Kegiatan yang berlangsung secara sederhana dengan konsep lesehan di samping perpustakaan kampus tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Diskusi berlangsung serius sejak sore hingga petang dengan menghadirkan sejumlah pandangan kritis terkait kebijakan pemerintah pusat.

Hadir memimpin jalannya konsolidasi, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach.

Dalam forum tersebut, para mahasiswa menilai sejumlah kebijakan pemerintah perlu dievaluasi agar tidak menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat.

Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar mengatakan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti wacana kenaikan harga BBM non-subsidi yang dikhawatirkan berdampak pada meningkatnya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi.

“Kalau berbicara soal BBM, dampaknya akan dirasakan semua lapisan masyarakat. Harga bahan pokok dan biaya transportasi bisa ikut naik sehingga rakyat yang paling merasakan akibatnya,” ujar Jabbar.

Tak hanya persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Jabbar, implementasi program tersebut perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan awal yang disampaikan kepada publik.

Ia menilai, saat masa kampanye program MBG digambarkan akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Namun dalam pelaksanaannya, mahasiswa melihat masih terdapat persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki.

“Dana yang sangat besar dari APBN untuk program ini harus dievaluasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sesuai dengan tujuan awal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DEMA UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah harus menjadi perhatian serius pemerintah karena memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, melemahnya rupiah dapat berpengaruh terhadap harga barang, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat.

“Kami menilai pelemahan rupiah harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena dampaknya tidak hanya pada sektor tertentu, tetapi juga berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat secara umum,” ujar Thoyyib.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah mencari langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa harus menaikkan harga BBM.

“Kalau BBM naik, dampaknya akan melebar ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi masyarakat akan ikut terpengaruh,” katanya.

Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa juga mengkritisi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah program nasional seperti MBG dan koperasi desa. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi serta penataan ulang program agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Yang kami dorong adalah bagaimana anggaran negara dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, aliansi mahasiswa berencana menggelar forum-forum diskusi lanjutan untuk memperdalam kajian terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti. Hasil kajian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi petisi dan disampaikan kepada pemerintah melalui jalur audiensi.

Mahasiswa mengaku masih mengedepankan dialog sebagai langkah awal dalam menyampaikan aspirasi. Namun apabila upaya audiensi tidak mendapatkan respons, mereka membuka kemungkinan melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami akan terus mengkaji berbagai persoalan yang telah dibahas. Jika aspirasi tidak mendapat ruang melalui audiensi, maka kami siap menyampaikannya melalui aksi yang lebih luas,” tegas Thoyyib.

Ali Bustomi

The post Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kudus Desak Pemerintah Evaluasi MBG dan KDMP appeared first on SuaraBaru.id.

Sidang tersebut membahas gugatan terkait masuknya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam pos Anggaran Pendidikan. Rafif hadir sebagai saksi atas permintaan pemohon uji materi yang diajukan Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI).

Ayah Rafif, Muhammad Chudlori, membenarkan putranya berangkat ke Jakarta untuk mengikuti persidangan yang digelar pada Senin (15/6/2026).

“Iya, anak saya diminta menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun keterangannya disampaikan secara tertulis,” ujar Chudlori saat dikonfirmasi, Selasa (16/6/2026).

Menurut Chudlori, kehadiran Rafif dalam persidangan tersebut berkaitan dengan surat terbuka yang pernah ia kirimkan kepada Presiden Prabowo dan sempat menjadi perhatian publik nasional.

Dalam surat itu, Rafif menyampaikan keinginannya agar jatah MBG yang diterimanya dialihkan kepada guru honorer yang dinilainya masih menerima penghasilan sangat rendah. Surat tersebut kemudian viral di berbagai platform media sosial dan menuai beragam tanggapan masyarakat.

“Rafif diminta menjadi saksi karena surat terbukanya yang sempat viral itu dijadikan salah satu pertimbangan dalam permohonan uji materi,” jelasnya.

Chudlori menegaskan, selama proses keberangkatan hingga mengikuti agenda di Jakarta, tidak ada tekanan maupun intimidasi terhadap putranya. Bahkan pihak sekolah memberikan dukungan penuh dan menerima dengan baik surat izin yang diajukan keluarga.

“Tidak ada kendala apa pun. Sekolah juga menerima dengan baik ketika kami mengajukan izin,” katanya.

