Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, didampingi Wakil Bupati Bellinda Birton, dari Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Raihan WTP ini menjadi yang ke-13 kali secara berturut-turut, memperkuat reputasi Pemkab Kudus sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya. Tahun ini, Kudus kembali memperoleh opini WTP dari BPK Jateng,” ujar Sam’ani.

Komitmen Penguatan Good Governance

Bupati Sam’ani menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Kudus dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan internal guna menjaga integritas serta memperkuat prinsip good governance.

“Capaian ini menjadi motivasi kita bersama untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami apresiasi tinggi untuk seluruh tim dan OPD yang telah bekerja maksimal,” tambahnya.

Harapan dan Apresiasi dari BPK Jateng
Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah mengucapkan selamat atas raihan opini WTP yang dicapai oleh Kabupaten Kudus. Ia berharap capaian ini tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

“Opini WTP bukan akhir dari segalanya. Ini justru menjadi pijakan agar pemerintah daerah semakin efektif dalam merealisasikan anggaran dan penerimaan daerah,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh sesuai mandat konstitusi UUD 1945 Pasal 23E ayat (1). Namun demikian, opini tersebut tidak menutup kemungkinan adanya temuan yang perlu ditindaklanjuti.

“Perlu dipahami, opini WTP tidak berarti nihil dari penyimpangan. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, kami tetap akan menyampaikannya,” tegasnya.

Raihan opini WTP ke-13 berturut-turut ini mempertegas posisi Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Jawa Tengah. Prestasi ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah yang lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada kepentingan

Ali Bustomi

The post Kudus Raih Opini WTP ke-13 dari BPK Jateng, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi zoom dari Aula Kresna Basudewa yang didampingi Kadiv P3H Delmawati.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Lakukan percepatan dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK RI dengan tepat waktu sesuai rekomendasi yang diberikan,” ujarnya.

“Seluruh jajaran harus bersikap kooperatif, responsif, dan memastikan kelengkapan data serta kehadiran personel yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa,” tambah Nico.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kemenham, dan Kemenimipas.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan data OMSPAN per 16 Januari 2025, realisasi belanja Kemenkumham mencapai Rp20,89 triliun (97,97%), sementara realisasi PNBP melampaui target sebesar Rp11,20 triliun (140,29%).

Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan Kementerian Hukum dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebagaimana yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Ikuti Soft Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan 2024 appeared first on SuaraBaru.id.