“Penanaman serentak ini adalah wujud nyata kerja bersama untuk memulihkan fungsi daerah aliran sungai (DAS)  dan lahan kritis. Selain itu penanaman pohon serentak ini bagian dari perintah  Presiden Prabowo yang mengikrarkan diri di depan dunia untuk menanam 12 juta hektar lahan kritis,,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada acara penanaman serentak yang dipusatkan  di lahan bekas penambangan galian C, Blok Sentong, Desa Keningar , Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Selasa ( 25/11/2025).

Raja Juli Antono mengatakan,   keluarnya Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca  nasional, memotivasi pihak swasta dan masyarakat untuk menanam hutan  yang gundul.  Sehingga secara bersamaan  mendapatkan  manfaat ekonomi dari karbon.

Menurutnya,  langkah rehabilitasi  hutan tersebut bukan hanya penanaman. Melainkan, bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pangan, energi, serta air.

Ia menjelaskan, Kementerian Kehutanan terus melakukan penegakkan hukum di kawasan hutan, salah satunya terhadap penambangan ilegal.  Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak tidak hanya menanam, melainkan juga menjaga agar bibit yang ditanam tetap tumbuh.

“Kami Kementerian Kehutanan melalui Gakkum sedang getol-getolnya untuk melakukan penegakan hukum, bukan tidak mengerti betapa pentingnya pasir bagi ekonomi masyarakat. Namun, penambangan harus melalui regulasi yang tepat,”katanya.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengatakan, Komisi IV DPR RI siap mendukung Kementerian Kehutanan dalam melestarikan hutan dan alam Indonesia.Karena,  langkah tersebut sebagai manifestasi nyata dari pemerintah untuk generasi mendatang serta mendukung Asta Cita ke dua Presiden Prabowo, yakni ekonomi hijau swasembada pangan, swasembada energi,

“Kami dari Komisi IV DPR RI siap mendukung Kementerian Kehutanan dalam melestarikan hutan dan alam Indonesia. Kegiatan hari ini bukan sebuah seremonial melainkan manifestasi nyata dari pemerintah untuk generasi mendatang serta mendukung astacita ke dua presiden prabowo yakni ekonomi hijau swasembada pangan, swasembada energi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi.  Muhammad Wahyudi menambahkan, hingga akhir Oktober kemarin,  sekitar 409  hektare  lahan di kawasan Gunung Merapirusak akibat penambangan  Sedangkan, yang dihijaukan kembali saat ini baru mencapai 50 hektare,

“Lahan di kawasan Gunung Merapi yang rusak berat akibat penambangan  tersebut masuk  wilayah Keningar, Kecamatan Dukun dan  Desa Ngori,mencapai 409 hektare  tersebut  yakntermasuk di luar alur sungai.Dan  untuk tahap pertama ini sekitar  50 hektare dierehabilitasi,”kata Wahyudi.

Ia menambahkan,  untuk menghijuakan kembali 50 hektare lahan bekas penambangan tersebut memerlukan sekitar 33.000 bibit pohoon.  Pihaknya menargetkan,  rehabilitasi hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tersebut selesai pada  Februari 2026 mendatang.

Adapun jenis pohon yang ditanam yakni pohon pule, nyamplungpronojiwo, duwet, pasang, tese dan lainnya. W. Cahyono

The post Kementerian Kehutanan Hijaukan Kembali Lahan Bekas Penambangan Merapi appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono, menyampaikan komitmen tersebut usai menerima audiensi pengurus DPN APTRI di Gedung DPR, Kamis (21/8/2025). Pertemuan juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Wakil Ketua Panggah Santoso dan Yohan, serta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

“Komisi IV sepakat dengan aspirasi petani agar pemerintah segera membeli gula yang tidak laku terjual. Ini penting untuk menyelamatkan petani,” ujar Riyono.

Selain persoalan gula, Komisi IV juga menyoroti anjloknya harga tetes tebu akibat terbitnya Permendag No.16 Tahun 2025 yang membebaskan impor etanol tanpa pengendalian. “Aturan tersebut harus direvisi karena sangat merugikan petani tebu,” tegasnya.

Dana Rp1,5 Triliun untuk Beli Gula Petani

Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin, menuturkan hasil audiensi menghasilkan kepastian pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara untuk pembelian gula petani tebu rakyat.

“Komisi IV maupun Bapanas langsung menghubungi pihak Danantara, dan dipastikan besok pagi ada penandatanganan pencairan pembelian gula senilai Rp1,5 triliun,” ungkap Khabsyin.

Dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI, DPN APTRI menyampaikan enam tuntutan utama yakni Konsistensi larangan impor gula. Pemerintah diminta menepati komitmen tidak melakukan impor pada 2025. Faktanya, awal tahun tetap dibuka impor 200 ribu ton gula.

Pengawasan ketat gula rafinasi agar tidak bocor ke pasar konsumsi, Pembelian 100 ribu ton gula petani yang menumpuk di gudang pabrik melalui BUMN, Revisi Permendag No.16/2025 terkait bebasnya impor etanol tanpa syarat yang menjatuhkan harga tetes tebu dari Rp2.500–Rp3.000/kg (2024) menjadi Rp1.000–Rp1.400/kg (2025), Jaminan tersedia pupuk tepat waktu agar petani dapat menekan biaya produksi serta Bantuan sarana alat angkut langsir tebu dari lahan basah (karena saat ini sering hujan) yang dikelola koperasi petani tebu rakyat di tiap pabrik gula.

Khabsyin menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, dampaknya bisa fatal bagi industri gula nasional.

“Program swasembada gula bisa gagal, pabrik gula berhenti beroperasi, terjadi PHK massal, hingga lumpuhnya ekosistem ekonomi berbasis tebu. Petani sudah berjuang keras, tetapi tanpa keberpihakan pemerintah, industri gula nasional bisa runtuh,” tegasnya.

Ali Bustomi

The post Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Tuntutan APTRI, Desak Pemerintah Segera Beli 100 Ribu Ton Gula Petani appeared first on SuaraBaru.id.

“Sistem budidaya ikan air tawar menggunakan bioflok ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas perikanan,karena penggunana bioflok tersebut lebih menguntungkan para petani ikan,”kata Kepala Dinas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Joni Indarto di sela-sela bimbingan teknik peningkatan potensi perikanan .

Joni mengatakan, penggunaan sistem bioflok pada budidaya ikan air tawar di Kabupaten Magelang  belum banyak dilakukan para petani ikan, untuk itu, pihaknya akan melalukan pembinaan  bagi para pembudidaya ikan dengan menggunakan sistem bioflok.

Menurutnya, saat ini di wilayah Kabupaten Magelang para pembudidaya ikan yang menggunakan sistem tersebut masih sangat terbatas di enam wilayah. Yakni, di Kecamatan Mungkid, Kaliangkrik, Windusari, Tegalrejo, Secang dan Grabag.

Kepala BBPBAP Jepara Supito mengatakan, penggunaan bioflok untuk budidaya ikan tawar mempunyai beberapa keuntungan. Yakni,  dengan penggunaan bioflok tersebut bisa mengurai sisa pakan atau kotoran ikan menjadi flok yan dapat dimakan oleh ikan

“Konsep bioflok ini, mengubah nitrit atau amoniak dari kotoran ikan  yang bisa meracuni ikan,”katanya,

Ia menambahkan, penggunaan bioflok tersebut juga dinilai cocok untuk daerah-daerah yang pengairannya terbatas atau para petani bisa mengurangi penggunaan air,

Anggota Komisi IV DPR RI Vita Ervina mengatakan, saat ini sudah ada beberapa pembudidaya di Kabupaten Magelang yang menggunakan sistem bioflok. Untuk itu, ia berharap sistem bioflok tersebut terus dikembangkan, sehingga para petani ikan di Kabupaten Magelang bisa merasakan manfaatnya .

”Bimbingan teknik peningkatan potensi perikanan utamnya penggunaan bioflok   Ini dalam rangka meningkatkan produktivitas di sektor perikanan khususnya untuk air tawar,” katanya.W. Cahyono

The post Teknologi Bioflok Efektif Tingkatkan Produktivitas Ikan appeared first on SuaraBaru.id.

“Sementara tingkat persaingan semakin tinggi, tidak hanya dengan produk dalam negeri namun juga dengan produk impor. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu, keamanan pangan, nilai tambah dan daya saing produk olahan perkebunan,” kata Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, pada bimbingan teknik “ Peningkatan Kapasitas Petani, Teknik Budidaya dan Peluang Usaha Kopi, di Magelang, Rabu ( 15/9).

Ali Jamil mengatakan, saat ini perkebunan kopi nasional menghadapi berbagai tantangan. Diantaranya, rendahnya produktivitas tanaman kopi, yakni sekitar 0,7 ton hektare  per tahun setara green bean.
Hal itu diakibatkan  karena tanaman yang sudah tua, terbatasnya penggunaan benih unggul, belum mengelola tanaman sesuai good agricultural practices dan  penanganan pasca panen yang masih terbatas.