Saat dihubungi, Chudlori menyebut Rafif sedang dalam perjalanan kembali ke Kudus usai mengikuti agenda persidangan di ibu kota. Ia berharap putranya dapat pulang dengan selamat dan kembali beraktivitas seperti biasa.

Lebih lanjut, Chudlori menegaskan bahwa sikap Rafif selama ini bukanlah bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan pemerintah. Menurutnya, Rafif hanya mengusulkan agar jatah MBG miliknya dialihkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

“Perlu diluruskan bahwa Rafif tidak menolak Program MBG. Yang disampaikan adalah keinginan agar jatah MBG miliknya dialihkan kepada guru honorer. Sebab sampai sekarang kesejahteraan guru honorer masih sangat memprihatinkan,” tegasnya.

Kehadiran Rafif dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini menambah perhatian publik terhadap polemik penganggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam APBN 2026. Di sisi lain, suara siswa asal Kudus tersebut menjadi simbol kepedulian generasi muda terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.

Ali Bustomi

The post Siswa SMK Kudus Pengirim Surat untuk Prabowo Jadi Saksi Sidang MBG di Mahkamah Konstitusi appeared first on SuaraBaru.id.

Program tersebut diresmikan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara daring, Sabtu (16/5/2026), dengan pusat kegiatan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Sementara di Kabupaten Brebes, peresmian dipusatkan di KDKMP Desa Kendawa, Kecamatan Jatibarang. Kegiatan dihadiri Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, jajaran Forkopimda, serta para kepala desa se Kabupaten Brebes.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, target awal peresmian sebenarnya mencapai 1.300 koperasi. Namun, sebagian belum siap untuk dioperasionalkan.

“Tadinya 1.300 akan diresmikan, tetapi sepertinya ada yang tidak siap dan ada yang buru-buru. Intinya adalah kita mendirikan konsep sampai terwujud kurang dari setahun, sejak November 2025 sampai sekarang tujuh bulan. Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat hingga ke pelosok desa. “Koperasi ini akan memakmurkan segenap rakyat Indonesia sampai pelosok desa,” tegasnya.

Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo mengatakan pembangunan KDKMP di Brebes menunjukkan progres positif. Dari ratusan desa dan kelurahan di Brebes, sebanyak 162 titik koperasi berhasil dibangun, sementara sisanya masih terkendala persoalan lahan.

“Untuk tahap kedua, yang belum sempat kebuka itu untuk mengakomodir lahan yang kecil atau tidak terlalu luas. Saya nilai desa yang tidak punya koperasi itu rugi, karena ke depannya koperasi ini akan bersinergi dengan MBG sebagai supplier,” katanya.

Ia menjelaskan, nantinya dapur MBG diwajibkan mengambil kebutuhan barang dari KDKMP sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Dandim juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap pembangunan koperasi tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pemkab Brebes, selama ini tidak ada halangan karena pemerintah daerah sangat mendukung pembangunan KDKMP ini,” ujarnya.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dalam sambutannya mengatakan Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa.

“Melalui koperasi ini, kita ingin memastikan bahwa potensi desa dapat dikelola secara optimal, meningkatkan kesejahteraan petani, pelaku UMKM, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal,” kata Paramitha.

Ia berharap KDKMP Desa Kendawa tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga tumbuh dengan manajemen yang baik, transparan, dan profesional sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pada kesempatan itu, Forkopimda Brebes turut menyerahkan bantuan sembako kepada warga sekitar KDKMP Desa Kendawa.

Nur Muktiadi

The post 162 Koperasi Desa Merah Putih Dibangun di Brebes, Siap Dukung Program MBG dan UMKM appeared first on SuaraBaru.id.

Peristiwa dugaan keracunan itu membuat puluhan santri Pondok Pesantren Asnawiyah harus dirujuk ke fasilitas kesehatan, sementara Dinas Kesehatan Grobogan langsung bergerak cepat.

Kepala Dinas Kesehatan Grobogan, dr Djatmiko, menyampaikan penanganan santri Ponpes Asnawiyah dilakukan di dua rumah sakit wilayah Kecamatan Gubug sejak Minggu (19/4/2026).

BACA JUGA : Pelatihan Peer Counselor UKM Pilus USM Angkat Isu Relasi Sehat di Kalangan Mahasiswa

Penanganan santri Ponpes Asnawiyah yang mengalami dugaan keracunan yakni pada perawatan di RS PKU Muhammadiyah Gubug dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo.

