Sebanyak 20 Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Eks-Karesidenan Semarang dan Solo berkumpul di ruang rapat lantai 2 guna menerima penguatan dan pengarahan terkait mitigasi risiko dari Kakanwil.

“Saya minta agar memitigasi risiko kemungkinan yang akan bisa terjadi di tempat kita. Mitigasi risiko itu ada banyak hal, di Lapas Rutan salah satu yang paling utama itu narapidananya,” ujar Yuspahruddin yang didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Senin (11/4/2022).

“Selain itu juga risiko pegawainya, misal kondisi di Bapas. Harus dijaga, jangan sampai ada pungutan karena jumlah pembimbing kemasyarakatan sedikit, namun WBP banyak sehingga mengharuskan mengerjakan litmas dengan cepat. Jangan sampai pembimbing kemasyarakatan meminta bantuan berupa penarikan biaya untuk litmas,” sambungnya.

Terkait pembangunan Zona Integritas, Kakanwil mengajak jajarannya untuk bekerja extra role. Ia juga menekankan, selain bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, seluruh pegawai juga harus bisa mengerjakan pekerjaan tambahan mandatory.

“Zona Integritas itu tugas berat sekali, sekarang ini lebih sulit. Oleh karena itu harus dilaksanakan tugasnya dengan bekerja keras, extra role, dan bekerja melebihi kemampuannya,” katanya.

Yuspahruddin juga memberikan beberapa poin, diantaranya melarang adanya tindak kekerasan di Lapas dan Rutan, memberikan hak WBP sebaik-baiknya, jangan sampai ada pungutan liar terhadap pelayanan bagi WBP dan peredaran HP, bahkan narkoba.

Ning

The post Kakanwil Jateng Kembali Berikan Penguatan Mitigasi Risiko kepada Jajaran appeared first on SuaraBaru.id.

Pengarahan tersebut terkait pentingnya melakukan mitigasi risiko saat melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya di Lapas dan Rutan.

“Saya minta segera mitigasi risiko, jangan kita menunggu ada kejadian, baru kita selesaikan,” tegas Yuspahruddin, di ruang rapat lantai 2 Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Ia mengungkapkan bahwa dalam memitigasi risiko dapat ditelaah mulai dari kondisi lingkungan, warga binaan pemasyarakatan (WBP), hingga sinergi UPT dengan Forkopimda dan wartawan.

“Melalui SPIP kita memitigasi risiko terhadap lingkungan, seperti kondisi tembok dan tempat pos, mitigasi WBP yang berisiko menimbulkan masalah seperti pengendalian narkoba, pegawai yang bandel bisa dimitigasi, dan menjaga pergaulan dengan pemerintahan sekitar,” ungkapnya.

Yuspahruddin juga mengkaji potensi persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari mitigasi risiko. Singkatnya, Kakanwil meminta seluruh jajarannya untuk tidak menyumbangkan permasalahan bagi Kemenkumham, serta bekerja secara profesional.

“Tinggalkan kebiasaan lama yang tidak baik. Bekerjalah dengan baik, bersih, jangan sampai terjadi permasalahan. Bila terjadi permasalahan segera lapor dan berkoordinasi dengan polisi dan wartawan,” tandasnya.

Yuspahruddin juga mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan hak-hak warga binaan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, serta mempelajari Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ning

The post Kakanwil Beri Pengarahan Pentingnya Melakukan Mitigasi Risiko saat Bertugas appeared first on SuaraBaru.id.