The post Lewat Program FLPP, Warga Grobogan Berpeluang untuk Dapatkan Rumah Subsidi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>Melalui program ini, pemerintah memberikan kemudahan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat memiliki hunian pertama dengan harga terjangkau.
Kepala Disperakim Grobogan, Endang Sulistyoningsih, menegaskan bahwa FLPP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.
“Program FLPP ini merupakan program pemerintah berupa subsidi pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah pertama,” ujar Endang, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Di Kabupaten Grobogan, pelaksanaan program FLPP dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Jateng sebagai bank penyalur KPR subsidi.
Untuk tahun 2025, Bank Jateng menyediakan kuota sebanyak 333 unit perumahan subsidi bagi masyarakat Grobogan yang memenuhi persyaratan.
Namun hingga saat ini, realisasi pemanfaatan kuota tersebut masih terbilang minim. Dari total 333 unit yang tersedia, baru 11 unit yang terserap oleh masyarakat.
“Dengan kuota 333 unit ini, realisasi serapan sampai saat ini baru mencapai 11 unit. Sementara total serapan sejak 2022 hingga 2025 tercatat 176 unit,” ungkap Endang.
Program FLPP menyasar kelompok MBR dengan penghasilan maksimal Rp8,5 juta per bulan bagi yang belum menikah dan Rp10 juta per bulan bagi yang telah menikah, dengan ketentuan untuk pembelian rumah pertama.
Harga jual rumah yang dapat masuk dalam program FLPP juga telah ditetapkan pemerintah, yakni maksimal Rp166 juta per unit.
Rumah yang tergolong dalam program perumahan subsidi tersebut memiliki luas tanah antara 60 hingga 200 meter persegi, dengan luas bangunan berkisar 21 hingga 36 meter persegi.
Endang menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Grobogan berpeluang memanfaatkan program ini selama benar-benar memenuhi kriteria sebagai MBR, termasuk ASN/PPK dan juga wartawan yang berpenghasilan dibawah Rp15 juta.
“Semua masyarakat bisa membeli rumah subsidi ini, tetapi tetap harus sesuai sasaran, yakni benar-benar dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, bank penyalur menerapkan proses verifikasi administrasi yang ketat kepada setiap calon pembeli rumah subsidi.
Proses awal pemeriksaan dilakukan melalui kelengkapan dokumen seperti surat keterangan penghasilan atau slip gaji, KTP, kartu keluarga, NPWP, serta SPT Tahunan.
Calon pembeli juga diwajibkan membuat surat pernyataan belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.
Selain itu, pihak bank melakukan pengecekan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau yang dikenal sebagai BI Checking untuk melihat riwayat pembiayaan.
Validasi data juga dilakukan melalui BP Tapera dengan memanfaatkan sistem SiKasep atau Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan yang terintegrasi secara nasional.
Melalui sistem tersebut, data calon pembeli dicocokkan secara otomatis dengan berbagai basis data yang telah terkoneksi.
Basis data tersebut meliputi Dispendukcapil untuk memastikan identitas dan status perkawinan, BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan untuk melihat status pekerjaan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menelusuri potensi penghasilan dan kepemilikan aset, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan calon pembeli belum memiliki rumah atau tanah.
Saat ini, kata Endang, sejumlah proyek perumahan subsidi telah dibangun di Kabupaten Grobogan, salah satunya Perumahan Griya Citra Dewata yang berlokasi di wilayah Getasrejo.
Endang kembali menegaskan bahwa program FLPP terbuka untuk semua masyarakat selama sesuai dengan ketentuan sebagai MBR.
“Yang terpenting adalah sesuai ketentuan. Selama memenuhi syarat sebagai MBR, masyarakat dipersilakan untuk memanfaatkan program ini,” pungkasnya.
TYA WIDYA
The post Lewat Program FLPP, Warga Grobogan Berpeluang untuk Dapatkan Rumah Subsidi appeared first on SuaraBaru.id.
]]>