Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid dari Selasar Graha Pengayoman Kementerian Hukum tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara masyarakat dan Kementerian Hukum dalam menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan, maupun masukan terkait layanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Delmawati, serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Agustinus Yosi Setyawan.

Forum “Pasti Ada Solusi” diselenggarakan sebagai implementasi komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan hukum.

Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada Menteri Hukum dan jajaran terkait guna memperoleh solusi yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menegaskan, forum tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.

“Forum ini kami buka sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum. Melalui forum ini, kami ingin mendengar secara langsung pengalaman, masukan, kritik, maupun saran dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan ke depan,” tegas Menkum.

Pada sesi dialog, Menkum secara langsung menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat. Salah satunya berasal dari William Wijaya yang menghadapi kendala terkait status kewarganegaraan dan pengurusan paspor.

Forum tersebut juga menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan layanan hukum lainnya, termasuk permohonan nama badan hukum yang disampaikan oleh advokat senior O.C. Kaligis.

Menkum menjelaskan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah melakukan transformasi digital secara menyeluruh dengan membangun sistem pelayanan berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) yang mampu memberikan alternatif nama badan hukum secara otomatis apabila nama yang diajukan tidak dapat disetujui.

The post Menteri Hukum Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik melalui Forum “Pasti Ada Solusi” appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan berlangsung di Muladi Dome, dengan menghadirkan ratusan mahasiswa dan sejumlah pakar di bidang hukum dan keuangan. Hadir mengikuti acara Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemenkum, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo dan jajaran.

Kegiatan ini menjadi episode perdana program komunikasi publik Kementerian Hukum yang menyasar kalangan kampus, dengan menghadirkan sejumlah narasumber istimewa diantaranya Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, Guru Besar FH Undip, Prof. Paramita Prananingtyas, Kepala PPATK, Ivan Yu7stiavandana, serta Gubernur Maluku Utara yang juga sebagai pebisnis, Sherly Tjoanda Laos.

Pada kesempatan ini para narasumber membahas berbagai aspek strategis yang perlu dipahami generasi muda, dalam membangun bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai ketentuan hukum.

Dalam paparannya, Menteri Supratman menegaskan, pemahaman hukum dan integritas merupakan fondasi utama bagi generasi muda yang ingin membangun usaha. “Peningkatan literasi hukum bagi mahasiswa adalah kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi digital,” kata Supratman.

Ia menekankan, bahwa transparansi Beneficial Ownership menjadi standar global yang wajib dipatuhi. Indonesia, melalui Kemenkum, telah memblokir sejumlah perusahaan yang tak mencantumkan penerima manfaat secara benar.

“Ini bukan hanya aturan kita sendiri, tetapi sudah menjadi kesepakatan dunia. Transparansi BO diperlukan agar usaha adik-adik nantinya lebih aman, terlindungi, dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” sebutnya.

Di hadapan mahasiswa, Menkum membagikan pengalaman pribadinya dalam membangun karier dan menekankan pentingnya integritas sebagai modal terbesar dalam dunia usaha. “Modal paling penting adalah kejujuran. Kalau kita jujur, lembaga pembiayaan atau mitra usaha akan datang dengan sendirinya,” tegasnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Prof. Paramita Prananingtyas menyoroti pentingnya kemampuan mahasiswa membaca peluang bisnis, sekaligus memahami batas-batas hukum yang mengatur aktivitas tersebut. BO dinilai menjadi sebuah kewajiban karena memberikan banyak benefit terutama dalam peningkatan ekonomi nasional.

Sementara itu Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana menegaskan, kewajiban membuka struktur kepemilikan perusahaan merupakan bagian menjaga keadilan berbisnis serta dari upaya nasional mencegah pencucian uang hingga pendanaan terorisme.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos yang juga seorang pengusaha, memberikan motivasi kepada mahasiswa agar tidak ragu memulai bisnis sejak dini. “Yang paling sulit dicari saat ini adalah orang berintegritas. Skill bisa dipelajari, tapi karakter harus dibangun,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya eksekusi, keberanian mencoba, serta memperluas jaringan pertemanan sebagai modal terbesar dalam dunia bisnis.

Acara What’s Up Kemenkum Campus Calls Out ini dapat menjadi jembatan antara pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih transparan, taat hukum, dan berintegritas. Kementerian Hukum memastikan kegiatan serupa akan dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai kampus lainnya.

Ning S

The post What’s Up Kemenkum Campus Calls Out di Undip, Menkum Tekankan Pentingnya Integritas dan Transparansi Bisnis appeared first on SuaraBaru.id.

Seremoni peringatan Hari Desa Nasional yang pertama ini digelar secara mandiri di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Rabu (15/1/2025).

Mengambil tema Asta Cita Untuk Desa Maju Sejahtera Menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo yang mewakili Menteri Hukum hadir menerima penghargaan pada acara tersebut. Hadir mendampingi Kakanwil Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto.

Dipilihnya Desa Ponggok sebagai lokasi acara karena Desa Ponggok sebagai desa percontohan nasional mampu berdiri mandiri dan maju hingga menghasilkan PAD sebesar 19 miliar setahunnya.

Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, yang juga mewakili Menteri Dalam Negeri mengatakan, desa sebagai lumbung pangan nasional harus mampu mendukung program pemerintah dalam hal swasembada pangan.

“Swasembada pangan menjadi tantangan bagi kita semua dan setiap kepala desa, bahwa desa sebagai ujung tombak pembangunan, desa harus menjadi kekuatan nasional,” katanya.

“Desa harus bangkit dengan tetap menjaga identitas dan fungsinya dalam pembangunan nasional, identitas desa sebagai lumbung pangan,” lanjutnya saat membacakan sambutan Mendagri.

Sementara Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko mengajak seluruh masyarakat desa untuk bersatu padu membangun Sumber Daya Manusia dalam rangka mensukseskan Indonesia Emas 2045.

Dengan SDM yang mumpuni di setiap desa, ia yakin Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan yang bisa mendukung program makan siang bergizi gratis. Sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan dampaknya.

“Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menekankan program makan siang bergizi gratis dan swasembada pangan agar orang-orang kita tidak dikontrol (pihak) lain kecuali oleh Bangsa Indonesia sendiri,” katanya.

The post Mewakili Menkum RI, Kakanwil Kemenkum Jateng Heni Susila Terima Penghargaan Tokoh Aspirasi Desa appeared first on SuaraBaru.id.