Audiensi ini dihadiri oleh Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, dan Wakil Bupati Bellinda Birton.

Dalam forum tersebut, para sopir terlibat perdebatan sengit dengan pihak berwenang terkait penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya soal pelanggaran ODOL.

Keluhkan Aturan Overload dan Overdimensi

Sejumlah sopir menyuarakan keberatannya terhadap aturan pembatasan tonase dan dimensi kendaraan yang dinilai menyulitkan mata pencaharian mereka. Susanto, sopir colt diesel asal Kudus, menyoroti larangan penggunaan terpal tajuk (berbentuk segitiga) yang justru berguna untuk menjaga kualitas muatan seperti sayur dan buah.

“Terpal tajuk dianggap pelanggaran dimensi, padahal itu untuk menjaga sirkulasi udara agar barang tidak cepat busuk,” ujarnya.

Baca juga: Batal Demo, Truk-Truk ODOL Tetap Macetkan Jalanan Kota Kudus

Ia juga mencontohkan ketentuan pembatasan muatan beras hanya hingga 3,5–4 ton. Jika melebihi, pengemudi berisiko ditilang karena dianggap overload.

“Keuntungan dari beras itu kecil. Kalau muat sedikit, kami rugi. Lalu, kami bisa makan dari mana?” keluhnya.

Pungli dan Ancaman Pidana

Persoalan lain yang mencuat adalah praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak di lapangan. Susanto mengaku pernah dimintai uang hingga Rp500 ribu oleh oknum petugas.

Tidak hanya itu, ancaman hukuman penjara maksimal 10 bulan bagi sopir yang melanggar ketentuan ODOL juga dinilai sangat tidak manusiawi.

“Masak kami yang cuma kerja nyopir demi keluarga bisa masuk penjara? Dimensi truk itu bukan kami yang bikin, tapi pabrik atau pemilik,” cetus salah satu peserta audiensi.

Sanksi Keterlambatan Uji KIR

Keluhan lain datang dari para sopir terkait denda keterlambatan uji KIR yang dinilai sangat tinggi. Menurut mereka, keterlambatan satu hari saja bisa dikenai denda hingga Rp3 juta.

“Kadang kami telat pulang dari luar kota karena pengiriman barang. Masa langsung kena denda segitu?” ujar seorang sopir lainnya.

Pemkab Kudus Janji Teruskan Aspirasi

Menanggapi curahan hati para sopir, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Menurutnya, kewenangan pengaturan ODOL berada di level nasional.

“Tolong bersabar, aspirasi ini butuh proses. Tapi kami dengar dan akan tindak lanjuti,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Kudus telah mengalokasikan anggaran BPJS gratis bagi para sopir, baik untuk kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Namun, sopir menilai jaminan bisa bekerja dengan aman dan bebas pungli jauh lebih penting.

“BPJS itu nomor dua. Yang utama kami bisa kerja tanpa harus takut dipidana,” tegas Anggit Iswandaru, Koordinator Gerakan Sopir Jawa Tengah (GSJT).

The post Audiensi Panas Sopir Truk ODOL di Kudus: Tuntut Hapus Sanksi Pidana dan Pungli appeared first on SuaraBaru.id.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kudus dengan agenda penyampaian laporan komisi atas dan dilanjutkan pengesahan Keputusan DPRD atas Rekomendasi LKPJ Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Gedung DPRD Kudus, Rabu (17/4).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kudus, H Masan tersebut dihadiri langsung oleh Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie, seluruh para Ketua dan anggota DPRD Kudus, pejabat Forkopimda serta para pimpinan OPD.

Mengawali sidang, dilakukan penyampaian laporan dari komisi-komisi atas hasil pembahasan LKPJ yang sudah dilakukan. Dalam laporannya, Komisi A yang diwakili juru bicaranya Ahmad Khoiril Badawi menyoroti sejumlah persoalan diantaranya adalah tentang penegakan Perda yang dinilai belum maksimal.

Selain itu, Komisi A juga mendesak agar Pemkab Kudus menyelesaikan proses seleksi perangkat desa dengan segera melantik para Perangkat Desa terpilih. Pun dengan pembinaan desa juga harus diintensifkan.

Di bidang persandian, Komisi A juga mendesak adanya digitalisasi dalam proses surat menyurat. Salah satunya adalah dengan pengoptimalan aplikasi Srikandi dn penggunaan tandatangan elektronik.

Sementara, Komisi B yang diwakili juru bicaranya Sutejo memberi catatan khusus pada kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM. Bahkan, Komisi B mendesak agar Bupati mengevaluasi Kepala Disnaker Perinkop UKM karena kinerjanya yang dinilai kurang baik.

Sementara di bidang lain, Komisi B juga memberikan catatan atas persoalan pertanian yakni terkait minimnya petani muda. Di bidang investasi, Pemkab juga diminta selektif dalam memberikan IMB dengan cara memperhatikan persoalan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan.

“Pemberian IM harus lebih selektif untuk meminimalisir terjadinya dampak sosial, mapun lingkungan,”tandasnya.

Di bidang kebudayaan dan pariwisata, Komisi B melihat ada banyak potensi yang belum dikembangkan secara maksimal. Harus ada optimalisasi dan inovasi bagi pengembangan bidang tersebut.

Untuk Komisi C, catatan diberikan pada persoalan perbaikan infrastruktur yang harus ditingkatkan. Optimalisasi anggaran harus dilakukan agar infrastruktur yang ada di Kudus bisa lebih baik.

“Harus ada optimalisasi dalam penyerapan anggaran di bidang infrastruktur,”kata Ketua Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo.

Sedangkan Komisi D, catatan diberikan terutama di bidang Pendidikan. Perbaikan sekolah rusak harus menjadi prioritas demi terselenggaranya pelaksanaan Pendidikan yang berkualitas.

Ketua DPRD Kudus H Masan menyampaikan laporan Komisi tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kudus tentang rekomendasi atas LKPJ Pemerintahan Kabupaten Kudus 2023. Diharapkan, rekomendasi tersebut bisa ditindaklanjuti demi keberlangsungan pemerintahan yang lebih baik.

Sementara, Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie menyampaikan catatan dan saran dari anggota dewan terkait Inovasi dan Program Kerja pada 2023 Pemerintah Kabupaten Kudus akan dibahas dan menjadi bahan evaluasi.

Setelah seluruh dewan menyampaikan masukan, Rancangan Keputusan DPRD Kudus tentang Rekomendasi atas LKPJ Pemkab Kudus Tahun Anggaran 2023 ditetapkan. Hasan mengapresiasi masukan anggota dewan mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) Tahun 2023.

“Masukan, catatan dan rekomendasi itu pasti berasal dari pengamatan, pengawasan di lapangan, maupun interaksi dengan masyarakat. Dan ini tentu akan menjadi bahan bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 ini dan persiapan tahun 2025.

Ads-Ali Bustomi

The post DPRD Kudus Berikan Sejumlah Rekomendasi atas LKPJ Bupati Tahun 2023 appeared first on SuaraBaru.id.