Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi B DPRD Kudus, H. Sutejo, dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya BPKAD, Disbudpar, Disnaker, serta OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan sektor pendapatan daerah.

Sutejo menjelaskan, penurunan TKD menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan penguatan sektor pendapatan, khususnya dari pajak hotel dan usaha jasa lainnya.

“Kalau ada pengurangan dana transfer, harus ada upaya mencari penambahan dari sumber lain. Salah satunya dari fungsi pendapatan yang menjadi ranah Komisi B,” ujar Sutejo.

Ia menegaskan, kunjungan ke Hotel Gripta merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan optimalisasi pajak daerah dari para pelaku usaha perhotelan.

Dorong Transparansi dan Optimalisasi Tapping Box

Dalam sidak tersebut, Komisi B menyoroti penggunaan tapping box sebagai alat perekam transaksi tamu hotel. Sistem ini diharapkan mampu merekam seluruh transaksi, baik pemesanan langsung maupun online, sehingga potensi pajak dapat terdata secara maksimal dan tidak merugikan pemerintah daerah.

“Kalau ada tamu datang, semua transaksi harus terekam melalui tapping box. Tapi juga harus didukung server yang terhubung dengan sistem pemesanan, baik offline maupun online. Dengan begitu, semua tercatat dan tidak ada kebocoran,” tegasnya.

Komisi B meminta agar pemasangan dan optimalisasi sistem tersebut segera direalisasikan untuk mendukung peningkatan PAD Kabupaten Kudus.

Soroti Penggunaan Air Tanah dan Kepatuhan Perda

Selain pajak hotel, sidak juga menyoroti penggunaan air tanah oleh pihak hotel. Komisi B meminta agar laporan penggunaan air sesuai dengan kondisi riil di lapangan, termasuk jumlah kamar dan karyawan yang beroperasi.

The post Sidak Hotel Gripta, Komisi B DPRD Kudus Tekankan Transparansi Pajak Hotel appeared first on SuaraBaru.id.