Mereka juga menyuarakan keprihatinan bahwa UU tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengadili para pegiat politik di kota bekas koloni Inggris tersebut.

Melalui surat bersama yang jarang terjadi dan dirilis pada Jumat, 48 jam setelah dilayangkan kepada pemerintah China, itu para pakar juga mengatakan ketentuan UU baru tampaknya menggerogoti independensi hakim dan pengacara Hong Kong,
juga hak kebebasan berekspresi.

“Surat terbuka” itu mencerminkan analisis hukum terperinci mengenai UU keamanan nasional, yang diberlakukan terhadap Hong Kong pada 30 Juni dan telah menuai kritik dari PBB sebelum diterapkan.

Ant/Muha

The post Pakar HAM PBB Kecam UU Keamanan Hong Kong appeared first on SuaraBaru.id.