan Partai Berkarya. Kepengurusan baru hasil munaslub merangkul semua pihak yang sejalan untuk memperbaiki dan membesarkan partai,” kata Badaruddin.

Menurut dia, SK baru tersebut telah disampaikan kepada pihak KPU dan Kantor Berita Negara. Dengan demikian, terhadap calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada Pilkada 2020 yang diusung oleh Partai Berkarya, yang berhak menandatangani Surat B1KWK untuk pendaftaran ke KPU adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya periode 2020—2025.

“Surat B1KWK yang telanjur dikeluarkan oleh pengurus sebelumnya otomatis teranulir dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipakai untuk pendaftaran ke KPU,” katanya menegaskan.

Menyusul SK baru tersebut, Badaruddin selaku Sekjen Partai Berkarya menegaskan bahwa pihaknya akan merevitalisasi kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kinerja menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.

“Khusus bagi DPW provinsi dan DPD kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020, dalam waktu dekat sebelum pendaftaran akan dilaksanakan musyawarah wilayah (muswil) provinsi dan musyawarah daerah (musda) kabupaten/kota,” kata Badaruddin menjelaskan.

Untuk wilayah Provinsi NTB, Badaruddin mengatakan bahwa pihaknya sudah menunjuk pengurus DPP Guntar Boerhamsah sebagai Plt. Ketua DPW Partai Berkarya NTB.

“Pak Guntar dari DPP sudah ditunjuk jadi plt. ( Ketua DPW Partai Berkarya) NTB untuk mengadakan muswil secepatnya. Yang jelas kami berlari kencang,” ucap Badaruddin.

Ant-Tm

The post Partai Berkarya Anulir Semua Rekomendasi Pilkada appeared first on SuaraBaru.id.