Saleh mengatakan, Golkar Jateng akan melapor kepada DPP Golkar untuk mengetahui status Bupati Pekalongan Fadia Arafiq usai kabar OTT, Selasa pagi, 3 Maret 2025. Pelaporan ke DPP Golkar masih menunggu informasi terbaru dari KPK.

“Nanti akan kami laporkan ke DPP Golkar, bila sudah ada informasi terkini dari KPK,” katanya, saat ditemui di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa 3 Maret 2026.

Dia mengatakan, kabar Fadia Arafiq terkena OTT KPK baru diketahuinya dari membaca berita di media massa.

Saleh mengatakan, partai menghargai proses hukum yang dilakukan para penyidik KPK. Khususnya mengetahui hasil penyelidikan tentang tindak pidana korupsi apa yang menjerat Fadia.

“Kami menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita tunggu hasil penyelidikan dalam 1×24 jam dari KPK,” ucapnya.

Pendampingan Hukum

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, partai akan memberi pendampingan hukum bagi Fadia. Namun begitu atas dasar keinginan Fadia Arafiq.

“Tentu kami akan menunggu dari permintaan dari Bu Fadia apabila memang membutuhkan pendampingan hukum,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris DPC Golkar Kabupaten Pekalongan, Ruben, mengatakan, Fadia menjalankan program-program pembangunan bagi masyarakat.

Ditanya soal pola komunikasi antara Fadia dengan wakilnya Sukirman, dia bilang, kondisinya terjalin solid dan tetap bekerjasama dengan baik.

“Komunikasinya sama Pak Wakil Bupati juga bagus-bagus saja. Cuman saya kurang tahu persoalan yang dialami Bu Bupati,” katanya. (*)

Diaz A Abidin

The post Fadia Arafiq Diciduk KPK, Golkar Jateng Beri Tanggapan appeared first on SuaraBaru.id.

Postingan terpopuler trending topik Pati diwarnai informasi mengenai terjaringnya Bupati Sudewo oleh KPK. Beberapa akun besar mengunggah informasi tersebut dan mendapat respon cukup banyak warganet.

Selain menampilkan informasi terkait keterangan dari jubir KPK perihal peristiwa OTT, beberapa postingan juga mengulas tentang Sudewo yang sempat trending karena aksi demo.

Seperti yang diunggah akun @Heraloebss, menuliskan ‘ BREAKING— Gagal dimakzulkan karena menantang rakyatnya yang menolak kenaikan PBB 250%, Bupati Pati “Sudewo” Di Tangkap KPK (19/1/2026) ‘ disertai rekaman video lama saat Sudewo menyawer biduan.

OTT Bupati Pati Sudewo dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Status Sudewo akan segera ditetapkan setelah pemeriksaan selama 1×24 jam.

Sudewo menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolres Kudus.

Info yang beredar, Sudewo terkena OTT KPK atas dugaan gratifikasi pengisian perangkat desa. Selain Sudewo, KPK juga memeriksa Camat Jaken.

Sudewo sempat menjadi perhatian publik karena menjadi sasaran aksi demo besar-besaran warga Pati atas kebijakannya menaikkan tarif PBB. Aksi demo tersebut ricuh dan diwarnai bakar-bakaran.

Atas aksi tersebut, Sudewo harus menjalani hak angket pemakzulan oleh DPRD Pati. Namun, akhirnya Sudewo berhasil lolos dan batal lengser.

Ali Bustomi

The post Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Pati Jadi Trending di X appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan dari KPK RI tersebut diterima langsung oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Birton sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Kudus dalam mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi secara nyata dan berkelanjutan di berbagai lini pelayanan publik.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa membangun budaya anti korupsi harus dimulai sejak dini dan diwujudkan melalui tata kelola birokrasi yang bersih, bebas pungli, serta tidak bertele-tele.

“Dengan adanya penghargaan ini, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga integritas. Kekompakan ini adalah modal awal agar korupsi tidak terjadi di Kabupaten Kudus. Suarakan antikorupsi hingga ke pelosok negeri,” ujarnya.

Wakil Bupati Bellinda Birton menjelaskan bahwa penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa Pemkab Kudus benar-benar menjalankan kampanye antikorupsi secara langsung kepada masyarakat.