Dinas Kesehatan Grobogan mencatat total puluhan pasien yang mengalami gejala serupa langsung mendapatkan penanganan intensif oleh tim medis setempat.

Menurut data sementara, RSUD Ki Ageng Getas Pendowo menerima puluhan pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan akibat kondisi kesehatan yang menurun.

“Ada 35 pasien yang sedang menjalani rawat inap di RSUD Ki Ageng Getas Pendowo. Dari jumlah tersebut, 34 diantaranya adalah santri, satu seorang ibu,” jelas dr Djatmiko.

Selain itu, RS PKU Muhammadiyah Gubug juga menerima puluhan santri dengan kondisi serupa yang langsung mendapatkan pemeriksaan dan penanganan awal.

Sebagian besar pasien di RS PKU Muhammadiyah Gubug sudah menunjukkan perbaikan sehingga diperbolehkan menjalani rawat jalan oleh tenaga medis.

Namun, masih terdapat sejumlah pasien yang harus dirawat intensif di ruang inap untuk memastikan kondisi mereka benar-benar stabil.

BACA JUGA : Pelatihan Peer Counselor UKM Pilus USM Angkat Isu Relasi Sehat di Kalangan Mahasiswa

“Rata-rata pasien mengalami kondisi yang sama, mual, muntah, dan diare,” ungkap dr Djatmiko.

Gejala tersebut muncul hampir bersamaan sehingga memunculkan dugaan kuat adanya faktor konsumsi
makanan yang menjadi pemicu utama kejadian ini.

Dinas Kesehatan Grobogan langsung melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memastikan semua pasien mendapatkan penanganan optimal.

“Kami pastikan, para santri ini mendapatkan penanganan yang intesif sampai mereka pulih kembali,” jelas dr Djatmiko.

Peristiwa ini bermula saat para santri mengeluhkan gejala mual, muntah, serta diare secara hampir bersamaan pada hari Minggu pagi.

BACA JUGA : Pemain Pelapis JPE Sukses Persembahkan Gelar Juara Putaran Dua Final Four 2026

Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pengelola pondok dengan membawa para santri ke fasilitas kesehatan terdekat.

Para santri yang terdampak diketahui berasal dari berbagai daerah dan sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Asnawiyah.

Lokasi pondok yang berada di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, yang berada di perbatasan antara Kabupaten Grobogan dan Demak.

Dugaan sementara mengarah pada konsumsi makanan yang dibagikan sehari sebelumnya dalam program Makan Bergizi Gratis.

BACA JUGA : Resik-Resik Bareng Kota Magelang, Sasar Pasar, Shelter PKL hingga Parkir RSUD Tidar

Menu makanan tersebut dikonsumsi oleh para santri pada Sabtu, sebelum akhirnya muncul keluhan kesehatan pada hari berikutnya.

Puluhan santri Pondok Pesantren Asnawiyah yang mengalami dugaan keracunan terus dipantau melalui fasilitas kesehatan oleh Dinas Kesehatan Grobogan.

Dinas Kesehatan Grobogan memastikan penanganan santri Ponpes Asnawiyah berjalan optimal hingga seluruh pasien pulih dari dugaan keracunan.

TYA WIDYA

The post Puluhan Santri Ponpes Asnawiyah Dirawat di Dua Rumah Sakit, Ini Kata Dinas Kesehatan Grobogan appeared first on SuaraBaru.id.

Peristiwa ini mencuat setelah video evakuasi para santri beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut menarasikan ratusan santri mengalami dugaan keracunan.

Salah satu video tersebut diunggah oleh warganet melalui grup Facebook Komunitas I Love Gubug, pada Minggu (19/4/2026).

BACA JUGA : Hebat! Sebanyak 177 Pramuka Purwodadi Lolos Seleksi Ketat, Sabet Predikat Pramuka Garuda

Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah santri dari Pondok Pesantren Asnawiyah dievakuasi menggunakan ambulans.

Tidak hanya ambulans saja, beberapa santri tampak lemas hingga harus dipapah menuju ke mobil biasa untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

Peristiwa ini menimpa ratuan para santri yang diduga mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

BACA JUGA : Gubernur Luthfi Butuh Keterlibatan Mahasiswa dalam Pembangunan Jateng

Dari informasi yang diterima, paket MBG tersebut dibagikan kepada para santri pada Sabtu (18/4/2026).

