Kegiatan yang dihadiri narasumber advokat dan pendamping hukum rakyat dari Keadilan Hukum dan Lingkungan (NET Justice), NET Attorney Law Firm serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Merdeka itu, dilaksanakan Rabu (22/7/2026).

Selain itu, hadir pula sejumlah warga Gilirejo, dan mahasiswa yang datang dari wilayah Salatiga Raya. Kegiatan pendidikan hukum ini, membahas bagaimana dinamika KUHP dan KUHAP baru, Undang-Undang Polri terhadap penyempitan ruang sipil yang kian masif dilakukan oleh pemerintah.

BACA JUGA: Musim Kemarau Melanda, Water Canon Polres Grobogan Hadir Bawa Air Bersih untuk Warga Cingkrong

Direktur Perkumpulan NET untuk Keadilan Hukum dan Lingkungan (NET Justice), Nasrul Saftiar Dongoran mengatakan, pentingnya masyarakat sadar terhadap hak-haknya dalam mengakses keadilan. Dengan kesadaran hak itu, masyarakat tidak akan mudah di kriminalisasi oleh aparat penegak hukum.

”Pendidikan hukum ini kami kemas secara interaktif. Kami ajak masyarakat untuk ikut aktif menyampaikan pendapat serta pertanyaan, terkait dengan dinamika hukum yang terjadi di wilayah Desa Gilirejo,” kata Nasrul, dalam keterangan tertulisnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur LBH Rakyat Merdeka, Nico Andi Wauran. Dalam paparannya, dia menyampaikan perihal pentingnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

BACA JUGA: Program Non Fisik TMMD Reguler 129 Tingkatkan Kualitas SDM Warga Watuduwur

”Faktanya, pembangunan proyek Waduk Kedungombo sampai sekarang tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat, selaku korban pembangunan waduk,” jelasnya.

Di tengah sesi kegiatan, peserta melakukan nonton bareng film dokumenter perjuangan warga Nguter Kabupaten Sukoharjo, dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dari pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Rayon Utama Makmur.

Harapannya, usai menyaksikan perjuangan warga Nguter, warga Desa Gilirejo yang merupakan warga terdampak dari pembangunan Waduk Kedung Ombo, tetap memiliki semangat perjuangan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil, utamanya terhadap hak atas tanah dan lingkungan.

BACA JUGA: USM Gelar Karya Mahasiswa Melalui KKN Expo 2026

Sebagai materi penutup dalam pendidikan hukum ini, Kepala Divisi Litigasi NET Attorney Law Firm, Ricky Kristiatno, mengajak masyarakat untuk proaktif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan berpotensi merugikan masyarakat di kemudian hari.

”Di antaranya dengan melakukan metode dokumentasi secara kolektif, hingga upaya melakukan pelaporan atau pengaduan atas suatu peristiwa, kepada lembaga-lembaga negara,” saran dia.

Antusias peserta pendidikan hukum ini sangat terlihat, dengan banyaknya usulan dari warga Desa Gilirejo. Mereka berharap, kegiatan pendidikan hukum seperti ini dapat terus berlanjut, dengan pembahasan isu-isu yang terus berkembang di masyarakat.

Riyan

The post NET Justice Gelar Pendidikan Hukum untuk Warga Kedung Ombo appeared first on SuaraBaru.id.