Target tersebut disampaikan Sam’ani saat meninjau langsung layanan helpdesk LHKPN di Pendopo Kabupaten Kudus, Senin (5/1/2026). Ia berharap, melalui layanan pendampingan tersebut, kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat mencapai hampir 100 persen.

“Dengan adanya helpdesk ini, kami berharap seluruh wajib lapor bisa menyelesaikan LHKPN lebih awal dan tidak menunggu mendekati batas waktu,” ujar Sam’ani.

Dalam peninjauan itu, Sam’ani menemukan momen unik saat melihat salah satu kepala desa yang tengah mengisi laporan LHKPN. Dengan seizin yang bersangkutan, Bupati mengamati data harta kekayaan yang diinput dan mendapati kondisi keuangan kepala desa tersebut justru tercatat minus.

“Ini hartanya sekitar Rp600 juta, tapi utangnya sampai Rp800 juta. Jadi malah minus. Ini layak dapat santunan,” kata Sam’ani dengan bercanda yang kemudian disambut tawa para pejabat yang hadir.

Si Kades bersangkutan kemudian berkilah bahwa hutang yang dipunyai adalah merupakan hutang produktif untuk usaha.

Meski disampaikan dengan nada bercanda, Sam’ani tetap memberikan apresiasi kepada kepala desa tersebut serta seluruh pejabat di Kabupaten Kudus yang berkomitmen menyelesaikan pelaporan LHKPN sesuai arahan.

“Saya sampaikan apresiasi kepada semua pejabat yang mau menyelesaikan LHKPN lebih awal,” tegasnya.

Sam’ani menekankan, percepatan pelaporan LHKPN penting untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga mengimbau para wajib lapor agar menyiapkan dokumen pendukung, termasuk e-filing pajak, sejak awal agar proses pelaporan berjalan lancar.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kudus Eko Djumartono menjelaskan bahwa helpdesk LHKPN disiapkan khusus untuk membantu para wajib lapor yang mengalami kendala teknis dalam pengisian data. Layanan ini telah dibuka sejak Jumat (2/1/2026) dan terus dimanfaatkan oleh sejumlah pejabat.

“Dari total 222 wajib lapor LHKPN di Kabupaten Kudus, hingga Senin (5/1) pagi, sebanyak 68 orang atau sekitar 40 persen sudah menyampaikan laporan,” ungkap Eko.

Para wajib lapor tersebut meliputi kepala desa, kepala dinas, pejabat eselon II, auditor, anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja PBJ), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) yang terdiri dari camat dan kepala bagian.

Eko menyebutkan, kendala yang kerap dihadapi wajib lapor antara lain penilaian nilai harta, seperti penggunaan harga pasar atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah, serta perhitungan mutasi saldo rekening bank. Seluruh kendala tersebut difasilitasi melalui helpdesk agar tidak menghambat proses pelaporan.

Meski ada upaya percepatan, Eko menegaskan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN tetap mengacu pada ketentuan KPK, yaitu 31 Maret 2026. Namun, Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan sebagian besar laporan dapat rampung sejak awal Januari sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ali Bustomi

The post Pantau Helpdesk LHKPN, Bupati Kudus Temukan Kades dengan Kekayaan Minus appeared first on SuaraBaru.id.

“Ini yang memang harus kita dorong bersama terkait penyaluran dana desa. Kemarin saya bertemu KPK, arahannya agar seluruh kades di Brebes melaporkan harta kekayaan,” ucap Urip saat melaunching Program Jaga Desa di Pendopo Brebes, Kamis (4/5/2023).

Urip meminta kades untuk kembali mendalami aturan-aturan bidang pemerintahan, seperti tentang administrasi umum, administrasi keuangan agar semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing.

“Perbaiki pertanggungjawaban keuangan, perbaiki transparansi anggaran desa, karena ini menyangkut program pembangunan untuk kemajuan desa,” pungkasnya.

Kata Urip, Pemerintah Kabupaten Brebes akan siap mendampingi para kepala desa bagaimana caranya membuat LHKPN. Dia berharap dengan adanya Program Jaga Desa ini, bisa membuat komunikasi kepala desa berjalan dengan baik.

Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Yadi Rachmat Sunaryadi menyampaikan, Jaga Desa sebagai bentuk sinergi yang memang harus dibangun bersama untuk mengawal pembangunan daerah khususnya di desa.

“Upaya preventif ini dapat dijalankan dengan baik, antara Kejari maupun aparat pemerintah daerah sesuai tugasnya, guna mengawal pembangunan agar bisa berjalan dengan tepat waktu, mutu dan tepat sasaran,” terangnya.

Yadi mengatakan, setiap ada pelaporan atau penyalahgunaan dana desa tidak langsung ditindaklanjuti ke kejaksaan atau aparat kepolisian, melainkan akan diserahkan ke Aparat Pengawas Internal Pemerinta (APIP).

“Setelah melalui beberapa audit internal maupun investigasi, maka lajut ke perdata yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN),” jelasnya.

Lanjut Yadi, apabila terjadi pelanggaran penyalahgunaan dana desa, aparat kejaksaan atau aparat kepolisian baru akan melakukan tindakan represif.

“Saya minta kepada seluruh kepala desa agar menjadikan mitra kami, sehingga ke depan tidak ada lagi kepala desa menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan dana desa supaya tidak ada lagi daerah miskin,” tandasnya.

Yadi juga minta agar kepala desa memprioritaskan di desa masing-masing, apa saja yang menjadi prioritas dengan porsi yang sesuai. Demikian supaya pembangunan daerah adil dan merata.

Sutrisno

The post Pj Bupati Brebes: Kades Harus Buat LHKPN appeared first on SuaraBaru.id.