Pada malam harinya, sejumlah santri mengalami kondisi tubuh yang tidak normal, hingga Minggu (19/4/2026) pagi.

Pihak Pondok Pesantren Asnawiyah segera mengambil tindakan cepat dengan membawa para santri ke rumah sakit terdekat.

BACA JUGA : Pegiat Durian Jepara Bawa Balik Durian Petruk ke Kota Ukir

Beberapa fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Grobogan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Desa Pilangwetan ini ikut menangani para santri.

Salah satu rumah sakit yang menerima para santri ini adalah RSUD Ki Ageng Getas Pendawo Gubug yang ikut wilayah Kabupaten Grobogan.

Direktur RSUD Ki Ageng Getas Pendawo, dr Agus Budi Sarjono, memberikan penjelasan terkait kondisi pasien.

“Ada 35 yang masuk, karena masih terus berdatangan dan kapasitas RSUD Ki Ageng Getas Pendawo sudah penuh, kita arahkan ke RS PKU Muhammadiyah Gubug dan RSUD Sultan Fatah Karangawen,” jelas dr Agus Budi Sarjono, Senin (20/4/2026).

Menurut dr Agus Budi Sarjono, RSUD Ki Ageng Getas Pendawo langsung melakukan penanganan intensif terhadap para pasien.

Sebagian santri harus mendapatkan perawatan medis untuk mengatasi gejala yang muncul. Menurut dr Agus, mayoritas pasien mengalami gejala yang hampir seragam.

BACA JUGA : Wali Kota Semarang Kejar Perwal BOP RT Rp25 Juta, Target Tiga Minggu

“Keluhan yang dirasakan hampir semuanya sama, ada yang mual, muntah dan ada yang mengalami diare,” tambah dr Agus Budi Sarjono.

Dalam penanganan tersebut, tim medis terus memantau kondisi para santri yang menjalani perawatan. Pihaknya belum mematikan lebih detail terkait penyebab pasti para santri ini mengalami kondisi yang sama.

“Terkait penyebabnya, nunggu hasil pasti. Sampel makanan dan sisa muntahan dari pasien sudah dikirim ke laboratorium,” kata dr Agus Budi Sarjono.

TYA WIDYA

The post RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Tangani Puluhan Santri Ponpes Asnawiyah Demak yang Mengalami Dugaan Keracunan appeared first on SuaraBaru.id.

Artinya, limbah hasil produksi dan operasional MBG masih dibuang di lingkungan sekitar.

Pembuangan dilakukan di saluran irigasi, sungai, dan tanah-tanah kosong di lingkungan sekitar.

Nur, warga di salah satu desa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, mengakui hal tersebut.

Terdapat Dapur MBG di lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi limbah air cucian tempat makan MBG dibuang di sungai sekitar.

“Sungai jadi kotor dan bau,” kata dia, Jumat 17 April 2026.

Padahal menurut Nur, pengusaha Dapur MBG memiliki lahan yang seharusnya bisa dibuat IPAL.

“Bayangkan setiap hari ada ribuan tempat makan yang dicuci,” ucapnya.

Sebelumnya, Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang menemukan Daour MBG di Desa Samban, Kecamatan Bawen, yang juga tak memiliki IPAL.

Air sisa operasional langsung dialirkan ke sungai dan memicu pencemaran lingkungan.

Terpisah, Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, mengakui adanya Pengusaha MBG yang membangun Dapur SPPG tanpa dilengkapi IPAL.

Dia bilang, sesuai standar operasional prosedur (SOP), seharusnya setiap Dapur MBG dilengkapi dengan IPAL.

“Nah, itu SOP-nya sudah ada. Jadi mungkin  salah satu atau dua (SPPG) mungkin kurang tertib ya,” ucapnya.

Dia meminta tim pengawas untuk berkeliling memastikan pembangunan Dapur MBG sesuai dengan standar. Termasuk ketersediaan IPAL.

“Iya, kita pokoknya bekerja dengan baiklah, positiflah. Ya mungkin satu kurang-kurangnya itu pasti ada,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, di provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi ini telah berdiri sebanyak 3.741 SPPG. (*)

Diaz A Abidin

The post Dapur MBG di Jawa Tengah tak Punya IPAL, Satgas; Kurang Tertib appeared first on SuaraBaru.id.

