Ketua DPD PMB Batang Sukirman menggelar diskusi ringan bersama perwakilan pengelola LPK dengan menghadirkan Dinas Ketenagakerjaan Batang sebagai instansi yang mengawal ketersediaan pekerja. Diskusi kali ini tidak semata-mata mengarah pada teknis kompetensi, namun lebih pada pembentukan karakter dan integritas budaya kerja positif.

“Pola kerja yang mengedepankan integritas dalam perusahaan nantinya, akan menghasilkan para pekerja yang tidak hanya sekadar bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi berupaya juga menguntungkan diri sendiri maupun perusahaan yang menaunginya, sehingga kemanfaatannya terasa hingga masa mendatang,” jelasnya

Sebagai tindak lanjut, PMB akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan pengelola LPK, agar dapat terpenuhi keinginan dan harapan kedua belah pihak.

Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan Batang, Zakia mengharapkan ada kurikulum khusus dari perusahaan pencari tenaga kerja, agar LPK dapat memenuhi kriteria yang diharapkan.

“Tujuannya agar materi yang kami berikan kepada calon pekerja, sejalan dengan dunia industri,” tegasnya.

Hal tersebut menjadi perhatian penting, agar pelatihan yang selama ini diberikan tidak menguap begitu saja. Dampaknya selama ini, kami tidak bisa bersaing dengan LPK lokal maupun lulusan dari luar daerah.

“Hingga kini  ada 15 LPK ternama yang tersebar di Kabupaten Batang dan siap bersinergi dengan Pemda maupun perusahaan-perusahaan di bawah naungan KEK Industropolis Batang dan Batang Industrial Park,” terangnya.

Menyikapi peran PMB yang mendukung dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Batang Yustinus Gandi sangat mengapresiasi karena menaruh perhatian terhadap kesempatan kerja warga lokal.

“Kami sebagai pemangku kebijakan terkait terus berupaya membenahi regulasi agar perusahaan terpenuhi dalam menemukan kriteria pekerja yang diharapkan,” ujar dia.

Nur Muktiadi

The post PMB Gandeng LPK Penuhi Ketersediaan Tenaga Kerja appeared first on SuaraBaru.id.

BATANG (SUARABARU.ID) – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Batang menyiapkan sejumlah program strategis pada 2026, seiring dengan visi dan misi kepala daerah yang baru. Salah satu program prioritas yang akan mulai dijalankan adalah program “Dapat Kerja” atau Daker, yang difokuskan pada peningkatan kompetensi pencari kerja agar terserap di dunia industri.

Kepala Disnaker Batang Suprapto mengatakan, program Daker menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Batang.

“Program prioritas Bupati adalah Dapat Kerja. Tahun ini kami harapkan pelaksanaannya bisa lebih baik, baik dari sisi anggaran maupun jumlah aktivitas pelatihan dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya saat ditemui di Kantor Disnaker Batang, Kabupaten Batang, Senin (12/1/2026).

Suprapto menjelaskan, pelatihan dalam program Daker tidak hanya dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Disnaker, tetapi juga menggandeng sejumlah BLK swasta. Bahkan, sebagian pelatihan telah mulai berjalan di wilayah Subah.

“Pelatihan Daker ini tidak harus selalu di BLK Disnaker. Kami juga bekerja sama dengan BLK swasta, dan pelaksanaannya direncanakan rutin setiap bulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program Daker dibagi menjadi dua skema, yakni Daker formal dan Daker informal. Daker formal ditujukan bagi pencari kerja yang akan disiapkan masuk ke perusahaan, sementara Daker informal menyasar peserta yang diarahkan untuk bekerja mandiri atau membuka usaha setelah mengikuti pelatihan.

“Untuk target pelaksanaan, Disnaker Batang menargetkan sedikitnya 2.000 peserta dalam program Daker sepanjang 2026. Namun, berdasarkan kebutuhan industri, jumlah tersebut berpotensi meningkat hingga 4.500 peserta, khususnya untuk lulusan SLTA dan SMK.

Kalau melihat kebutuhan, program Daker bisa sampai 4.500 orang. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan, termasuk lulusan sarjana, mencapai sekitar 6.200 orang. Selain mengandalkan anggaran dari APBD, Disnaker Batang juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan pemerintah pusat, untuk mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pelatihan.

“Biaya pelatihan tidak harus dari APBD. Kami mengajak stakeholder yang membutuhkan tenaga kerja untuk bersama-sama menyiapkan pelatihan. Perusahaan juga bisa mengadakan pelatihan sendiri dan dititipkan melalui Disnaker,” terangnya.

Suprapto juga menegaskan, jenis pelatihan yang diselenggarakan akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, Disnaker akan menyesuaikan materi pelatihan agar lulusan siap diserap pasar kerja.

“Intinya, kami ingin memastikan masyarakat Batang punya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Program Daker 2026 Disnaker Batang Targetkan Serap Ribuan Naker appeared first on SuaraBaru.id.

Wali Kota Tegal H Dedy Yon Supriyono, menegaskan hal tersebut saat menjawab tanggapan Fraksi PDIP pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (18/4/2021).

“Perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal merupakan salah satu perhatian Pemkot Tegal, aspek perlindungan tenaga kerja lokal, yaitu bahwa setiap perusahaan dan atau investor yang menanamkan modalnya di daerah wajib melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya,” ujar Dedy Yon.

Wali Kota menyampaikan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kota Tegal telah diidentifikasi oleh Pemkot Tegal melalui pengkajian dan penyelarasan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk naskah akademik, yaitu sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, Dedy Yon juga menyampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) setiap tahun anggaran secara rutin melakukan pelatihan berbasis kompetensi. Salah satu upaya mempermudah akses masyarakat untuk mengikuti pelatihan yaitu melalui aplikasi “Lapursijaja”, yang mana melalui fitur “Silat” diperoleh informasi pelatihan apa saja yang sedang dilaksanakan oleh Disnakerin.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan proyek padat karya sebagai upaya penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk selanjutnya Wali Kota menginstruksikan kepada instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dedy Yon berharap dengan akan dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan maka perlu dikaji permasalahan-permasalahan yang sering terjadi antara tenaga kerja dengan pemilik usaha, sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif dan dinamis.

Sementara itu, Kepala Disnekarin Kota Tegal, Heru Setyawan, ditempat terpisah menyampaikan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, selain memastikan hal-hal normatif sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan, juga ingin lebih membuat jaminan agar investasi yang masuk di Kota Tegal dapat memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Upaya ini diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran, sekaligus memperluas kesempatan kerja. Di sisi lain, penyiapan tenaga kerja yang kompeten akan mendorong pembangunan industri sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah,” ulas Heru Setyawan.
Nino Moebi

The post Pemkot Tegal Perhatikan Tenaga Kerja Lokal appeared first on SuaraBaru.id.