Data tersebut menunjukkan bahwa PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan upah rendah.

“Kami dari KSPI Jawa Tengah menanggapi bahwa fakta ini sekaligus mematahkan mitos bahwa upah murah adalah solusi untuk mengatasi PHK. Sebaliknya, di Jawa Tengah, yang dikenal dengan tingkat upah rendah, justru angka PHK tertinggi tercatat, terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan industri pengolahan,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2024).

Selama bertahun-tahun, lanjutnya, pemerintah dan pengusaha mempromosikan kebijakan upah murah sebagai strategi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jawa Tengah sering dijadikan contoh sukses dari kebijakan ini, dengan argumen bahwa upah rendah akan meningkatkan daya saing dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya gagal melindungi pekerja dari ancaman PHK, tetapi juga tidak mampu memberikan kepastian kerja.

“PHK massal di Jawa Tengah membuktikan bahwa kebijakan upah murah adalah solusi yang keliru. Meskipun upah di Provinsi ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, ternyata tidak ada jaminan bahwa pekerja di sini akan terlindungi dari gelombang PHK. Ini adalah bukti bahwa upah murah tidak dapat menjadi tameng yang efektif terhadap krisis ketenagakerjaan yang lebih besar,” terangnya.

Dikatakan, kegagalan kebijakan upah murah ini semakin diperparah oleh dampak negatif dari UU Cipta Kerja. Undang-undang ini, yang disahkan dengan dalih meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dan menarik investasi, justru mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK. UU Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, dan dalam kasus PHK massal ini, undang-undang tersebut justru berperan sebagai alat yang memfasilitasi praktik-praktik yang merugikan pekerja.

Dalam konteks Jawa Tengah, sambung dia, di mana upah sudah rendah, penerapan UU Cipta Kerja semakin memperburuk keadaan. Alih-alih memberikan perlindungan, UU ini justru memberikan keleluasaan lebih besar kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara massal. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap para pekerja yang selama ini telah berjuang untuk memperoleh upah yang layak dan perlindungan kerja yang adil,” imbuhnya.

“Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kemarin mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan mitigasi untuk mencegah PHK, terdengar kosong dan tidak menyentuh akar permasalahan. Upaya mitigasi seperti mempertemukan manajemen dan pekerja hanyalah langkah kosmetik yang tidak akan menyelesaikan masalah secara fundamental. Selama UU Cipta Kerja tetap berlaku dan kebijakan upah murah masih dianggap sebagai solusi, angka PHK akan terus meningkat, dan kesejahteraan pekerja akan terus terancam,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengakui bahwa kebijakan mereka telah gagal. Untuk itu, tidak ada jalan lain selain mencabut UU Cipta Kerja dan meninggalkan paradigma upah murah yang sudah terbukti tidak efektif. Jika pemerintah serius dalam melindungi pekerja, mereka harus mengambil langkah nyata dengan memberlakukan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja, termasuk memastikan upah layak dan perlindungan kerja yang kuat.

“Pemerintah tidak bisa terus menerus bersembunyi di balik retorika dan kebijakan yang gagal. Kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar catatan pinggir dalam pengambilan kebijakan. Sudah saatnya kita bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi para pekerja Indonesia, di mana upah layak dan perlindungan kerja bukanlah barang mewah, tetapi hak yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Mari kita bersatu untuk menolak kebijakan yang merugikan dan memperjuangkan kebijakan yang benar-benar melindungi hak-hak pekerja,” tandasnya.

Ning S

The post Sekretaris KSPI Jateng Menyebut Upah Murah Bukan Solusi Menghindari PHK appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim menyampaikan, dalam minggu ini sudah diinformasikan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan terbit Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan THR tahun 2022.

Namun, KSPI Jateng menuntut pemerintah untuk tidak menerbitkan edaran tersebut.

“Kami (KSPI Jateng) meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah untuk tidak menerbitkan SE ataupun dalam bentuk lain yang justru membuat kisruh dan tidak kondusif di Jawa Tengah seperti 2 tahun yang lalu,” ungkap Aulia Hakim, Senin (4/4/2022).

Menurutnya, SE THR yang terbit selalu lebih condong memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR keagamaan. Kekhawatirannya dilandasi oleh kejadian pada tahun 2020 lalu, dimana Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Surat Edaran No.M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Ia menilai, SE tersebut membuka celah kepada perusahaan untuk membayar THR tahun 2020 secara bertahap atau dicicil, bahkan sampai ditunda.

“Kami berharap agar THR 2022 kali ini dibayarkan oleh setiap perusahaan secara penuh 100% pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan tidak dicicil,” tegasnya.

Menurut dia, himbauan ini ia sampaikan lebih awal untuk mengingatkan pemerintah sejak dini, khusunya Menteri Tenaga Kerja agar jangan ‘aneh aneh’ lagi dalam mengeluarkan regulasi terkait THR.

“Dalam kondisi masyarakat Jawa Tengah yang serba sangat sulit saat ini, dimana bahan sembako yang terus melambung tinggi, ditambah lagi dengan kenaikan BBM, akan semakin sulit dijangkau oleh rakyat kecil khususnya buruh di Jawa Tengah,” ujarnya.

Disisi lain, ia menilai upah buruh ataupun pekerja di Jateng secara nasional sangatlah kecil. Maka, THR inilah satu-satunya harapan buruh di Jateng agar bisa merayakan hari raya bersama keluarga walau dalam kesederhanaan.

“Kami berharap pemerintah harus lebih peka untuk lebih peduli dan berpihak pada kehidupan pekerja dan masyarakat kecil, khususnya di Jateng. Cukuplah rakyat kecil yang selalu dikorbankan, karena selama ini kelompok pengusaha selalu dimanjakan oleh pemerintah, tapi selalu membuat susah masyarakat kecil seperti buruh,” keluhnya.

KSPI jateng kembali menegaskan agar THR di tahun 2022 ini bisa diberikan 100%. Karena tahun ini kondisi perekonomian Indonesia mulai pulih, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat imbas dilonggarkannya pembatasan sosial.

Bank Indonesia pun sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran yang tak jauh berbeda, yakni 4,7%-5,5% pada 2022. Maka tidak ada lagi alasan untuk menunda pembayaran THR.

“Artinya, masa krisis bagi Indonesia sudah lewat, THR pun wajib bisa dibayarkan 100% tanpa syarat apapun.” pungkasnya.

Ning

The post KSPI Jateng Khawatirkan THR Buruh Tahun Ini Dicicil Lagi appeared first on SuaraBaru.id.