Edy Wuryanto menilai peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyebut program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka ruang perputaran uang Rp1,2 Triliun yang dapat menggerakkan sektor ekonomi lokal secara signifikan.

BACA JUGA : Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro Ikuti Retreat di AKMIL Magelang

Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Grobogan, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Edy menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menyambut program tersebut agar manfaatnya tidak hanya bersifat jangka pendek.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengelola potensi ekonomi yang muncul dari program MBG.

Menurutnya, rantai pasok atau supply chain menjadi faktor kunci yang harus segera dibenahi untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melakukan langkah konkret dalam memperkuat sistem distribusi bahan pangan lokal.

“Jangan sampai uang Rp 1,2 triliun itu justru mengalir ke luar daerah. Misal telur dari Jawa Timur, ikan dari Pati dan Rembang, sayuran dari Wonosobo, Temanggung, hingga Ambarawa. Jangan sampai,” imbuhnya.

Edy menilai, tanpa penguatan rantai pasok lokal, potensi ekonomi yang besar justru akan dinikmati oleh daerah lain.

Ia juga meminta agar pemerintah daerah segera memetakan kebutuhan serta kemampuan produksi lokal yang ada di Grobogan.

BACA JUGA : Eks Dirut Bank Jateng Tegaskan Validasi Supplier Tanggung Jawab Sritex sebagai Anchor

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dapat dipenuhi dari dalam daerah sendiri.

Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kapasitas produksi dari berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga petani dan peternak.

Menurutnya, pelaku usaha lokal harus mendapatkan dukungan agar mampu memenuhi permintaan yang meningkat.

Ia menyebut sektor pertanian dan peternakan menjadi tulang punggung dalam mendukung keberhasilan program MBG.

Petani sayur, petani pisang, hingga peternak telur dan daging diharapkan dapat mengambil peran lebih besar.

Edy menilai, jika produksi lokal mampu memenuhi kebutuhan, maka dampak ekonomi akan lebih terasa bagi masyarakat Grobogan.

Sebaliknya, jika daerah hanya menjadi pasar, maka peluang tersebut akan hilang begitu saja.
Politisi PDIP itu mengingatkan bahwa ketergantungan pada pasokan dari luar daerah berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Salah satu risiko yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang di pasar.

BACA JUGA : Kartini’s Inspiration Parade, Kenang Peran Besar Kartini dalam Mengembangkan  Seni Kriya

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memicu kenaikan harga berbagai komoditas pangan.
Ia mencontohkan komoditas seperti daging sapi, ayam, telur, susu, hingga ikan yang berpotensi mengalami lonjakan harga.

“Kita tahu daging sapi, daging ayam, telur, susu, di Grobogan mungkin buah, ikan, itu dengan naiknya kebutuhan tidak diikuti dengan supply, pasti ujung-ujungnya adalah inflasi, harga naik, ini yang kita khawatirkan,” bebernya.

Edy menegaskan bahwa inflasi daerah harus diantisipasi sejak dini melalui penguatan produksi lokal.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Dengan langkah tersebut, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, kembali menegaskan bahwa keberhasilan MBG harus mampu menjaga perputaran uang Rp1,2 Triliun tetap berada di Grobogan agar manfaatnya dirasakan secara luas.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan bahwa pengelolaan program MBG yang tepat akan memastikan perputaran uang Rp1,2 Triliun benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar peluang yang terlewatkan.

TYA WIDYA

The post MBG Dorong Perputaran Uang Rp1,2 Triliun di Grobogan, Edy Wuryanto Ingatkan Rantai Pasok Lokal appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Harga sepeda yang dikayuh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi saat berangkat ke kantornya, Kamis, 9 April 2026 menjadi perbincangan publik khususnya di media sosial. Meskipun kepemilikan dari sepeda itu tidak diketahui.

Saat itu, Ahmad Luthfi hendak memberikan contoh penghematan energi dengan berangkat kerja dengan menggunakan sepeda (bike to work). Ini ditujukan untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah pemerintahannya maupun masyarakat umum.

Ahmad Luthfi berangkat dari rumah dinasnya di Kelurahan Gajahmungkur. Kemudian bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, dan sejumlah kepala dinas di depan Masjid Raya Baiturrahman Kota Semarang.

