Menurut Sayid, yang juga anggota DPRD Kudus, pemerintah harus segera melakukan pengecekan ke seluruh dapur SPPG, termasuk di Kudus, guna memastikan asal-usul pengadaan ompreng MBG.

“Jika benar ompreng tersebut impor dari Cina, pemerintah harus memastikan produksinya memenuhi standar food grade dan terjamin kehalalannya,” tegasnya, Rabu (27/8/2025).

Sayid yang memiliki latar belakang sebagai karyawan PT Pura menjelaskan, proses pembuatan ompreng berbahan aluminium foil memang membutuhkan penggunaan minyak. Oleh karena itu, penting memastikan minyak yang dipakai benar-benar aman, halal, dan sesuai standar.

Ia juga menekankan perlunya pemerintah menggandeng lembaga-lembaga kredibel seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses pengecekan. Hal ini dilakukan agar hasil uji kehalalan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sah di mata masyarakat.

“Untuk di Kudus, kami dari DPRD akan mendorong Komisi B melakukan inspeksi mendadak (sidak). Sidak ini penting untuk memastikan apakah ompreng yang digunakan di Kudus berasal dari impor yang sama seperti yang ramai diberitakan,” ujarnya.

Sayid berharap isu yang meresahkan masyarakat ini bisa segera ditangani secara transparan. Ia menekankan, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan perlengkapan makan program MBG benar-benar aman, halal, dan tidak merugikan masyarakat.

Sementara, isu ompreng MBG yang diduga mengandung minyak babi mendapat respon dari masyarakat. Beberapa orang tua yang anaknya mendapat menu MBG di sekolah meminta agar pemerintah bertindak cepat guna memastikan kehalalan ompreng MBG yang digunakan.

“Harus segera ada kejelasan. Kalau memang tidak sesuai standar halal, harus ditarik semua. Dan harus ada sanksi juga bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab,”kata Agus, orang tua salah satu siswa yang mendapat menu MBG.

Ali Bustomi

The post PKS Kudus Desak Pemerintah Pastikan Kehalalan Ompreng MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi appeared first on SuaraBaru.id.