“Kami tidak hanya membuat materi kampanye, tetapi merealisasikannya di lapangan. Saya dan Pak Bupati berkomitmen menjadi teladan bahwa ketika birokrasi sehat, budaya antikorupsi akan tumbuh kuat di tengah masyarakat. Semangat anti korupsi harus terus digaungkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan. Kita membutuhkan perubahan budaya, cara pandang, dan sikap. Pesan integritas harus hadir secara masif dan konsisten. Saya mengapresiasi setiap kampanye dan karya yang mengusung nilai antikorupsi,” katanya.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pariwara Antikorupsi dan ACFFEST 2025 merupakan upaya kolektif untuk menyuarakan nilai integritas melalui berbagai media komunikasi publik.

“Antikorupsi bukan hanya slogan, tetapi gerakan sosial bersama. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” jelasnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Kudus mempertegas komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Ali Bustomi

The post Pemkab Kudus Raih Penghargaan dari KPK RI appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu dilakukan terkait adanya dugaan intervensi terhadap pihak kepolisian yang membuat penanganan kasus pidana yang ia laporkan sejak 13 Februari 2024, yakni tentang dugaan pemalsuan surat menjadi terhambat.

Dikatakan bahwa tim legal CV Rajawali Diesel sudah meminta KPK untuk mengawal kasus dugaan pemalsuan surat yang ditangani Polda Jateng tersebut. Sebab, ada dugaan intervensi terhadap penanganan kasus tersebut.

Walden mengungkapkan, kasus ini berawal saat Direktur CV Rajawali Diesel, Slamet Riyadi melaporkan pesaing bisnisnya Direktur PT LSA berinisial TA atas dugaan penggunaan surat keterangan palsu untuk memperoleh sertifikat desain industri genset.

“Kasus ini telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Pada tanggal 27 Maret 2024 telah dilakukan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri yang hasilnya merekomendasikan penyidik melakukan pendalaman,” jelas Walden didampingi timnya saat ditemui di Kedai Kopi LAW, Jalan Seroja III, Kota Semarang, Jumat (18/10/2024).

Diungkapkan, tindak lanjut dari rekomendasi tersebut antara lain penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng telah memanggil tiga saksi, namun baru satu orang saksi yang berhasil dimintai keterangan. Sedangkan dua saksi lainnya berhalangan hadir.

Namun saat berproses, pihak terlapor menyurati Ditreskrimsus Polda Jateng dan meminta pemanggilan saksi-saksi ditunda hingga selesainya supervisi dari Mabes Polri.

“Supervisi dilakukan atas permintaan terlapor usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kabareskrim dan Karo Wasidik Mabes Polri. Pertemuan tersebut ada dugaan untuk mempengaruhi proses penyidikan. Kami keberatan karena dengan adanya supervisi, proses penyidikan ini jadi terhambat,” ungkap Walden.

Walden mengaku khawatir kasus pemalsuan surat ini akan diambil alih penanganannya oleh Bareskrim Mabes Polri. “Jika itu terjadi, tindakan ini bertentangan dengan kesimpulan gelar perkara khusus. Kalau memang mau ada supervisi atau mau ditarik perkaranya ke Bareskrim, kenapa tidak dituangkan dalam hasil gelar perkara khusus?,” katanya.

Walden menegaskan tidak ingin ada intervensi kasus. Dirinya berharap proses penanganan perkara pemalsuan surat bisa berjalan sebagaimana mestinya di Polda Jawa Tengah. Untuk itu pihaknya meminta bantuan KPK agar menganalisa kasus tersebut.

Ning S

The post Diduga Ada Intervensi, Tim Legal CV Rajawali Diesel Minta KPK Kawal Kasus Pemalsuan Surat appeared first on SuaraBaru.id.

“Khusus untuk Pokir itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kami mengingatkan dan meatensi karena dalam beberapa peristiwa yang terjadi tindak pidana korupsi melalui Pokir,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Maruli Tua di acara koordinasi dan pertemuan dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan DPRD Kota Tegal, Kamis (19/9/2024).

Atas kejadian di Jawa Timur, Maruli berharap tidak terulang terutama di Kota Tegal. “Kami melihat bahwa Pokir yang berproses harus mengacu pada ketentuan dan sesuai prosedur,” ujar Maruli.