Mereka bersepeda lagi mulai dari Simpang Lima – Jalan Gajahmada – Jalan Imam Bonjol – Jalan Piere Tendean – Jalan Pemuda, Tugu Muda – Jalan Pandanaran Simpang Lima — Jalan Pahlawan hingga tempat tujuan di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Saya lihat ASN kita ada yang naik sepeda, ada yang naik kendaraan listrik, hingga naik angkot. Itu jangan karena ada surat edaran, tetapi jadikan budaya sehingga menjadi senang dan tidak terasa (berat),” kata dia.

Luthfi mengatakan, gerakan bike to work tidak sekadar kampanye, tetapi upaya untuk transformasi budaya kerja untuk menghemat energi sekaligus berolahraga.

Kebijakan itu tertuang Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah Nomor B/000.8.3/3/2026 Tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, di antaranya penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi sebagian ASN setiap Jumat. Mengurangi perjalanan dinas, dan memaksimalkan kegiatan rapat dan lain-lain secara hybrid (luring dan daring).

Harga Sepeda Premium Specialized

Kembali ke perbincangan di media sosial, salah satunya akun Instagram @undercover.id pada Sabtu 13 April 2026, mengunggah foto Gubernur Jateng Ahmad Luthfi yang memakai sepeda premium yang bermerk Specialized.

Sepeda ini merupakan tipe yang masuk kategori sepeda dengan penambahan motor listrik MTB (e-MTB).

Pada situs resmi, seri Turbo Levo harganya bisa mencapai Rp190 juta mengikuti jenis komponen yang digunakan. Bahkan nilainya lebih dari Rp250 juta untuk varian tertinggi seri S-Works.

Adapun sepeda pabrikan Amerika Serikat yang dikayuh Ahmad Luthfi itu, diperkirakan Specialized seri Turbo Levo. Antara Turbo Levo 3 Carbon atau Turbo Levo Expert.

Sepeda seri Specialized Turbo Levo 3 Carbon dibanderol dengan harga 6.799,99 USD (dolar Amerika Serikat). Dengan nilai tukar tembus Rp17 ribu per 1 USD  pada Senin, 13 April 2026, maka angka setidakmya mencapai Rp116 juta.

Khusus tipe Specialized 2023 Turbo Levo 3 Expert, dijual dengan harga 10 ribu USD atau mencapai Rp170 juta.

Sementara itu, melansir data Badan Gizi Nasional (BGN), anggaran bahan makanan program yang diklaim Makan Bergizi Gratis (MBG) antara Rp8 ribu – Rp10 ribu per porsi.

Artinya, harga satu sepeda Specialized Turbo Levo 3 Carbon Rp116 juta. Setara dengan 11.600 porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 52% siswa dalam seharu di daerah langganan banjir dan rob Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Atau, harga satu sepeda Specialized seri Turbo Levo 3 Expert senilai Rp170 juta yang dipakai Gubernur jateng Ahmad Luthfi, setara sekira 17 ribu porsi MBG. Di mana hampir mencukupi kebutuhan MBG siswa di daerah pesisir Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes sebanyak 17.640 anak dalam sehari.

Sebagai informasi, Pada September 2025 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data di mana Kabupaten Brebes menjadi wilayah termiskin di Jawa Tengah dengan presentase 14,15%.

Sejumlah daerah miskin di Kabupaten Brebes disebut berada di wilayah pesisir. Di antaranya seperti Kecamatan Losari, Brebes, Tanjung, dan lainnya. (*)

Diaz A Abidin

The post Harga Sepeda Ahmad Luthfi Setara 17 Ribu Porsi MBG, Sekali Makan Siswa di Kecamatan Termiskin di Jawa Tengah? appeared first on SuaraBaru.id.

Kasus ini kini mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus. Dalam keterangan resminya, LBH Ansor menegaskan bahwa tindakan Rafif merupakan bentuk hak konstitusional yang sah dan dilindungi undang-undang.

Kuasa hukum dari LBH Ansor Kudus, Yusuf Istanto, menyampaikan bahwa kliennya tidak melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, Rafif justru menjalankan hak kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Tidak ada satu pun dasar hukum yang dapat membenarkan pelarangan, apalagi intimidasi terhadap tindakan anak yang menyampaikan pendapat,” tegasnya dalam press release, Senin (13/4/2026).

