Arief mengakui, meskipun aktivitas tambang liar di dekat Bendungan Logung sudah lama diketahui, pihaknya belum bisa melakukan penindakan tegas karena keterbatasan kewenangan.

“Saya memang baru di Satpol PP, tapi informasi yang saya dapat, aktivitas ini sudah berjalan sekitar dua tahun,” ujarnya kepada awak media.

Hanya Bisa Bertindak Persuasif

Arief menjelaskan bahwa sejak awal mengetahui aktivitas tambang ilegal tersebut, Satpol PP Kudus telah beberapa kali mendatangi lokasi dan meminta penambangan dihentikan. Namun, karena kewenangan penindakan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, langkah yang bisa diambil hanya sebatas imbauan secara persuasif.

“Kami sudah berulang kali turun ke lokasi dan meminta aktivitas dihentikan. Tapi karena ini kewenangan provinsi, kami tidak bisa melakukan penindakan langsung,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa para penambang kerap kembali beroperasi setelah didatangi petugas, seolah bermain “kucing-kucingan”.

“Begitu kami pergi, mereka kembali menggali. Kami pun tidak mungkin terus-terusan berjaga di sana. Kadang malah muncul tudingan miring di media sosial seolah kami cari-cari setoran,” tambah Arief.

Setelah aktivitas galian C ilegal tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan media massa, Bupati Kudus segera menginstruksikan Satpol PP untuk mengambil langkah tegas. Dalam tiga hari terakhir, petugas sudah menyisir tiga titik lokasi tambang ilegal.

“Untuk lokasi di dekat Bendungan Logung, saat ini sudah berhenti dan ditutup. Tapi ada satu lokasi lain di selatan, dekat Cengkir Manis, yang masih beroperasi dan sudah kami minta segera dihentikan,” kata Arief.

Satpol PP Kudus juga telah menyiapkan surat laporan ke Dinas terkait di Pemprov Jateng melalui Bupati. Namun, surat tersebut masih dalam proses revisi sebelum dikirim secara resmi.

DPRD Kudus Minta Penambangan Ilegal Dihentikan Total

Ketua Komisi C DPRD Kudus, Zainal Arifin, menyampaikan bahwa rapat koordinasi menghasilkan rekomendasi penghentian total seluruh aktivitas galian C ilegal di Desa Tanjungrejo.

“Kami mendesak agar seluruh tambang ilegal segera ditutup. Apalagi, aktivitas di dekat Bendungan Logung bisa membahayakan struktur tanggul dan berpotensi menyebabkan kerusakan serius,” tegasnya.

DPRD Kudus juga berencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen PSDA), guna membahas dampak lingkungan akibat tambang ilegal tersebut.

Ali Bustomi

The post Satpol PP Kudus Sudah Ketahui Galian C Ilegal Tanjungrejo Sejak Dua Tahun Lalu, Tapi Tak Bisa Bertindak appeared first on SuaraBaru.id.