Maruli mengingatkan, Pokir-pokir berproses harus mengacu pada beberapa hal seperti mengecek RPJMD supaya ada keterkaitan. Kedua, harus kuat analisis pengajuan pokir tersebut. Ketiga pengajuan ada batas waktunya dan keempat yang paling penting bahwa anggota dewan itu terbatas untuk mengajukan sampai juga nanti mengawasi proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Maruli menyampaikan, pihaknya melihat fenomena dibeberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah Pokir dimasa depan bisa menimbulkan resiko hukum karena memang ada misalkan indikasi pemaksaan ataupun pada saat pelaksanaan itu berdasarkan hasil audit BPK terdata temuan-temuan yang potensi kurang volume, tidak sesuai spek dan ini menimbulkan resiko hukum sampai bisa menjadi potensi tindak pidana korupsi.

Aturannya sudah ada. Harus betul-betul mengikuti mekanisme prosedur aturan tersebut. Mindset bahwa betul punya bougeting tapi harus betul-betul dilaksanakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi sebagai pengawas harus diperkuat sehingga ketika OPD melaksanakan tetap pada pengawasan.

Bentuknya ujar Maruli harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai kami mendengar Pokir berupa misalkan iklan di media. “Ini kan menjadi pertanyaan apakah itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya itu memang bisa didiskusikan,” tutup Maruli.

Ketua sementara DPRD Kota Tegal Sutari SH MH menyampaikan, terkait Pokir pihaknya akan lebih berhati-hati dan lebih baik lagi dari sisi perencanaan. Salahsatunya bahwa Pokir-pokir itu diharapkan usulannya bisa masuk sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang ditetapkan oleh kepala daerah sehingga nanti diseluruh perencanaan akan menjadi lebih baik dan tentunya transparan, akuntabilitas.

Karena setelah RKPD kata Sutari akan masuk pada kebijakan umum anggaran setelah itu masuk di RAPBD.

“Itu beberapa hal yang akan kami coba perbaiki kedepan agar perencanaan itu benar-benar runut dan sesuai dengan ketentuan yang ada,” terang Sutari.

Menurut Sutari perencanaan ada tahapan dan durasi waktu. “Pokir harus terencana dengan baik. Dan bahwa itu adalah hak kita untuk mengusulkan Pokir itu,” ujarnya.

Sebenarnya Pokir itu kan juga usulan-usulan yang non fisik artinya bukan hanya bersifat fisik ataupun yang berimplikasi pada belanja. Tapi sebenarnya Pokir kedepan akan memasukan Pokir yang sifatnya usulan strategis  sangat konstruktif bagi pembangunan Kota Tegal.

“Jadi selama ini kita terkoptasi pada Pokir fisik. Padahal Pokir sendiri adalah saran dan pikiran dari lembaga DPRD kepada pemerintah daerah,” tutup Sutari.

Sutrisno

The post KPK Ingatkan Anggota DPRD Kota Tegal Soal Pokir appeared first on SuaraBaru.id.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Arifin Mustofa bilang, pihaknya juga tak tahu-menahu dokumen apa saja yang diambil KPK.

Adapun penggeledahan di ruang kerja Komisi D DPRD Jateng pada Kamis 25 Juli 2024, diduga terkait sosok Ketua Komisi D yakni Alwin Basri.

Seperti diketahui, Alwin Basri dan istrinya Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, dicekal bepergian oleh KPK untuk beberapa bulan ke depan.

KPK juga menggeledah kantor Wali Kota Semarang, dan beberapa kantor dinas di lingkungan pemerintahan tersebut.

“Sampai sekarang ini kami belum tahu apa yang dibawa KPK. Ketika KPK datang di Komisi D kita kebetulan baru ada kegiatan di luar provinsi,” kata Arifin Mustofa, usai rapat di DPRD Jateng, Sebin 29 Juli 2024.

Kedatangan KPK, lanjut Arifin, tidak mulanya tidak diketahui oleh pihaknya dan anggota lain.

“Kita masih di Batam. Dapat informasi Kamis (25 Juli 2024) sore. Dari KPK datang ke Komisi D mencari dokumen-dokumen,” ujarnya.

Meski KPK menggeledah kantor di Komisi D, pihaknya menyebut tidak tahu-menahu apa saja dokumen yang dibawa.

“Info dari staf juga tidak tahu apa saja yang dibawa,” kata dia.

