WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Warga Desa Boto, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, minta agar lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) apung di Waduk Gajahmungkur Wonogiri dipindahkan. Yakni dipindah ke tempat lain, agar tidak mengganggu mata pencaharian para nelayan dan petani penggarap lahan pasang surut.

Wacana tersebut, muncul saat berlangsung sosialisasi di Pendapa Kabupaten Wonogiri, Kamis (25/5) lalu. Terkait hal tersebut, Kepala Desa (Kades) Boto, Edi Suroso Bambang Setiawan, menyatakan, masyarakat tidak menolak pembangunan PLTS apung.

Tapi minta agar lokasinya dipindahkan, karena penunjukkan tempat yang sekarang direncanakan, dapat berdampak menghilangkan nafkah bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani. Karena tempat itu, selama ini menjadi lokasi penangkapan ikan bagi para nelayan, dan menjadi lahan pertanian tanaman pangan bagi petani penggarap lahan pasang surut.

PLTS apung, rencananya akan dibangun di area genangan Waduk Gajahmungkur, tepatnya di wilayah Desa Boto, Kecamatan Baturetno, Wonogiri.

Dalam acara sosialisasi bersama warga masyarakat, Manager Generation Business Development PLN Indonesia Power, Puguh Anantawidya, menyatakan, PLTS apung itu nantinya mampu menghasilkan produksi listrik berdaya 100 Mega Watt (MW).

Sebagai pembanding, produksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Waduk Gajahmungkur Wonogiri selama ini, hanya sebesar 12,4 MW.

Dua Kabupaten

Terkait rencana pembangunan PLTS apung, dibutuhkan area periaran genangan sekitar 130 Hektare (Ha), dan area darat seluas sekitar 7,89 Ha. Area itu untuk gelaran pemasangan panel solar dan bangunan fasilitas kelengkapan lainnya.

Produksi listrik yang dihasilkan dari PLTS apung, kelak akan terkoneksi ke gardu induk, dan dialirkan ke daerah yang membutuhkan, dengan jangkauan bisa mencukupi kebutuhan listrik bagi masyarakat konsumen lebih dari dua kabupaten.

Rencananya, program akselerasi PLTS apung bernilai sekitar Rp 1 triliun tersebut, ditargetkan selesai pada awal Tahun 2024. Sehingga ada sejumlah proses yang bisa dilakukan percepatan.

Kepada awak media, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menilai, tanggapan dan pendapat warga yang muncul di forum sosialisasi tersebut, menjadi bentuk dinamika yang harus menjadi bahan pertimbangan. Menjadi bahan rekomendasi untuk disampaikan dalam forum berikutnya.

Bupati, menyatakan, pemerintah memfasilitasi forum terbuka tersebut dengan mengikutsertakan berbagai pihak terkait. Yakni masyarakat, PLN Indonesia Power dan pemerintah. Permasalahan yang muncul, termasuk usul, saran, pendapat serta sikap keberatan warga, dapat didiskusikan untuk dicari solusinya.

Kata Bupati, kebutuhan lahan atau lokasi PLTS apung perlu disosialisasikan. Sebab di dalamnya ada masyarakat yang merupakan pelaku ekonomi, utamanya warga yang selama ini mencari nafkah sebagai nelayan.