Hadir dalam kunker tersebut 17 senator Komite III DPD RI, yaitu Prof. Sylviana Murni, Evi Apita Maya, Ir. Bambang Sitvisno, Eva Susanti, Dra. Eni Khairani, Dr. Jihan Nurlela, Asep Hidayat, Ir. Cholid Mahmud, Ahmad Nawardi, Dr. Asyera Respati A. Wundalero, Habib Zakaria Bahasyim, Zainal Arifin, Hasan Basri, Dr. Shaleh Muhammad Aldjufri, Andi Nirwana, Mirati Dewaningsih, Matheus Stefi Pasimanjeku.

Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jateng, acara dibuka Gubernur Jateng, GanjarPranowo, yang juga sebagai narasumber, lalu dihadiri pula oleh Kepala Dinkes Jateng, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jateng, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jateng, dan perwakilan BPJS Kesehatan Jateng – DIY.

Dalam sesi tanya jawab, Gubernur Ganjar menjawab pertanyaan senator NTT, Asyera Respati tentang era digital. Ganjar mengingatkan pentingnya membangun sistem kesehatan berbasis digital agar hak pasien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

“Misal, melalui sistem dapat diketahui bahwa ada obat yang sudah tersimpan selama 7 tahun, karena tidak diresepkan dokter. Atau pelayanan ibu hamil sejak awal masa kehamilan sehingga kematian anak dan ibunya dapat diminimalisir,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan BPJS Kesehatan Jateng – DIY, Dwika, menambahkan bahwa sistem digitalisasi sangat diperlukan mulai dari pendaftaran, layanan, sampai klaim kesehatan masyarakat.

“Ke depan, semua rumah sakit harus berbasis teknologi informasi,” ujar Direktur RSUD Margono Soekarjo, Tri Kuncoro.

Gubernur menilai pentingnya Indonesia memiliki sistem kedaruratan sehingga daerah siap menghadapi kondisi darurat, misalnya penanganan kelangkaan oksigen di awal tahun ini.

Demikian juga sistem pengawasan 320 rumah sakit di Jawa Tengah ini harus baik sehingga pelayanan terhadap pasien dapat maksimal.

Tidak hanya sistem digital, menurut Ganjar, pelayanan terhadap pasien juga harus bagus seperti ramah, senyum, dan rapih. Rumah sakit pemerintah harus bagus seperti beberapa rumah sakit swasta.

Antrean Pasien

Senator dari Lampung, Jihan Nurlela, mengajukan pertanyaan tentang waktu tunggu pasien bisa 4 sampai 5 jam sehingga menimbulkan antrian panjang.

Perwakilan IDI Jateng, Budi Palarto, menjelaskan penyebab waktu tunggu adalah kelemahan dalam pencegahan orang sakit, peran Puskesmas, distribusi tenaga kesehatan, dan terakhir adalah kesejahteraan dokter.

Wahyu dari ARSADA menambahkan, pentingnya mengatur kuota dan jadwal untuk mengatasi antrian pasien.

Terkait Puskesmas, menurut Hasan Basri, senator Kaltara, puskesmas adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Maka pemerintah harus fokus membenahi Puskesmas.

Sementara menurut Cholid Mahmud, senator DIY, pencegahan orang agar tidak sakit akan mengurangi jumlah pasien rumah sakit, sehingga beban RS tidak berat. Pada akhirnya tidak akan terjadi antrian lagi.

Antrian juga terjadi pada saat vaksin. Menurut Ganjar, vaksinasi warga membutuhkan kepercayaan dan kerjasama pusat dengan provinsi. Teknis distribusi dilakukan oleh provinsi karena mereka yang lebih memahami kondisi faktual di  kabupaten dan kotanya.

“Jika tidak ada kepercayaan seperti ini, maka program vaksinasi bisa gagal,” katanya.

Sylviana Murni, Ketua Komite III juga menyinggung soal rumah sakit di daerah kepulauan yang sulit dijangkau oleh warga dan kekurangan dokter spesialis. Di sisi lain banyak juga warga yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena tidak memiliki biaya.

