Kerja sama itu berupa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi, bagi tahanan atau warga binaan pemasyarakatan yang tergolong masyarakat miskin atau tidak mampu.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan Ketua BKBH FH USM, Dr Wafda Vivid Izziyana SH MH, dan Kepala Lapas Kelas II B Batang, Nurhamdan. Kesepakatan ini sebagai wujud komitmen bersama, dalam memperkuat pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi warga binaan pemasyarakatan.

BACA JUGA: USM Gandeng Universiti Teknologi Malaysia Gelar ASCEND-GP 2026

Dalam keterangannya, Dr Wafda mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya nyata universitas, dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum.

”Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, yang berada dalam kondisi tak mampu. Melalui perjanjian kerja sama ini, BKBH FH USM berkomitmen memberikan layanan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Wafda.

Dia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi, pemberian konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan dalam proses peradilan, penyusunan dokumen hukum, hingga kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum.

BACA JUGA: Dema Fakultas Psikologi USM Gelar Rapat Koordinasi 1

”Kami berharap, program ini dapat meningkatkan pemahaman hukum warga binaan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak hukum mereka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Nurhamdan menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, sinergi dengan BKBH FH USM, akan memberikan kontribusi positif terhadap proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

”Kerja sama ini sangat penting untuk mendukung pembinaan warga binaan, khususnya dalam memastikan mereka mendapatkan akses terhadap bantuan hukum yang layak. Dengan pendampingan hukum yang tepat, diharapkan warga binaan memiliki pemahaman hukum yang lebih baik, dan siap kembali ke masyarakat,” terang Nurhamdan.

BACA JUGA: Bidang Kemahasiswaan USM Sosialisasikan Alur Birokrasi Orma 2026

Menurutnya, keberadaan layanan bantuan hukum di dalam lapas juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan. Hal itu sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Diungkapkan juga, kesepakatan ini akan diimplementasikan melalui berbagai kegiatan. Antara lain, pelayanan konsultasi hukum rutin, pendampingan perkara bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan, serta penyuluhan hukum tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan.

”Kami berharap, kerja sama ini dapat menjadi model kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan, dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu,” tandasnya.

Riyan

The post Biro Konsultasi Bantuan Hukum USM dan Lapas Kelas II B Batang Jalin Kerja Sama appeared first on SuaraBaru.id.