Menurutnya, penurunan ini dikarenakan peran badan publik di Jateng yang sudah aktif dalam mendukung keterbukaan informasi.

“Kesadaran membuka keran informasi ini sudah lebih baik, masyarakat pun terlayani, yang berdampak pada register sengketanya menurun. Badan publik di kabupaten/kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, RSUD, desa, sinerginya untuk sosialisasi terus meningkat,” kata Indra di Semarang, Senin (9/6/2025).

Indra mengungkapkan, dari Januari – Juni 2025 terdapat 23 permohonan register sengketa informasi dan 80 persen, diantaranya sudah disidangkan. Dari 23 permohonan tersebut, pemerintah desa masih menjadi yang tertinggi sebagai termohon.

Ia mengatakan, penurunan sengketa informasi ini juga dikarenakan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan terus-menerus oleh KIP. Hal ini memberikan dampak bagi badan publik untuk berbenah dalam menyediakan informasi publik.

“Tahun lalu, dari sisi jumlah peserta menjadi informatif persentasenya meningkat. Itu yang menyebabkan daerah-daerah tidak mau kalah dari daerah lain,” ujarnya.

Indra menjelaskan, dampak dari program efisiensi, monitoring dan evaluasi tahun ini baru akan dimulai pada pertengahan Juni. “Karena ada efisiensi, beberapa kategori kita drop, seperti teman-teman KPU dan Bawaslu di kabupaten/kota tidak kita masukkan dalam peserta monev,” jelasnya.

Ia memastikan pengurangan kategori tersebut tidak akan berdampak apa pun. Menurutnya, dengan selesainya pemilu, maka pekerjaan penyelenggara juga berkurang, hanya fungsi monitoring yang berjalan.

“Langkah-langkah di tahun ini banyak sosialisasi di desa, terutama kerja samanya dengan kabupaten/kota. Dari situlah kami bisa mengimbau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa melalui sosialisasi yang diadakan PPID utama di tingkat kabupaten/kota,” ungkapnya.

Indra mencontohkan, saat ini ada empat kegiatan di Kabupaten Semarang yang melibatkan KIP Jateng sebagai narasumber dengan materi penguatan PPID desa.

“Menyiasati efesiensi, karena kami tidak punya anggaran untuk sosialisasi yang berlebih, jadi kami bekerja sama dengan kabupaten/kota,” imbuhnya.

Ning S

The post Indra Ashoka Sebut Jumlah Sengketa Informasi di KIP Jateng Periode Januari-Juni 2025 Menurun appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua KIP Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana SE mengatakan, tujuan audiensi ke USM untuk mempererat tali silahturahmi serta membangun kerja sama. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana untuk membuat program dalam menyosialisasikan tugas-tugas Komisi Informasi di kampus.

”Kami mengagendakan bertemu dengan Pak Rektor USM untuk silahturahmi. Kami memiliki rencana membuat program yaitu Komisi Informasi Goes to Campus. Kami akan menyosialisasikan tugas-tugas Komisi Informasi di kampus yang mungkin berhubungan dengan riset, penelitian untuk mahasiswa perguruan tinggi di Jateng. Program itu kami mulai dari USM,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor III Dr Muhammad Junaidi SHI MH, Dosen Program Studi S1-Ilmu Komunikasi Sinta Pramucitra SIKom MIKom, Kepala USM TV Saiful Hadi, dan Direktur Radio USM Jaya FM Bakhtiar Rivai.

Menurut Indra, program Komisi Informasi Goes to Campus akan memulai sosialisasi melalui media yang ada di USM seperti USM TV dan Radio USM Jaya FM.

Menurutnya, Tak hanya itu, salah satu sinergis dan strategis KIP Jateng dengan pihak kampus adalah menyosialisasikan tugas dan fungsi Komisi Informasi yaitu mendorong keterbukaan informasi untuk publik.

”Nanti untuk teknis pelaksanaan dengan mahasiswanya atau semacam kuliah umum atau dari pihak kami dijadikan narasumber, akan kami bahas untuk program selanjutnya. Kami adalah salah satu lembaga independen yang ada di lingkup Jateng. Kami berharap, kerja sama dengan para akademisi di USM, sehingga ke depan keterbukaan informasi publik di Jateng akan semakin baik,” ungkap Indra.

Rektor USM Dr Supari ST MT sangat senang bisa dibangun kerja sama antara USM dan KIP Jateng.

”Prinsipnya, Universitas Semarang mendukung program pemerintah, salah satunya mendorong keterbukaan informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,” ungkap Supari.

Muhaimin

The post Sosialisasi Program, KIP Jateng Gandeng USM appeared first on SuaraBaru.id.

KIP Award diikuti seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan yang masuk tahap uji publik sebanyak 14 Perangkat Daerah. Tim Panelis uji publik terdiri Sekretaris Daerah diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Fakihhurohim, Ketua Komisi Informasi Jateng Sosiawan dan Dosen Fakultas Hukum UPS Tegal Siswanto.

Menurut Sosiawan, kegiatan ini merupakan sebuah inisiasi program yang sangat baik untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publik bagi seluruh badan publik terutama OPD dan termasuk di dalamnya pemerintah Kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal.

Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain untuk menyelenggarakan hal serupa sehingga langkah ini mampu menjadi daya dorong dan daya dukung yang kuat bagi seluruh badan publik pemerintahan kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah agar menjadi informatif dan menuju tata kelola pemerintahan yang baik atau good governments melalui keterbukaan atau transparansi informasi.

Ditambahkan, untuk mencapai good government ada syaratnya yaitu syarat utama keterbukaan, kedua akuntabilitas, ketiga partisipatif dan demokratis serta terciptanya rule of law di seluruh lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal Nurhayati mengatakan, KIP Award 2022 ini merupakan kali kedua diselenggarakan Pemkab Tegal dan akan terus di laksanakan setiap tahun untuk mewujudkan Pemkab Tegal dan seluruh perangkat daerah nya menjadi Badan Publik yang Informatif. “Setiap tahun akan ditingkatkan penyelenggaraan, indikator dan kualitas penilaiannya,” tandas Nurhayati.

Sutrisno

The post Komisi Informasi Jateng Apresiasi Pemkab Tegal appeared first on SuaraBaru.id.