Pembangunan Mall Pelayanan Publik Terhenti, DPUPR Kota Tegal Layangkan Peringatan

Nur Muktiadi — Thu, 21 Sep 2023 01:44:29 +0000

TEGAL (SUARABARU.ID) – Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Tegal, Jawa Tengah terlambat dan seminggu terhenti. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal pun melayangkan peringatan pertama kepada kontraktor.

“Pekerjaan terhenti sekitar seminggu. Untuk alasan terhenti nanti bisa ditanyakan langsung kepada kontraktornya. Yang jelas kita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu Konsultan Manajemen Konstruksi

sudah melayangkan peringatan pertama Show Cause Meeting (SCM) rapat pembuktian ada keterlambatan pekerjaan konstruksi,” kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal, Heru Presetya di lokasi proyek Rabu (20/9/2023).

Heru menegaskan, biar ada percepatan ada kesepakatan antara PPK, kontraktor dengan MK yang harus dipenuhi oleh pihak kontraktor PT Artadinata Azzahra Sejahtera. DPUPR Kota Tegal memberikan kesempatan selama dua minggu kedepan untuk mengejar keterlambatan progres kegiatan.

“Pekerjaan proyek terhenti seminggu ini kita tegur, kita SCM pertama agar pada percepatan pekerjaan ada target rijig lebih rinci lagi yang harus dipenuhi oleh kontraktor selama dua minggu kedepan,” terang Heru.

Dijelaskan, sesuai aturan SCM satu dilaksanakan karena sudah ada keterlambatan pekerjaan melebihi sebesar 10 persen.

Setelah SCM satu, Heru berharap mereka bisa mengejar keterlambatan pekerjaan agar berkurang dari 10 persen. Tapi, kalau dua minggu kemudian keterlambatannya masih lebih dari 10 persen maka dilakukan SCM dua.

Heru berharap tidak sampai putus kontrak, tidak ke SCM dua Tapi kalaupun setelah dua minggu ke SCM dua minimal keterlambatannya berkurang.

“Mestinya sesuai kontrak pekerjaan sudah mencapai 30 persen. Sementara saat ini baru mencapai 17 persen. Jadi masih harus mengejar keterlambatan sebesar 12 persen,” tutup Heru.

Komisi III DPRD Kota Tegal, menilai pekerjaan proyek tersebut sesuai jadwal harus sudah sampai 30 persen. Tapi, ternyata baru 17,3 persen. Sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan 12,7 persen.

“Keterlambatan ini tentu saja akan merubah jadwal. Karena keterlambatan pekerjaan lebih dari 10 persen maka telah diberi peringatan pertama oleh DPUPR Kota Tegal dengan tenggang waktu selama dua minggu,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih melalui Sisdiono.

Apabila dua minggu tidak dikerjakan kata Sisdiono akan ada peringatan kedua dengan selang waktu dua minggu. Bagitu juga hingga peringatan ketiga selang waktu dua minggu. Apabila tiga kali peringatan kontraktor tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan, maka putus kontrak.

“Saat ini proyek masih tetap berjalan tapi mereka (kontraktor) yang menghentikan pekerjaan. Alasan berhenti kita juga tidak tahu. Rekanan tadi kita undang tidak datang. Yang jelas sudah seminggu lebih tidak ada kehidupan pekerjaan di lokasi proyek,” terangnya.

Komisi III DPRD Kota Tegal berharap apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pembangunan MPP Kota Tegal, lima lantai dikerjakan oleh PT Artadinata Azzahra Sejahtera, Susukan Kabupaten Semarang. Dengan biaya sebesar Rp 19.777.777.777. Mulai pelaksanaan pekerjaan 3 Juli 2023 selesai 29 Desember 2023.

Perhitungan progres di minggu ke 11 periode 11 September sampai dengan 17 September 2023 rekap progres rencana 30.736 persen. Progres aktual 17.971 persen dan deviasi (terlambat) 12.765 persen.

Sutrisno

The post Pembangunan Mall Pelayanan Publik Terhenti, DPUPR Kota Tegal Layangkan Peringatan appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Ombudsman RI Minta, Kepala Daerah di Jateng Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Redaksi — Thu, 27 May 2021 11:02:50 +0000

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Wakil Ketua Ombudsman RI, Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA, melakukan monitoring pelayanan publik di Jawa Tengah, yang salah satunya keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Surakarta.

Bobby menyampaikan, esensi keberadaan mall pelayanan publik adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.

“Selama masa pandemi, laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI mengalami peningkatan. Sejak Januari hingga mendekati pertengahan tahun 2021, tercatat dalam statistik simpel Ombudsman sebanyak 5.957 laporan yang masuk ke Ombudsman secara Nasional. Untuk Perwakilan Jawa Tengah sendiri ada 241 laporan masyarakat yang masuk,” ungkap Bobby kepada awak media di Semarang, Kamis (27/5/2021).

Disampaikan, dalam meningkatkan pelayanan penerimaan laporan dan konsultasi melalui daring di masa pandemi, Ombudsman membuka pengaduan daring setiap hari Kamis.

Selain itu Ombudsman terus berupaya menjangkau masyarakat dengan meningkatkan pelayanan penerimaan prima selama masa pandemi Covid-19.

“Dengan mekanisme Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) on the Spot, dimana Ombudsman turun langsung membuka gerai pengaduan dengan jemput bola langsung ke masyarakat,” ujar Bobby.

Menurutnya, hal utama lain dalam pelayanan prima, Ombudsman menguatkan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO) untuk substansi di sektor pelayanan air, listrik, infrastruktur, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan THR (hak pekerja),” kata Bobby.

Dalam agenda kegiatan tersebut, Bobby juga menyampaikan bahwa Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik perlu menjalankan fungsinya, guna memastikan pelayanan publik pada masa pandemi di kernormalan baru dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Ombudsman dalam waktu dekat ini akan melakukan penilaian kepatuhan, tidak menutup kemungkinan apabila produk layanan yang dinilai oleh Ombudsman terdapat di MPP, maka MPP akan dilakukan pengambilan nilainya, sehingga dalam hal ini semua penyelenggara pelayanan publik harus siap dan mematuhi kewajibannya sesuai pasal 15, UU 25/2009 tentang pelayanan publik, dimana tertuang kewajiban-kewajiban penyelenggara,” jelas dia.

“Pemenuhan standar layanan oleh penyelenggara layanan nantinya akan menjamin hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat,” pungkas Bobby.

Ning

The post Wakil Ketua Ombudsman RI Minta, Kepala Daerah di Jateng Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik appeared first on SuaraBaru.id.

Mall Pelayanan Publik Archives - SuaraBaru.id

Pembangunan Mall Pelayanan Publik Terhenti, DPUPR Kota Tegal Layangkan Peringatan

Wakil Ketua Ombudsman RI Minta, Kepala Daerah di Jateng Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik