Sekitar 70 peserta, yang terdiri dari panitia dan petugas haji itu turut ambil bagian, termasuk Dahnil Anzar. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi soft launching gerakan Sai Walk and Run, yang direncanakan akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam keterangannya Dahnil menegaskan, ibadah haji merupakan puncak dari rukun Islam yang menuntut kesiapan paripurna. Karena itu, generasi haji harus dibentuk dengan keseimbangan antara kekuatan fisik, kematangan rohani, ketahanan mental, serta kesiapan material.

BACA JUGA: Tak Ada Bisnis yang Tanpa Risiko

”Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat menuntut fisik. Karena itu, pembiasaan hidup sehat seperti olahraga rutin dan pola makan yang baik, menjadi penting,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, sekitar 90 persen rangkaian ibadah haji bersifat fisik, sehingga kesiapan jasmani tidak bisa diabaikan. Selain itu, aspek mental dan spiritual perlu diperkuat melalui kedisiplinan ibadah, sementara kesiapan material mencakup perlengkapan pribadi hingga obat-obatan, sesuai arahan pembimbing.

Keberangkatan jamaah calon haji Indonesia sendiri dijadwalkan dimulai pada Kamis (22/4/2026) untuk kloter pertama, dan berakhir pada 21 Mei 2026 untuk kloter terakhir.

BACA JUGA: KAI Daop 4 Sebut, Selama 3 Tahun Terakhir Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Terus Menurun 

Sementara itu, salah satu petugas PPIH Arab Saudi dari Media Center Haji, Wahidin Hasan mengaku, telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Usai mengikuti diklat di asrama haji, dia terus berupaya menjaga kebugaran dengan rutin berolahraga.

”Minimal tiga kali dalam seminggu jalan sehat, dan dua kali latihan bulu tangkis,” ujarnya.

Dia berharap, seluruh petugas dan jamaah calon haji Indonesia diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah. Serta mampu meraih predikat haji yang mabrur dan mabrurah.

Riyan

The post Wamenhaj Ikuti ‘Soft Launching’ Gerakan Sai Walk and Run appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, menyampaikan bahwan, dalam rapat paripurna tersebut DPRD menetapkan empat raperda, sekaligus mencabut tiga raperda yang dinilai sudah tidak relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi ada penetapan empat raperda, yaitu Raperda Pekalongan Kota Cerdas, administrasi kependudukan, penyertaan modal BUMD, serta yang ke 4 ada  pencabutan tiga raperda. Ini tentu berkaitan dengan bagaimana kita menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih baik,” ujar Azmi.

Menurutnya, raperda administrasi kependudukan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan data kependudukan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Administrasi kependudukan ini penting, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik. Ada data yang memang dibutuhkan,” katanya.

Azmi menjelaskan, sejumlah regulasi yang dicabut merupakan aturan yang sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan serta dinamika pemerintahan daerah. Selain itu, keberadaan dokumen dan aturan yang tertib diharapkan mampu mendukung terwujudnya Pekalongan sebagai Kota Cerdas.

Ke depan, ia berharap penetapan raperda tersebut dapat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus menyiapkan generasi muda agar sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami berharap Kota Pekalongan punya daya saing, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di tingkat Indonesia. Dari DPRD tentu akan terus mengawal kebijakan dan implementasi dari perda-perda ini,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post DPRD Kota Pekalongan Tetapkan Empat Raperda, Tiga Dicabut dalam Rapat Paripurna appeared first on SuaraBaru.id.

Selain pidato juga dilaksanakan penandatanganan berita acara dan penyerahan Buku Memori Jabatan dari mantan Pj Walikota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono kepada Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono.

Dedy Yon mengawali sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Tegal yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan Tazkiyyatul Muthmainnah untuk memimpin Kota Tegal lima tahun ke depan. Selain itu, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pj Walikota Tegal yang telah mendukung dan melanjutkan pelaksanaan program pembangunan Kota Tegal dengan inspiratif dan inovatif.

