Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto SE MH, mendesak Pemkab Kudus segera mengambil langkah konkret untuk membenahi kondisi pendidikan dasar yang kian memprihatinkan.

Menurutnya, saat ini banyak SD Negeri yang kekurangan siswa dan kalah bersaing dengan sekolah swasta, meskipun biaya sekolah swasta jauh lebih tinggi. Beberapa SD Negeri bahkan hanya mampu menjaring kurang dari 10 siswa baru, seperti SDN 1 Wates, SDN 2 Bulungcangkring, dan SDN 3 Jati Wetan.

“Bahkan ada SD Negeri yang tidak mendapat satu pun siswa baru, seperti SDN 1 Adiwarno. Ini patut menjadi perhatian,” ujar politisi Partai Demokrat itu, Kamis (24/7/2025).

Mardijanto SE MH menilai kondisi ini sebagai sinyal darurat yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Ia mendorong agar strategi revitalisasi sekolah negeri segera dirancang dengan dukungan anggaran yang tepat sasaran.

“Selama ini anggaran pendidikan terlalu banyak diarahkan ke pembangunan fisik. Padahal semestinya kebijakan pendidikan juga menyasar pada peningkatan kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan fasilitas pembelajaran inklusif yang mampu menarik minat siswa,” tegasnya.

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus perlu menggali akar persoalan yang menyebabkan rendahnya animo masyarakat terhadap SD Negeri. Proses identifikasi masalah, kata dia, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah dan masyarakat setempat.

“Penting untuk diketahui apa penyebab sekolah tersebut tidak diminati. Apakah karena fasilitasnya buruk, kualitas guru rendah, atau jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut memang minim. Ini harus dicari tahu dengan serius,” tambahnya.

Kebijakan Regrouping

Jika akar masalah telah ditemukan, menurut Mardijanto SE MH, solusi kebijakan akan lebih mudah disusun. Dia kemudian mencontohkan, bahwa motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SD swasta karena ingin anaknya mendapatkan Pendidikan agama dan umum yang seimbang.

“Sekarang tren di sekolah swasta, orang tua ingin anaknya sejak dini bisa mendapatkan pengajaran agama dan tata krama namun tetap memiliki pengetahuan umum yang baik. Sekolah negeri harus menjawab kebutuhan ini,” ujarnya.

Untuk mengejar ketertinggalan dan menarik minat masyarakat, Mardijanto menekankan pentingnya memiliki keunggulan yang dicari orang tua saat ini kemampuan mengaji dan penguasaan bahasa Inggris.

Selain itu, kebijakan seperti regrouping sekolah dalam mengejar peningkatan kualitas pengajaran, bisa menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan.

“Kebijakan Regrouping SD Negeri yang minim siswa bisa menjadi solusi agar sekolah yang baru bisa lebih berkualitas dalam memberikan layanan pendidikan.

Data dari Disdikpora Kudus mencatat, pada tahun ajaran ini terdapat sekitar 90 SD Negeri yang hanya menerima kurang dari 10 siswa baru. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Pemkab dalam menjaga eksistensi dan mutu pendidikan dasar negeri.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam kesempatan sebelumnya menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di Kudus. Ia menyatakan akan melibatkan kepala sekolah, guru, dan tokoh pendidikan untuk menyusun strategi pembenahan.

“Kita harus mencari akar permasalahan. Saya minta Dinas Pendidikan segera mendalami hal ini, termasuk merumuskan cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri,” tegasnya.

Ads-Ali Bustomi

The post Wujudkan SD Negeri Berkualitas, DPRD Kudus Minta Evaluasi Menyeluruh appeared first on SuaraBaru.id.

Berdasarkan hal itulah, anggota dewan dari Komisi D DPRD Jateng, menggagas adanya Raperda Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Jateng. Rancangan itu pada Kamis (27/5/2021) menjadi bahan seminar yang digelar di The Wujil Resort dan Convention, Ungaran, Kabupaten Semarang.

Dalam acara itu, bertindak narasumber Ketua Komisi D Alwin Basri, Kepala Biro Hukum Setdaprov Jateng Iwanudin Iskandar, dan dosen Fakultas Teknik Kimia Undip Agus Hadiyarto.

BACA JUGA: Bupati Nantikan Inovasi Kepala Sekolah yang Baru Dilantik

Dalam paparannya, Alwin menyatakan, dasar filosofi digagasnya raperda itu adalah, setiap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik.

Semestinya pada 2019, Indonesia harus mencapai 100 persen akses sanitasi layak. Namun sampai dengan 2020, baru tercapai sebesar 77,44 persen. Terdapat 18 Daerah yang masih dibawah capaian Nasional, dalam capaian akses sanitasi termasuk bebas dari air limbah domestik. Termasuk salah satunya adalah Provinsi Jateng.

Sebagai Kepala UPT Laboratorium Terpadu Undip, Agus melihat, tingkat pencemaran air baku mutu sudah meningkat. Karena itulah sudah saatnya Jateng memiliki aturan pengelolaan air limbah domestik.

BACA JUGA: Situs Candi Gedong Songo Masih Terjaga Keasliannya

”Pemerintah daerah harus mengendalikan dampak negatif dari pengelolaan air limbah domestik regional. Dengan demikian dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, supaya air sumur bebas bakteri, dan mengurangi bau tak sedap dari selokan. Selain itu melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik,” jelasnya.

