Kegiatan berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng dan dihadiri para pejabat struktural di lingkungan Kanwil, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta para direktur/ketua dari 58 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah Jawa Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo menyampaikan, pelaksanaan bantuan hukum merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang bertujuan memberikan jaminan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 58 OBH terverifikasi dan terakreditasi untuk periode 2025–2027. OBH tersebut tersebar di 26 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

“Kami berharap seluruh OBH dapat melaksanakan pemberian bantuan hukum dengan berpegang pada prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Bantuan hukum adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat, khususnya yang tidak mampu,” ujar Heni.

Dikatakan, salah satu fokus program pembinaan hukum tahun 2025 adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, sebagai upaya perluasan layanan hukum berbasis masyarakat. Posbankum ini diharapkan mampu memberikan layanan informasi hukum, konsultasi, penyelesaian konflik secara damai, serta rujukan kepada advokat dari OBH.

Pada bulan Februari 2025, telah dilaksanakan pelatihan paralegal secara daring, bekerja sama dengan seluruh OBH di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi paralegal yang akan ditempatkan di Posbankum masing-masing desa atau kelurahan.

Heni mengungkapkan, pada Tahun Anggaran 2025, alokasi anggaran bantuan hukum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari semula sebesar Rp4,69 miliar pada tahun 2024, kini hanya sebesar Rp1,42 miliar, sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami mendorong seluruh OBH untuk tetap melaksanakan tugas secara optimal meskipun dengan keterbatasan anggaran. Sinergi dengan pemerintah daerah melalui APBD menjadi penting untuk memperkuat pelaksanaan bantuan hukum di daerah,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Kanwil Kemenkum Jateng juga memberikan penghargaan kepada sejumlah OBH dan individu atas kinerja mereka pada tahun 2024 yang diserahkan secara langsung oleh Kakanwil didampingi Kadiv P3H, dengan kategori sebagai berikut:
– Kinerja Anggaran Terbaik: Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara
– Kinerja Layanan Terbaik: Lembaga Bantuan Hukum Onne Mitra Sejati
– Advokat Terbaik: Abdul Aziz (LBH Wongsonegoro)
– Tenaga Administrasi Terbaik: Nur Huda (LBH Sakti)

Kantor Wilayah berharap pelaksanaan bantuan hukum di tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum.

Ning S

The post 58 OBH Teken Kontrak Bantuan Hukum 2025, Wujudkan Akses Keadilan hingga ke Pelosok Jateng appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut dilakukan melalui Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, yang dilaksanakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil Jateng, Kamis (25/1/2024)..

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto mengatakan, pemberian bantuan hukum merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, dimana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kakanwil menegaskan, pemberi bantuan hukum tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang lembaga, hanya bisa dilaksanakan oleh OBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham.

Oleh sebab itu, OBH sejak awal harus diniatkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan harus dikesampingkan niat untuk mencari keuntungan dalam program pemberian bantuan hukum.

“Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan harapannya kepada pengurus OBH agar bahu membahu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Kemenkumham,” ujar Tejo.

The post Kemenkumham Jateng Kerja Sama dengan 60 OBH, Beri Bantuan Hukum Gratis Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah itu, Kepala Kanwil, A Yuspahruddin menyaksikan langsung proses penandatanganan oleh para Direktur atau Ketua Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode 2022-2024.

Kakanwil mengungkapkan, pada tahun 2023 ini, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah akan menyelenggarakan pemberian bantuan hukum sejumlah Rp. 5.248.240.000,00. Angka tersebut merupakan sebuah peningkatan dari yang sebelumnya hanya Rp. 3.547.443.050,00.

“Tahun ini kita mendapat anggaran lima miliar lebih untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Jawa Tengah. Kita harus bersinergi, jangan sampai ada duplikasi pemberian bantuan hukum,” ujar Yuspahruddin.

Dirinya berpesan kepada 60 OBH yang menandatangani kontrak pada hari ini untuk memberikan penyuluhan dan edukasi hukum ke masyarakat, agar mereka lebih taat hukum dan angka kriminalitas di Jawa Tengah semakin menurun.

Pada kesempatan ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menggelar Rapat Koordinasi pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2023, dan asistensi implementasi standar layanan bantuan hukum. Dengan meningkatnya anggaran di tahun ini, ia mengapresiasi dan mengimbau OBH untuk bekerja lebih baik dan cermat.

“Evaluasi dari BPHN bahwa di Jawa Tengah ini sangat baik penyerapan anggarannya. Mari sama-sama melaksanakan tugas kita di tahun ini dengan baik, jangan sampai ada pemberian bantuan hukum ganda. Karena apabila kinerja kita baik maka anggaran akan ditambah lagi,” kata pria yang akrab disapa Iwenk itu.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru F, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, perwakilan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah serta perwakilan OBH.

Ning Suparningsih

The post Sebanyak 60 Organisasi Bantuan Hukum Tanda Tangani Perjanjian Kinerja appeared first on SuaraBaru.id.