Pernyataan tersebut disampaikan Andreas dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025, yang salah satu isu utamanya adalah penolakan terhadap PHK massal di sektor padat karya.

“Secara keseluruhan, industri di Kudus masih cukup stabil. Bahkan sektor rokok menunjukkan perkembangan positif, dengan banyak perusahaan yang tengah membuka lowongan kerja,” ujar Andreas pada Jumat (2/5).

Namun, kondisi berbeda terjadi pada sektor tekstil. Andreas menyebut bahwa sejumlah perusahaan tekstil mengalami tekanan finansial, hingga berdampak pada pemenuhan hak-hak pekerja. Salah satu contohnya adalah PT Sari Warna di Desa Besito, Kecamatan Gebog, yang mencairkan tunjangan hari raya (THR) secara dicicil pada Lebaran lalu.

“Laporan yang kami terima, pembayaran THR di perusahaan tersebut dilakukan bertahap. Tapi memang sudah ada kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja,” jelasnya.

Andreas juga menyoroti praktik kerja alih daya (outsourcing) yang masih menyisakan banyak persoalan. Menurutnya, sistem ini sering dimanfaatkan oleh perusahaan penyedia jasa untuk mengakali hak-hak buruh.

“Banyak kasus di lapangan, buruh memang terdaftar di BPJS oleh perusahaan tempat bekerja, tapi perusahaan outsourcing bermain di belakang layar. Ketika kontrak diputus, hak pekerja seperti klaim BPJS Ketenagakerjaan sering tidak dibayar penuh,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, dalam beberapa kasus, buruh hanya menerima separuh dari hak klaim yang seharusnya mereka dapatkan. Andreas menilai hal ini disebabkan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa outsourcing.

Ia mendorong pemerintah untuk menindak tegas praktik-praktik yang merugikan buruh dan mempertimbangkan penghapusan sistem outsourcing demi perlindungan hak pekerja.

Meski demikian, Andreas tetap mengajak para buruh untuk menjaga semangat dan tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu iklim investasi di Kudus.

Ali Bustomi

The post KSPSI Kudus: Sektor Tekstil Tertekan, Tapi Belum Ada Gelombang PHK appeared first on SuaraBaru.id.