Iwanudin mengusulkan, dalam perda itu nanti perlu ada aturan dalam melakukan sinergisitas penanganannya dengan stakeholder di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat.

Hal itu menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik. Pemerintah juga wajib memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Riyan

The post Raperda Pengelolaan Limbah Domestik untuk Lindungi Masyarakat appeared first on SuaraBaru.id.

Hal itu tampak saat rombongan dewan melihat-lihat penerapan protkes di stasiun KA Madiun Daerah Operasional (Daop) VII Madiun, Kamis (20/5/2021).

Saat berdiskusi dengan Kepala PT. KAI Daop VII Madiun Hendra Wahyono bersama jajarannya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Wahyudin Noor Aly selaku ketua rombongan bersama perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jateng mengatakan bahwa maksud kedatangan rombongan yakni ingin melihat secara langsung teknis penerapan protkes, khususnya pasca lebaran.

“Kami sangat apresiatif dengan penerapan protkes di stasiun Madiun karena mampu menjalankan sesuai arahan dari pemerintah,” kata legislator dari Fraksi PAN itu.

Senada, Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jateng Sri Hartini berharap bahwa mekanisme tahapan yang dilakukan oleh Daop VII Madiun untuk screening calon penumpang bisa menjadi rujukan Dishub Provinsi Jateng.

“Itu untuk menghindari kejadian yang sempat kita kecolongan dengan kasus penumpang lolos dari pesawat melanjutkan perjalanan dengan kereta dan akhirnya meninggal,” kata Politikus Gerindra itu.

Sementara, Anggota Komisi D dari Fraksi Golkar, Masfui Masduki, mengaku tidak hanya mengapresiasi disiplin protkes yang ada di stasiun. Namun, dirinya juga mengapresiasi seluruh karyawan Daop VII yang sangat disiplin dengan melaksanakan vaksinasi program BUMN.

Mendengar hal itu, Hendra mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jateng yang bersedia melaksanakan studi banding ke Madiun.

Dalam hal ini, ia mengakui tidak semua KA beroperasi karena pihaknya tetap mengacu kebijakan pemerintah pusat (Kementerian BUMN) yakni pelarangan Mudik Lebaran 2021 untuk KA jarak jauh tidak diperbolehkan beroperasi.

Kemudian, dalam penerapan protkes di kantor dan stasiun PT. KAI Daop VII, dilakukan sesuai sandar protkes dan lainnya seperti mekanisme kegawatdaruratan bila ada permasalahan mengenai infeksi Covid-19.

“Pada dasarnya, penerapan protkes sama dengan yang diterapkan di daerah lain. Yang berbeda adalah hanya terkait implementasi di lapangan dan penyesuaian terhadap sarana yang ada di Daop VII Madiun,” jelas Hendra.

Sebagai informasi, PT KAI Daop VII Madiun memiliki total area panjang 770.061 km² dengan jalur aktif sepanjang 423.030 km² dan jalur tidak aktif sepanjang 347.031 km². Seluruh panjang lintasan tersebut berupa rel ganda.

“Dalam penerapan terkait protkes, di PT. KAI Daop VII telah dibentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 kolaborasi Kabupaten dan Kota di sekitar Daop VII,” tambah Kepala Humas Daop VII Madiun Ihwan.

Usai berdiskusi, Komisi D DPRD Provinsi Jateng didampingi Kepala Humas PT KAI Daop VII Madiun meninjau pelayanan, mulai dari pengecekan tiket sampai dengan ruang pelayanan kesehatan dan tempat Rapid Test Antigen/ Genose.

Dalam pelayanan, KAI selalu mengimplementasikan slogan ‘Akhlak’ yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

The post Komisi D DPRD Jateng : Penerapan Protkes di Stasiun KA Madiun Bagus appeared first on SuaraBaru.id.

Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, HM Rohaini pun, kemudian mengajak setiap insan untuk tetap menjaga perilaku baik, dengan meningkatkan kecerdasan perasaan atau Emotional Quotient (EQ).

Ajakan itu dia sampaikan ketika menjadi narasumber diskusi bertajuk ‘Sosialisasi Antar-Kerja Online Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja’, yang diadakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, di Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika, Kompleks Balaikota Semarang, Selasa, (9/3/2021).

BACA JUGA: Diduga Menjiplak Lagu Milik Lay EXO, Young Lex Dihujat Banyak Netizen

”Di era 4.0 ini, mari kita jaga perilaku. Mari kita tingkatkan EQ,” ajak wakil rakyat alumnus pesantren ini.

Rohaini memaparkan, teknologi internet mempermudah pencari kerja mendapatkan job yang diinginkan. Demikian pula pencari tenaga kerja, juga semakin gampang mendapat calon karyawan.

Namun di semua era itu, terang dia, tetaplah kelakuan (attitude) menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan dalam penerimaan (rekruitmen). Karena attitude bersumber dari kemampuan orang mengolah kecerdasan emosinya. Itu bagian dari etika, bagian moral alias akhlak.

The post Di Era 4.0, Ada Risiko Hilangnya Kepekaan Nurani dan Akal Budi appeared first on SuaraBaru.id.