”Hari ini Senin, 3 Maret 2025, di depan sidang yang terhormat, saya menyampaikan pidato pertama saya sebagai Walikota Tegal, dalam rangka mengawali dan memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan Kota Tegal lima tahun kedepan,” ujar Dedy Yon Supriyono.

Dedy Yon menyampaikan bahwa pada masa kepemimpinannya, dilandasi keberpihakan atas nasib rakyat. Bukan sekadar janji politik, tapi sungguh merupakan komitmen dan dedikasi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal yang memahami bahwa meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan saja merupakan amanat konstitusional, tapi juga suatu kewajiban moral dan tanggung jawab politik pemimpin yang mendapat amanah demokrasi.

Pada kepemimpinan Dedy Yon dan Iin sapaan akrab Wakil Walikota Tegal, berlandaskan pada  visi Dedy dan Iin yakni ‘Tegal Berdikari dan Sejahtera, Menjadi Kota Idaman’. Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Tegal tersebut adalah

Berdikari, Kota Tegal merupakan kota yang masyarakatnya mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup.

Sejahtera, Kota Tegal merupakan kota yang masyarakatnya hidup dengan aman dan nyaman didukung oleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, kebutuhan dasar yang terpenuhi serta pembangunan yang merata di segala bidang dan dapat dirasakan serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Tegal.

Idaman, Kota Tegal merupakan kota yang maju dan modern memiliki daya tarik dan magnet yang sangat kuat sebagai pusat pertumbuhan regional baik sebagai pusat bisnis, perdagangan dan jasa, pendidikan.

Sejarah, pariwisata, seni dan budaya maupun posisi strategis yang selalu ingin dikunjungi oleh siapapun dan kapanpun.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Tegal lima tahun kedepan, telah  dirumuskan sembilan misi pembangunan yakni, melanjutkan pemerintahan yang bersih, demokratis, disiplin, kompeten, adaptif dan inovatif.

Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan keadilan serta mendorong kemajuan kota tegal sebagai kota bahari.

Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang tidak mampu serta kelompok rentan lainnya.

Mewujudkan pembangunan infrastruktur di segala bidang dan pembangunan wilayah dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya bersaing menyongsong indonesia emas tahun 2045. Membuka akses investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan pariwisata, seni dan budaya, pemuda dan olahraga dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan.

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju keluarga sehat, sejahtera, mandiri dan berkualitas. Memperkuat moderasi beragama dalam kerukunan antar umat beragama.

Dedy Yon berharap agar semua elemen dapat mendukung program-program pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal dapat berjalanan dengan lancar.

”Besar harapan kami agar semua elemen dapat mendukung program-program pembangunan yang akan kami tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 dapat berjalanan dengan lancar,” harap Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono.

Sutrisno

The post Dedy Yon Pidato Pertama di Rapat Paripurna DPRD appeared first on SuaraBaru.id.

Fokusnya pertanyaan fraksi fraksi DPRD adalah pada dua Raperda yang tengah dibahas, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Raperda Kepemudaan.

Pj Sekda Ari Yudianto menyatakan, RPJPD Kabupaten Batang tahun 2025-2045 menjadi pedoman kepala daerah menyusun RPJMD. “Sehingga hal ini sesuai dengan harapan Fraksi PPP,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa RPJMD harus lebih dari sekadar rutinitas lima tahunan. Dalam penyusunan RPJMD sudah mengacu pada pencapaian target kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP), sehingga RPJPD tidak hanya copy paste saja, melainkan menjadi pijakan program kerja oleh kepala daerah terpilih.

Fraksi PKB memperhatikan aspek pemeliharaan pencapaian dan pemecahan masalah dalam RPJPD. Ari menegaskan, semua indeks pembangunan itu terangkum dalam RPJPD 2025-2045. “Dengan indikator kinerja itulah, dapat diketahui pencapaian pembangunan di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, masukan dari Fraksi PKB dapat kami terima,” terangnya

Sementara itu, Fraksi PDIP menyoroti peningkatan SDM sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan. “Dengan meningkatnya kompetensi SDM di Kabupaten Batang, kita bisa mengatasi banyak masalah sekaligus, termasuk kemiskinan dan kesehatan,” ujar dia.