Diaz Abidin

The post Klaim Komisi D DPRD Jateng soal Misteri Dokumen yang Dibawa KPK usai Digeledah appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Pengawas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Hukum Indonesia (DPP LPHI) Wahyu Rudy Indarto, SH.MH kepada awak media di Semarang, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, alibi apapun yang diberikan oleh KPK tetap akan sulit bagi masyarakat untuk percaya bahwa pemrosesan berbagai dugaan pelanggaran di lingkup Pemerintahan Kota Semarang tersebut tidak berkaitan dengan proses politik yang sedang berlangsung.

“Sulit bagi masyarakat mempercayai bahwa penggeledahan itu murni penegakan hukum semata. Mengapa? karena jika murni penegakan hukum semestinya kegiatan itu bisa dilakukan sebelum Hevearita menyatakan akan ikut berkompetisi pada Pilkada November mendatang,” kata Wahyu.

Dijelaskan bahwa kasus tersebut sudah tercium sejak awal tahun 2024. Bahkan, ketika Hevearita Gunaryanti Rahayu yang akrab disapa mbak Ita itu sudah pernah dipanggil KPK. Tetapi terhenti lama, tidak ada tindak lanjut.

“Setelah diperiksa oleh KPK, mbak Ita secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri pada Pilkada 2024. Dan setelah itu masyarakat tidak mendengar lagi tindak lanjut dari KPK,” ungkapnya.

Logikanya, tambah Rudy, setelah pemeriksaan sekitar Januari-awal Februari 2024 tersebut, KPK langsung menindaklanjuti, apakah walikota itu dijadikan tersangka atau tidak. “Pada umumnya, begitu selesai diperiksa, terduga malam harinya sudah memakai jaket oranye. Kenapa kasus mbak Ita ini agak berbeda? Ditindaklanjutinya setelah setengah tahun sejak diperiksa?” kata Wahyu.

Menurutnya, sudah jadi semacam tradisi, jika ada kontestan pemilihan, perkaranya ditangguhkan sampai usainya kontestasi. “Ini berbeda. KPK memproses mbak Ita, kala yang bersangkutan berproses mendaftar sebagai calon walikota pada Pilkada 2024,” ujar Rudy.

“Kondisi inilah yang membuat masyarakat sulit percaya pada alasan apapun yang disampaikan KPK,” tambahnya.

Apalagi jika alasan KPK terkait kualitas dan kuantitas perkara. “Perkara yang ratusan triliun saja belum tuntas-tuntas. Dan bukan satu dua kasus, banyak kasus bernilai triliunan masih menggantung. Lalu mengapa harus mendahulukan Walikota Semarang yang nilainya jauh lebih kecil tentunya,” imbuh Rudy.

Rudy sepakat, semua kasus korupsi harus diselesaikan. Termasuk kasus Pemkot Semarang ini. Hanya saja, lebih bijak bila KPK juga tidak melalaikan kondusivitas dalam penyelesaiaannya.

Seyogyanya memperhitungkan moment atau waktu yang tepat. Seperti kasus Pemkot Semarang lebih elok dikerjakan setelah selesai Pilkada. “Bahkan andai dieksekusi bulan April atau Mei lalu, mungkin situasinya akan lebih tenang dan masyarakat tidak akan memberi penilaian negatif kepada KPK,” ungkapnya.

Ning S

The post Penggeledahan di Pemkot Semarang, Pengawas DPP LPHI Sebut Terkesan Sarat Muatan Politik appeared first on SuaraBaru.id.

Flyer itu tertulis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berwarna merah selaras dengan warna partai tersebut.

Kemudian tampak tulisan ‘Bahagia Warganya Menyala Kotanya Mas Dico Calon Wali Kota Semarang’.

Pantauan di lapangan, flyer bergambar Dico Ganinduto salah satunya banyak terpasang di pohon peneduh di tepi Jalan Raya Kaligawe, kemudian di sekitar Pasar Burung Karimata, dan beberapa titik lain.

Padahal satu hari sebelumnya, belum ada flyer tersebut yang terpasang semasif hari ini.

Flyer tersebut makin merebak usai tiga hari Kantor Wali Kota Semarang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 17 Juli 2024.

Terlebih Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu yang merupakan petahana, juga dikabarkan sedang diperiksa KPK hingga dicekal ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, seperti diketahui merupakan salah satu sosok kuat pada kontestasi pilwalkot mendatang.

Lebih jauh, selain Kantor Wali Kota Semarang, hingga hari ini KPK menggeledah beberapa kantor dinas, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kemudian secara bertahap menyusul di Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, hingga beberapa OPD di Gedung Pandanaran.