Menurutnya,  ke depan kelembagaan petani dalam bentuk kelompok tani harus menjadi basis yang kuat dalam mengembangkan perkopian nasional.  Adapun kunci keberhasilan kelompok tani  tersebut, dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

“ Untuk mendukung dan meningkatkan potensi yang ada pada kelompok tani melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan, maka harus didukung dengan sarana penanganan pascapanen  yang baik dan prasarana serta teknologi pengolahan yang baik dan benar , serta memadai agar menghasilkan produk olahan yang berkualitas,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jateng VI dari Fraksi PDIP, Vita Ervina mengatakan, Kabupaten Magelang yang secara geografis masuk di areal lereng Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Telomoyo memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Selain sektor pertanian, salah satu potensi yang sedang berkembang saat ini adalah sektor perkebunan.

“Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di lereng-lereng gunung tersebut, selain pertanian hortikultura adalah tanaman-tanaman perkebunan. Hal ini menandakan bahwa wilayah Kabupaten Magelang sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor perkebunan khususnya Kopi Arabika,” katanya.

Ia menambahkan, selama dua tahun terakhir melalui aspirasi di Komisi IV  DPR RI telah membagikan 180.000 bibit kopi Arabika ke 16 kelompok tani, atau setara dengan 180  hektare yang nominalnya mencapai  Rp1,8M.

“Saya pribadi sangat berharap dengan bantuan yang saya berikan melalui sinergitas saya dengan Ditjen Perkebunan Kementan, mampu meningkatkan kemandirian petani dan pastinya secara ekonomi mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik,” katanya. Yon

The post Wilayah Kabupaten Magelang Berpotensi Kembangkan Kopi Arabika appeared first on SuaraBaru.id.

Keberhasilan perdamaian tersebut, merupakan upaya hukum restorasi justice (RJ), yang dilakukan kuasa hukum Sumiyatun (terlapor), Haryanto dari LBH Demak Raya yang direspon oleh Kejaksaan Negeri Demak dan telah diagendakan melalui undangan resmi Rabu, 13 Januari 2020, jam 10.00 pagi tadi.

“Alhamdulillah, kami memang sejak awal pingin adanya restorasi justice. Akhirnya, atas dukungan dari semua pihak dan adanya penjembatan dari Kang  Dedi Mulyadi, serta dari tim Kuasa hukum Agesti AW (pelapor, red), yaitu Barisan Kesatria Muda Jakarta, akhirnya atas kesadaran Agisti, mencabut laporannya,” kata Haryanto.

Deddy Mulyadi yang dimaskdu adalah anggota Komisi IV DPR RI yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Haryanto juga mengucapkan terima kasih kepada Kajari Demak, yang membuka proses hukum restorasi justice.  “Dan Alhamdulillah, perkara ini berhenti sampai disini dan berakhir damai,” jelas Haryanto, kepada suarabaru.id usai mendampingi Sumiyatun dalam proses RJ di Kejaksaan Negeri Demak, Rabu (13/1/2021)

Ucapan terima kasih, kepada semua pihak juga disampaikan oleh Sumiyatun (36), selaku terlapor yang juga sebagai ibu Agesti Ayu Wulandari (19) usai perdamaian. “Alhamdulillah, saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak. Terimakasih juga untuk teman media. Berkat media juga, Saya bisa bertemu dan berdamai dengan anak Saya,” ucap Sumiyatun di Kejaksaan Negeri Demak.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dedy Mulyadi, Anggota Komisi IV DPR RI, yang mendampingi proses hukum kasus dugaan KDRT tersebut.

“Terima kasih Saya ucapkan untuk bapak Kajari, Bapak Polres Demak dan semua pihak yang membantu proses perdamaian ini,” tandas Kang Dedy, panggilan tenarnya, sembari merangkul kedua bahu kedua belah pihak yang telah berdamai.

Selanjutnya, Kang Dedy memberikan hadiah perdamaian kepada Ibu dan Anak untuk menjalankan ibadah umroh berdua, dengan biaya ditanggung Kang Dedy. Selain itu, juga memberikan beasiswa bagi Agesti selama kuliah beserta biaya hidupnya, selama di Jakarta.

Absa-wied

The post Kasus Ibu Aniaya Anak Berakhir Damai; Deddy Mulyadi Hadiahi Umrah appeared first on SuaraBaru.id.