Pemkab Batang menyatakan komitmennya untuk menjadikan Batang sebagai Smart City yang didukung oleh enam pilar utama: Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Branding.

“Hal itu bisa tercapai apabila semua pihak bersama-sama saling bahu membahu dalam menyusun kebijakan pembangunan dengan baik. Dengan harapan, 20 tahun ke depan, Smart City bisa diraih,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Pj Bupati Batang Tanggapi Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan, Dedy Yon saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tegal dalam rangka memperingati HUT ke-443 Kota Tegal, Selasa (11/4/2023).

Dengan menggunakan bahasa Tegalan Dedy Yon menjelaskan hal yang menjadi keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal pada tema peringatan Hari Jadi ke-443 Kota Tegal yaitu Tata, Tatas, Gemebyar.

“Ya kuwe Tata, kedaden kotane wis tambah apik, temata kotane, dalane alus, taman kotane tambah apik disawang, rayate rahat, anane mung seneng karo nikmat. Tatas, ya kuwe apa sing dibangun wis bisa pragat, mujudna kekarepe rayat, wis ana tuwase, migunani uga manfaati kanggo kabeh rayat Kota Tegal. Gemebyar, dadi kota event sing dadi jujugan wong-wong liya sing kana-kana, UMKM-e wis tambah urip tur urup, gawe ekonomi rayat ningkat,” jelas Dedy Yon.

Selain itu, Dedy Yon juga menyampaikan terima kasih kepada segenap warga masyarakat Kota Tegal. “Enyong ngucapna matur suwun maring rek bongkrek rayat Kota Tegal, muga dadi bungahe ati, muga bisa nambahi dukungan moral. Kanggo ngupaya ngewujudna tékad sing wis dadi kekarepane pemrentah karo warga Tegal, yakuwe nggawe pemrentahan tambah maju,” ujar Dedy Yon.

Dedy Yon berharap di usia yang ke-443 Kota Tegal yang ulang tahunnya diperingati setiap tanggal 12 April, semoga Kota Tegal makmur dan sejahtera. Di Tahun 2023 ini Kota Tegal telah memasuki usianya yang ke-443 tahun.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro menyampaikan usia Kota Tegal yang memasuki 443 Tahun bukan lagi usia yang muda dalam membangun kota.

Kusnendro berharap peringatan hari jadi Kota Tegal tahun ini dapat menjadi pengingat untuk diri kita agar lebih semangat dalam bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta istiqomah dan amanah.

Sutrisno

The post HUT ke-443 Kota Tegal: Tata, Tatas, Gemebyar appeared first on SuaraBaru.id.

Sertifikat tersebut diserahkan Direktur RSUD Kardinah drg Agus Dwi Sulistyantono MM dan diterima Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono SE MM di Peringgitan Rumah Dinas Walikota Tegal, Jumat (27/01/2023). “Saya ucapkan terima kasih kepada lembaga akreditasi Darma Husada Paripurna yang kemarin diserahkan di Jakarta kepada Direktur beserta jajarannya,” ucap Dedy Yon.

Dedy Yon juga berharap dengan adanya penyerahan sertifikat paripurna kepada RSUD Kardinah dapat meningkatakan pelayanan RSUD Kardinah. “Tentunya kita harapkan penghargaan ini harus betul-betul dapat meningkatkan pelayanan yang maksimal. Karena mutu pelayanan ini juga harus bisa menyesuaikan ya, karena harus lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Dedy.

Sementara itu, Direktur Kardinah, drg Agus Dwi Sulistyantono MM menyebut bahwa apa yang diperoleh merupakan salah satu indikator untuk sebuah rumah sakit yang melakukan proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

“Menjadi sebuah keharusan bagi setiap rumah sakit ketika mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan khususnya rujukan. Dan Alhamdulillah kita telah mampu memberikan masukan melalui survei akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi yang ditujuk oleh pemerintah dalam hal ini tenaga kesehatan, sehingga kami mendapatkan predikat paripurna atau bintang lima,” ujar Agus.