Ketua Dewan Pembina PSI Jawa Tengah, M Farchan mengatakan, masifnya flyer sosialisasi Dico Ganinduto yang didukung partainya tak berkait dengan agenda KPK di Kota Semarang itu.

“Nggak ada kaitannya dengan kondisi Pemkot Semarang yang sekarang ada operasi (penggeledahan) KPK,” kata dia kepada Suarabaru.id.

M Farchan bilang, sejak PSI total merekomendasikan Dico Ganinduto maju Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang.

“Sejak merekomendasi mas Dico, kita satset gerak cepat memanaskan mesin partai,” kata dia

Ditanya soal koalisi mana saja yang sudah ada, pihaknya belum bisa menyampaikan saat ini. “Ada mas, tapi diumumkannya sekaligus,” kata dia.

Diaz Aza

The post Flyer Bergambar Dico Ganinduto Makin Merebak Usai KPK Ubek-ubek Kantor Wali Kota Semarang appeared first on SuaraBaru.id.

Dari jumlah itu, kata dia, desa antikorupsi di Jawa Tengah akan diperbanyak di 29 kabupaten/kota untuk pencegahan korupsi bersama KPK.

“Tahun 2024 ini akan direplikasi pada 372 desa di 29 kabupaten/kota. Ini berkaitan dengan kegiatan antikorupsi,” kata Nana saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK dan Rakor Pemberantasan Korupsi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut dia, pemperantasan korupsi perlu dilakukan oleh semua pihak. Termasuk para kepala daerah juga diminta menjadi contoh dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya.

Selain itu, semua pihak agar melakukan pencegahan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pungli dalam pelayanan publik. Menurut Nana, pelayanan terbaik  merupakan prioritas dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Nana mengatakan, sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan oleh Pemprov Jateng, salah satunya deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, hal itu berkaitan dengan target reformasi birokrasi.

“Pencegahan ini lebih baik daripada penindakan. Korupsi ini berdampak negatif bagi pembangunan dan merugikan negara. Maka perlu kita perangi dan kita lawan,” katanya.

Tentang optimalisasi pelayanan publik yang baik dan berintegritas, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah juga sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Mayoritas pelayanan publik di Jawa Tengah juga sudah menggunakan teknologi informasi atau berbasis digital.

“Digitalisasi pelayanan publik ini dampaknya sangat besar untuk mengurangi praktik suap-menyuap,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan,  KPK bersama tim saber pungli dan Menpan RB berupaya menutup setiap peluang terjadinya pungli. Sebab pelayanan publik yang baik dan berintegritas bagian dari mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, menurut dia,  yang paling utama adalah teladan atau contoh dari pimpinan. Sebaik-baiknya sistem tidak cukup kalau tidak memilki pimpinan yang baik.

“Kalau kita punya pemimpin yang baik, berkomitmen, dan berintegritas, meskipun ada peluang untuk korupsi, ia tidak akan memanfaatkan itu. Maka penting sekali kita bisa memilih pimpinan yang baik,” katanya.

Alex Marwata mengingatkan kepada seluruh masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 nanti untuk memilih pimpinan-pimpinan atau kepala daerah yang berintegritas.

Diaz Aza

The post Jateng Target 372 Desa Anti Korupsi pada 2024, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Beri Wejangan    appeared first on SuaraBaru.id.

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, menyelenggarakan Workshop Konten Kreatif dan Jurnalistik yang dilangsungkan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu 20 Juli 2024

Pelatihan konten narasi jurnalistik dan konten kreatif di Semarang langsung dilakukan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, perwakilan dari Katadata.co.id, dan Project Multatuli.

Ali Fikri mengatakan, pada prinsipnya narasi pemberitaan di media massa akan lebih bervariasi bila informasi yang disuguhkan tidak hanya sebatas penangkapan atau penindakan pelaku korupsi, suap, gratifikasi, atau pemerasan.

“Konten tentang pencegahan melalui gerakan antikorupsi, menulis dengan data, serta jurnalisme investigasi itu akan menjadi teknik penyampaian pesan yang lebih menarik. Maka di sini nanti biar disampaikan oleh narasumber dari Katadata.co.id tentang bagaimana mengolah data menjadi konten menarik. Kemudian dari Project Multatuli bagaimana tips investigasi dimulai dari riset dan sebagainya,” ujar dia.

