Sebanyak sembilan kepala desa yang mewakili masing-masing kecamatan bertemu langsung dengan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, Rabu (17/6/2026). Mereka mengungkapkan berbagai persoalan yang muncul akibat berkurangnya Dana Desa dan menurunnya Alokasi Dana Desa (ADD).

Koordinator Paguyuban Kades Kabupaten Kudus, Kiswo, mengatakan kedatangan para kepala desa tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait kondisi keuangan desa yang dinilai semakin berat pada tahun ini.

Menurutnya, pemangkasan anggaran baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana. Desa (ADD) yang terjadi berdampak langsung terhadap berbagai program desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, santunan masyarakat hingga pelayanan publik.

“Kami hanya sharing kewajiban kami sebagai kepala desa ke Pak Bupati. Jalan desa rusak, masyarakat menuntut, lalu bagaimana solusinya,” ujar Kiswo yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Berugenjang, Kecamatan Undaan.

Ia menjelaskan, banyak desa kini menghadapi tekanan dari masyarakat karena sejumlah program yang sebelumnya direncanakan tidak dapat direalisasikan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran.

Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah kerusakan jalan desa yang belum dapat segera diperbaiki karena minimnya dana pembangunan.

Kiswo mengakui bahwa para kepala desa memahami kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Kudus yang juga mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Namun, kondisi tersebut turut berimbas pada berkurangnya ADD yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama desa.

Menurutnya, ADD berasal dari alokasi sebesar 10 persen dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Artinya, ketika anggaran fiskal kabupaten turun, otomatis ADD juga turun. Itu berdampak hampir ke semua desa,” jelasnya.

Penurunan ADD tersebut membuat pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program yang sebelumnya telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Siltap Terancam Turun Akibat PP Nomor 16 Tahun 2026

Selain persoalan anggaran, para kepala desa juga menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tata Kelola dan Kesejahteraan Perangkat Desa.

Hingga saat ini, pemerintah desa masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pedoman pelaksanaan regulasi tersebut.

Kiswo mengungkapkan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa.

Pada aturan sebelumnya, Siltap perangkat desa diatur sekurang-kurangnya setara dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan II/A. Namun dalam regulasi terbaru muncul ketentuan penyetaraan yang masih menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan pemerintah desa.

“Kami masih menunggu aturan teknis dari Kemendagri seperti apa,” katanya.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, Paguyuban Kades Kabupaten Kudus memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi pemerintah desa.

Kiswo menyebut para kepala desa tengah menyiapkan langkah bersama sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan kepastian kebijakan yang berpihak kepada desa.

“Secara umum, intinya akan ada pergerakan dari para kades, karena itu adalah perjuangan kami,” tegasnya.

Pertemuan antara Paguyuban Kades dan Bupati Kudus ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terkait penyesuaian anggaran desa, sehingga pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan perangkat desa tetap dapat berjalan optimal meski di tengah tekanan fiskal yang sedang terjadi.

Ali Bustomi

The post Keluhkan Pemangkasan Anggaran Desa, Kades se-Kudus Siapkan Gerakan Bersama appeared first on SuaraBaru.id.