Agus berharap dengan adanya pemberian predikat tersebut dapat memotivasi semua. “Insya Allah akan memberikan tambahan motivasi untuk seluruh teman-teman sekalian dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan juga jaminan pada masyarakat bahwa mereka akan diberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan instrumen akreditasi yang dikeluarkan oleh pemerintah,” kata Agus.

Sutrisno

The post RSUD Kardinah Terima Sertifikat Akreditasi Paripurna appeared first on SuaraBaru.id.

Mengagendakan mendengarkan sambutan Gubernur Jateng atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020, sidang paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman, bersama Ferry Wawan Cahyono dan Quatly Abdulkadir Alkatiri.

Hadir mewakili Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Prasetyo Aribowo, membacakan sambutan Gubernur Jateng sekaligus melaporkan sejumlah capaian kinerja APBD 2020.

“Dari laporan hasil pemeriksaan BPK pada 28 Mei, Jateng mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan capaian ini menjadi yang ke-10 secara berturut-turut yang diperoleh Pemprov Jateng,” katanya.

Terkait APBD 2020, dalam pembacaannya Prasetyo menjelaskan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja 2020 secara terperinci dari target pendapatan daerah (PAD) sebesar Rp26,255 triliun yang terealisasi besarannya sejumlah Rp25,394 triliun (96,72%).

“Sedangkan untuk belanja daerah, di APBD 2020 dari anggaran Rp27,374 triliun yang sudah terealisasi sebesar Rp25,652 triliun atau terpenuhi 93,71% dari target,” katanya.

Adapun realisasi belanja tahun anggaran (TA) 2020 berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi terbagi ke dalam berbagai urusan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, sosial, hingga urusan pemerintahan umum dan fungsi lainnya.

Seperti misalnya untuk urusan pendidikan yang dijalankan Dinas Pendidikan Jateng, dari anggaran Rp6,207 triliun terealisasi Rp6,029 triliun (97,11%). Anggaran ini digunakan OPD untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Selain itu juga digunakan untuk pengembangan kopetensi dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Untuk urusan kesehatann, dari anggaran Rp2,736 triliun terealisasi Rp2,557 triliun (93,45%), dimana dari anggaran ini penggunaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan 7 rumah sakit daerah. Penggunaannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta pencegahan penyakit di masyarakat.

“Untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, hingga perlindungan masyarakat, dilakukan oleh Kesbangpol dan BPBD. Dimana dari anggaran Rp74,36 miliar terealisasi Rp69,96 miliar (94,09%), anggaran ini untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan daerah dan menjaga keselamatan warga dari bencana,” kata.

Lebih lanjut untuk masalah pembiayaan daerah, Prasetyo menjelaskan, penerimaannya sebesar Rp1,11 triliun. Anggaran tersebut berasal dari penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan penerimaan dana bergulir.

“Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka ringkasan realisasi APBD 2020 yakni Pendapatan Rp25,39 triliun dan belanja Rp25,65 triliun sehingga defisit Rp258 miliar. Dari angka defisit dan pembiayaan, angka SiLPA menjadi Rp861,34 miliar,” katanya.

Selain mendengarkan sambutan Gubernur Jateng atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020, rapat sidang paripurna tersebut juga mengagendakan pembentukan panitia khusus (Pansus) Raperda Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam pembentukan pansus tersebut, terpilih sebagai ketua pansus adalah Riyono dan wakil ketua pansus, Nurul Furqon. Raperda ini nanti jika telah jadi akan menjadi payung hukum bagi para nelayan, peternak ikan, dan para petani garam di Jateng.

“Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagai pelaku usaha dalam melakukan usahanya penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Agar memberikan rasa yang aman dan nyaman, maka mereka perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan, oleh karena itu perlu payung hukum yang mengaturnya,” kata Riyono usai rapat paripurna. (adv)

The post Dewan Rapat Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD 2020 appeared first on SuaraBaru.id.