Padahal Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor hari ini.

“Hari ini belum bisa (diperiksa) karena alasan sakit,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Anwar Nasir, Rabu, 3 Juni 2026.

Anwar bilang, TAT telah menyampaikan kepada penyidik bahwa dirinya siap menjalani pemeriksaan pada Kamis 4 Juni 2026.

“Janjinya besok,” ucapnya.

Anwar mengatakan, perkara itu statusnya belum naik pada penyidikan. Artinya belum memungkinkam untuk melakukan jemput paksa.

“Kita harus naik sidik dulu untuk bisa melakukan upaya paksa, karena saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Sifatnya masih undangan,” katanya.

Terpisah, kuasa hukum korban, Sukarman, mengatakan, menghormati ketidakhadiran terlapor dalam pemeriksaan di Polda Jateng.

Aka tetapi, dia mempertanyakan apakah alasan sakit yang disampaikan dapat diterima secara hukum.

Sukarman mengatakan, apabila seseorang berhalangan hadir karena sakit  seharusnya terdapat surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menjelaskan kondisi tersebut.

“Kalau memang sakit, paling tidak ada surat keterangan dari rumah sakit atau dokter yang menyatakan yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit,” kata Karman.

Lebih lanjut, Karman menilai terdapat sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian penyidik.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyidik telah memeriksa dua orang saksi dan mengantongi dua alat bukti surat, yakni hasil visum serta keterangan psikologis korban.

“Dari alat bukti tersebut, menurut saya sudah cukup layak bagi Polda untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan,” katanya.

Lebih lanjut, Karman menilai perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan tanpa harus menunggu keterangan dari terlapor.

Dikatakannya, apabila status perkara sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan terlapor tetap tidak hadir, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan upaya paksa melalui pemanggilan secara paksa.

“Agar yang bersangkutan hadir memberikan keterangan. Mekanisme tersebut sudah diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP,” katanya.

Sebagai informasi, dua orang di HIPMI Jateng termasuk pentolan berinisial TAT dilaporkan anggotanya sendiri ke Polda Jateng atas dugaan penganiayaan.

Laporan itu dilayangkan oleh korban bernama Rais Nur Halim Kurniawan, pada Kamis, 14 Mei 2026. Posisi korban menjabat sebagai Kompartemen Evaluasi Kinerja dan Etik Hipmi Jateng periode 2025–2028.

Dia diduga dianiaya TAT saat mengikuti kegiatan di Business Camp HIPMI Jateng di Kledung Park, Kabupaten Temanggung, pada 7–8 Mei 2026.

Sukarman mengatakan, laporan tersebut diajukan atas dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)

Diaz A Abidin

The post Mangkir Pemeriksaan Polisi, di Mana Pentolan HIPMI Jateng Terlapor Dugaan Penganiayaan? appeared first on SuaraBaru.id.

Perwakilan pemilik KM Setia Bhakti, Luqman Wahyuning Hidayat, menjelaskan bahwa seluruh ABK sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dengan durasi rata-rata tujuh bulan. Dalam perjanjian tersebut, setiap ABK menerima uang muka sekitar Rp 7 juta sebagai pengikat.

“Setelah menerima uang di depan, mereka wajib berangkat melaut. Namun ada yang justru tidak memenuhi komitmen,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Dari total sekitar 30–33 ABK per kapal, terdapat 2 hingga 3 orang yang tidak berangkat. Jumlah ini tersebar di sejumlah kapal dalam armada Setia Bhakti yang mencapai sekitar 14 unit.

Akibatnya, pihak perusahaan melaporkan enam ABK ke Polsek Pekalongan Utara. Satu orang berinisial MF, warga Klego, Pekalongan Timur, telah diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Sementara itu, pihak perusahaan kini fokus menelusuri dua ABK lainnya yang diduga terlibat, yakni LG, warga Pekalongan Timur, dan MR, warga Simbang, Kabupaten Pekalongan.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Polres Pekalongan Kota, agar ke depan tidak ada lagi kasus ABK yang mangkir seperti ini,” tambah Luqman.

Sebagian ABK diketahui sempat mengembalikan sebagian uang muka, namun tidak sepenuhnya. Kondisi ini memaksa pemilik kapal mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari pengganti agar operasional tetap berjalan.

“Kerugian bukan hanya di pemilik kapal, tapi juga jurumudi. Jadwal sempat terganggu karena kekurangan kru, dan kami harus keluar biaya lagi untuk ABK baru,” jelasnya.

Padahal, di luar uang muka tersebut, para ABK masih berpotensi memperoleh penghasilan tambahan dari hasil tangkapan ikan, yang dalam kondisi normal bisa mencapai sekitar Rp 6 juta atau lebih.

Kasus ini kini diproses sebagai langkah penegakan hukum sekaligus memberi efek jera. Pihak perusahaan berharap ke depan para ABK lebih berkomitmen terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati.

“Meski seluruh kapal akhirnya tetap berlayar, beban operasional bertambah akibat perekrutan ulang ABK. Perusahaan menilai, kondisi ini seharusnya bisa dihindari jika kontrak kerja dijalankan secara konsisten,” tandasnya.

Nur Muktiadi

The post Diduga Mangkir, ABK KM Setia Bhakti Dilaporkan ke Polisi appeared first on SuaraBaru.id.