Kritik untuk Kesejahteraan Guru

Dalam surat terbukanya, Rafif tidak menolak program MBG. Ia hanya mengusulkan agar jatah program tersebut dapat dialihkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru di sekolahnya.

Menurut LBH Ansor, langkah tersebut mencerminkan kepedulian sosial dan kepekaan seorang pelajar terhadap kondisi guru, khususnya di lingkungan sekolah swasta.

“Tindakan ini adalah bentuk empati dan praktik nyata pendidikan demokrasi,” imbuhnya.

Dugaan Intimidasi Disorot

LBH Ansor menilai serius adanya dugaan intimidasi yang dialami Rafif setelah suratnya viral di publik. Bahkan, jika terbukti, tindakan tersebut dinilai berpotensi melanggar hukum, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa segala bentuk tekanan terhadap anak yang menyampaikan pendapat merupakan tindakan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan.

Dari hasil komunikasi awal, dugaan intimidasi disebut berasal dari oknum karyawan terkait program MBG. Namun, pihak tersebut dikabarkan telah meminta maaf kepada keluarga Rafif.

Siap Tempuh Langkah Hukum

LBH Ansor memastikan akan memberikan perlindungan penuh kepada kliennya, termasuk menempuh jalur hukum jika ditemukan bukti yang cukup.

Langkah yang akan dilakukan di antaranya berkoordinasi dengan Kepolisian RI, Komnas HAM, serta Komisi Perlindungan Anak.

“Kami akan menempuh langkah hukum pidana jika ditemukan bukti yang cukup terkait dugaan intimidasi tersebut,” tegasnya.

Soroti Kualitas Demokrasi

LBH Ansor menilai kasus ini bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam melindungi kebebasan berpendapat generasi muda.

Mereka menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, bukan ancaman.

“Keberanian seorang anak untuk berpikir kritis adalah tanda kemajuan bangsa, bukan sesuatu yang harus dibungkam,” pungkasnya.

Ali Bustomi

The post LBH Ansor Pasang Badan untuk Rafif, Siswa SMK di Kudus Pengkritik Program MBG appeared first on SuaraBaru.id.

Roni menyampaikan apresiasinya terhadap langkah yang dilakukan Rafif. Menurutnya, di era demokrasi dan keterbukaan digital saat ini, keberanian menyampaikan pendapat merupakan hal yang positif, terlebih jika disertai argumentasi yang jelas dan mendasar.

“Langkah yang dilakukan oleh Muhammad Rafif Arsya Maulidi patut diapresiasi. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, apalagi jika disampaikan dengan baik dan аргumentatif,” ujarnya.

Ia berharap, surat terbuka tersebut dapat menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Menurutnya, aspirasi dari masyarakat, termasuk kalangan pelajar, penting untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Baca juga:

Siswa SMK di Kudus Kirim Surat Terbuka ke Presiden Prabowo, Tolak MBG dan Bela Kesejahteraan Guru

Lebih lanjut, Roni menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni untuk meningkatkan gizi serta mencegah stunting pada anak-anak Indonesia. Namun demikian, ia menekankan agar pelaksanaan program tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Program MBG memiliki tujuan mulia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus difokuskan kepada penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan tujuan awalnya,” jelasnya.

Roni juga menilai, apa yang dilakukan Rafif bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas agar tidak takut menyampaikan pendapat, selama dilakukan dengan cara yang santun dan konstruktif.

“Ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk tetap berani menyampaikan aspirasi secara baik dan bertanggung jawab,” tambahnya.

Terkait adanya informasi dugaan intimidasi yang dialami Rafif pasca surat terbuka tersebut viral, Roni menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan.

“Jika benar ada intimidasi, kami bersama masyarakat siap memberikan pendampingan agar yang bersangkutan tetap mendapatkan perlindungan dan rasa aman,” tegasnya.

Seperti diketahui, surat terbuka yang ditulis Rafif sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan menuai beragam respons dari publik. Kasus ini pun menjadi sorotan sebagai bagian dari dinamika demokrasi, khususnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Ali Bustomi

The post Ketua DPC PDIP Kudus Apresiasi Surat Terbuka Siswa SMK ke Presiden Prabowo, Siap Beri Pendampingan appeared first on SuaraBaru.id.