Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq menyampaikan, langkah tersebut dilakukan Bawaslu Provinsi Jateng menyusul dimulainya tahapan pembentukan Pantarlih yang dilaksanakan oleh jajaran KPU. Pembentukan Pantarlih dimulai dengan pengumuman sekaligus penerimaan berkas pada 13 Juni 2024.

“Pengawasan melekat tersebut merupakan bagian dari strategi pencegahan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 79 tahun 2024,” kata Nur Kholiq dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6/2024).

Selain melakukan pengawasan melekat, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga sudah menginstruksikan seluruh jajaran pengawas di semua tingkatan agar membuka posko aduan. Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran pada tahapan ini agar melaporkan ke pengawas terdekat di setiap tingkatan. Termasuk juga melalui posko aduan yang dibuka mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat Provinsi.

“Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga sudah memetakan potensi kerawanan pada tahapan ini. Potensi kerawanan itu menjadi panduan jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan tahapan ini,” ujarnya.

Beberapa kerawanan yang dipetakan pada tahapan ini antara lain calon pantarlih merupakan anggota partai politik atau tim kampanye dan tim sukses, usia belum mencapai 17 tahun, calon pantarlih berdomisili di luar wilayah kerja, syarat minimal pendidikan calon pantarlih, jumlah pantarlih yang harus disesuaikan dengan jumlah pemilih di setiap TPS. Apabila jumlah pemilih di setiap TPS lebih dari 400, maka jumlah Pantarlihnya 2 orang. Kerawanan lainnya adalah syarat kesehatan calon Pantarlih yang secara detail diatur dalam SK KPU RI Nomor 38.

Selain itu, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu kabupaten/kota juga mengirimkan surat imbauan pencegahan ke KPU. Surat imbauan tersebut pada pokoknya mengingatkan KPU agar dalam pelaksanaan tahapan ini memedomani tata laksana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diketaui, berdasarkan pemetaan yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Tengah, jumlah Pantarlih yang akan direkrut sebanyak 106. 746 orang. Sedangkan jumlah TPS ditetapkan sebanyak 56.677 yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.563 desa. Pantarlih tersebut setelah dilantik nantinya akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih yang berjumlah 28. 513. 671 orang.

Ning S

The post Sebanyak 8.563 PKD Awasi Melekat Pembentukan Pantarlih untuk Pilkada Serentak 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Thomas menyebut, nantinya akan ada sekitar 891 anggota pantarlih. Mereka basic-nya di RT, RW atau TPS di masing-masing RW. Sebelumnya KPU Kota Tegal telah melaksanakan pengambilan sumpah dan janji terhadap 81 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kemarin.

“PPS ujung tombak kepanjangan KPU di Kelurahan karena akan berhadapan dengan Pemilih, Parpol dan Pengamat. Oleh sebab itu, harus dibekali dengan pengetahuan tentang Pemungutan Suara 2024,” terang Thomas.

Tugas PPS secepatnya agar berkoordinasi dengan Kelurahan untuk mendapatkan tenaga sekretariat dan kantor sekretariat. Selain itu, juga melakukan rekrutmen petugas Pantarlih Pemilu 2024.

Sutrisno

The post KPU Kota Tegal Buka 891 Lowongan Pantarlih appeared first on SuaraBaru.id.