Ketua Tim, Rinto Subekti dari Partai Demokrat menjelaskan, Kunker tersebut guna melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Administrasi Hukum Umum.

Pemilihan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dikarenakan memiliki karakteristik sosial, budaya dan ekonomi yang khas.

“Tingginya dinamika pertumbuhan koperasi, pelaku usaha, yayasan dan organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan kapasitas hukum dan layanan legalitas badan hukum,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini Komisi XIII DPR RI ingin mendengarkan langsung berbagai tantangan yang dihadapi, mendapatkan informasi terkait implementasi pelayanan Administrasi Hukum dan penegakan hukum di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.

“Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan hukum, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia maupun teknologi. Serta upaya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas layanan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, kecepatan, transparasi dan aksebilitas masyarakat yang efektif dan transparansi,” terangnya.

“Serta berbasis digital dan bagaimana peran Kanwil Kementerian Hukum dalam mendukung penegakan hukum, melalui pengawasan notaris badan hukum dan penyelesaian sengketa Administrasi Hukum,” imbuhnya.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo memaparkan kinerja jajaran sepanjang Tahun 2025. Paparan tersebut mencakup aspek anggaran, reformasi birokrasi, pelayanan hukum, bantuan hukum, kekayaan intelektual, serta pembinaan desa sadar hukum.

Beberapa hal yang menjadi highlight dari paparan Kakanwil Kemenkum Jateng, yakni penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari aspek tersebut, capaian menunjukkan tren positif. Hingga September 2025, PNBP dari layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) tercatat Rp 31,14 miliar, sementara PNBP dari layanan Kekayaan Intelektual (KI) mencapai Rp 15,15 miliar.

Di bidang Pelayanan Publik dan Hukum, tercatat 371.153 layanan fidusia, 1.925 apostille, serta 738 layanan legalisasi. Kanwil Jateng juga telah melantik 398 notaris, 20 PPNS, serta menangani 3.536 badan hukum hingga September 2025.

Sementara di bidang Kekayaan Intelektual, jumlah permohonan mencapai 26.084, terdiri atas 18.470 Hak Cipta, 6.540 Merek, 824 Desain Industri, 198 Paten Sederhana, 23 Paten, serta 16 Indikasi Geografis.

Kakanwil menjelaskan, pihaknya terus mendorong peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum. “Kami terus melaksanakan kegiatan sosialisasi, yang mendorong masyarakat untuk lebih peduli, untuk melaksanakan pendaftaran badan hukumnya baik perorangan maupun perusahaan,” paparnya.

“Ketika ada notaris yang cuti misalnya, harus ada notaris pengganti dan seterusnya. Sehingga sektor-sektor yang itu, nanti bisa ada kemungkinan menambah PNBP. Maka kami akan melakukan secara aktif, itu menjadi komitmen kami,” tegas Heni.

Kakanwil menjelaskan mengenai capaian program Bantuan dan Penyuluhan Hukum, Pembentukan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, Desa Sadar Hukum serta Komitmen Peningkatan Layanan.

“Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum di wilayah Jawa Tengah. Kami berkomitmen terus memperbaiki layanan, meningkatkan kinerja, serta memperluas jangkauan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ning S

The post Terima Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI, Kemenkum Jateng Paparkan Capaian Kinerja Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.