“Rumah sakit harus dilengkapi dengan dokter umum dan spesialis dan fasilitas kesehatan yang memadai,” tutur Evi Apita Maya, senator NTB.

Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa semua rumah sakit di Jawa Tengah sempat kewalahan menghadapi pasien covid-19 di awal 2021, namun situasi ini dapat dilewati dengan baik karena kompetensi, komitmen, dan kinerja dokter dan tenaga kesehatan.

Bambang Sutrisno, senator asal Jawa Tengah, berpendapat pentingnya komitmen pemerintah agar warga masyarakat miskin dapat mendapatkan layanan kesehatan, khususnya mereka yang miskin. Kuncinya dimulai dari pembenahan RS, Puskesmas, dan BPJS.

Pertanyaan terakhir soal isu akreditasi daring yang disinggung senator Jihan di era pandemi saat ini, Direktur RS Muwardi Solo, Cahyono Hadi, menyatakan bahwa akreditasi sistem daring memudahkan, tetapi sisi buruknya bisa dimanipulasi datanya.

Dr Wahyu dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), menambahkan bahwa akreditasi RS sangat mahal. Sekarang akreditasi lebih mudah, di antaranya adalah dari masa 3 tahun ke 4 tahun, sudah ada enam lembaga akreditasi, sebelumnya hanya satu.

Hery Priyono

The post Komite III DPD RI Dorong Pemenuhan Dokter Spesialis dan Fasilitas Kesehatan appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, saat memimpin anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Senin (15/11). Menurut Sylviana, kedatangan mereka untuk melakukan pengawasan terkait layanan rumah sakit di Jateng.

“Kami datang untuk menanyakan pengelolaan rumah sakit di Jateng bagaimana. Apakah sistem digitalisasi sudah berjalan. Dan ternyata, sistem digitalisasi rumah sakit di Jateng sudah berjalan dan manajemen kesehatan di Jateng sudah baik,” katanya.

Sistem digitalisasi rumah sakit lanjut dia sangat penting untuk memberikan kemudahan pada masyarakat. Mereka yang akan berobat, tidak perlu repot dan kebingungan mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

“Misalnya kalau ada tempat tidur kosong, mereka tahu di mana. Dokter yang praktek siapa, rujukannya ke mana, bagaimana BPJS nya. Semua informasi itu sudah terekam dengan baik di sini,” jelasnya.

Study Komparasi Sistem Layanan

Kunjungan itu sekaligus menjadi cara perbandingan dengan daerah lain. Sebab, anggota Komite III DPD RI berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

“Jadi teman-teman ini akan membawa ke masing-masing dapilnya. Kalau ada hal-hal yang baik di Jateng ini, pasti akan kami bawa ke daerah kita masing-masing,” terangnya.

Selain soal pengawasan layanan rumah sakit, Sylviana juga mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk meninjau terkait layanan vaksinasi. Dirinya mengatakan akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan terkait capaian vaksinasi di Jateng yang baru 60 persen.

“Tentu kami akan tanyakan ke Kemenkes, kenapa vaksinasi di Jateng masih belum selesai. Padahal untuk beberapa kota di Jateng, sudah beberapa yang mencapai 100 persen. Akan kami tindaklanjuti nanti ke pusat,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam paparannya menerangkan, Jawa Tengah memiliki total 320 rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Selain itu, di Jateng juga terdapat 36 rumah sakit khusus lain milik swasta.

“Terkait digitalisasi, kami sudah melakukan itu. Rumah sakit kita memang kami tantang untuk terus melakukan inovasi pelayanan pada masyarakat. Dan Alhamdulillah, berkali-kali sistem digitalisasi rumah sakit di Jateng menjadi juara nasional,” katanya.

Hery Priyono

The post DPD RI Apresiasi Sistem Digitalisasi Rumah Sakit Jateng appeared first on SuaraBaru.id.