Kepala Diskominfo Jateng, Riena Retnaningrum dalam pembukaan kegiatan mengatakan, pelatihan tersebut untuk memberikan pendidikan antikorupsi, dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk rekan-rekan Dinas Kominfo dan jurnalis lintas media.

“Semua yang dilakukan tidak akan efektif, tanpa dukungan seluruh masyarakat. Kita harus bersama-sama memerangi korupsi di negara ini, sehingga berdampak pada kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” kata Riena saat membuka acara.

Dia menyambut baik kegiatan itu, yang dibarengi dengan penandatanganan komitmen bersama, antara Biro Hubungan Masyarakat KPK dengan Dinas Kominfo Jawa Tengah, tentang diseminasi dan publikasi materi antikorupsi.
Tentunya, kata dia, apa yang dilakukan, bisa diikuti oleh seluruh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Riena mengajak masyarakat menyuarakan pesan antikorupsi dan menjaga integritas, melalui seluruh kanal yang dimiliki, termasuk menggandeng rekan-rekan media massa.

“Saya berharap, ilmu yang didapat hari ini bisa diimplementasikan dalam
melaksanakan tugas keseharian.

Khususnya, meliterasi masyarakat, dengan konten dan pemberitaan positif. Sehingga, masyarakat dapat cerdas bermedia,” jelas Riena.

Ia berharap, nantinya jurnalis dapat menyajikan informasi antikorupsi, dengan cara yang menarik dan mudah difahami. Dengan begitu, masyarakat mengerti dan mendukung upaya antikorupsi, dengan tidak memberikan celah penyimpangan, seperti tidak lagi memberikan suap, gratifikasi, dan sebagainya.

Riena juga berharap jajaran OPD dan jurnalis dapat semakin berintegritas, bersama menguatkan komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, dimulai dari diri masing-masing.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK RI, Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, kegiatan tersebut untuk meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antarlembaga pemerintah.

Tujuannya, agar mampu menjawab tantangan dan memberikan layanan informasi kepada publik, untuk mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Di samping itu, menyampaikan informasi kelembagaan melalui media yang dikelola oleh para stakeholder, untuk penyampaian secara lebih luas.

“KPK selalu berkomitmen untuk meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, tentang bahaya korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika di berbagai daerah,” kata Yuyuk.

Menurutnya, pelatihan yang diselenggarakan bersama Diskominfo Provinsi/Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah ini, mengangkat topik Mengubah Ide Menjadi Aksi. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan pendamping dari Kompetisi Suarakan Aksimu, yang diselenggarakan KPK.

Ia menyampaikan, kompetisi itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam upaya pemberantasan korupsi. Kompetisi terbuka untuk umum, dengan dua kategori utama yaitu Kategori Video Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan Kategori Penulisan Jurnalistik

Ia berharap melalui pelatihan ini, para peserta dapat meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi konten yang kreatif, inovatif, dan menarik. Konten yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi media yang efektif, dalam menyampaikan pesan antikorupsi kepada masyarakat luas.

“Kami sangat menghargai kehadiran rekan-rekan media dalam acara ini. Peran media sangatlah penting, dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pelatihan untuk media mengambil tema Jurnalistik Data Antikorupsi yang diharapkan dapat menambah kompetensi teknis penulisan jurnalistik, agar bisa mengemas data dan informasi terkait pemberantasan korupsi, untuk menjadi isu yang menarik di pemberitan media,” imbuhnya.

Sebagai mitra KPK, lanjutnya, jurnalis bersama-sama membangun dan memelihara nilai-nilai antikorupsi.

Sementara, jajaran ASN sebagai pelayanan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat memberikan layanan publik yang berintegritas, dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

“Dengan layanan publik yang berintegritas, prima, baik, tentunya kita harapkan kepercayaan publik ikut meningkat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan, Yuyuk bersama sejumlah jajarannya mengajak Riena dan Inspektur Provinsi Jateng Dhoni Widianto, melihat bus bergambar logo KPK, serta beberapa tulisan bernada pencegahan korupsi, yang terparkir di halaman kantor Gubernur Jateng.

Diaz Aza

The post Kolaborasi Pemprov Jateng-KPK, Jurnalis dan Pegawai Kominfo Dilatih Buat Konten Pencegahan Korupsi appeared first on SuaraBaru.id.