Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Brebes meraih kategori kabupaten/kota informatif dengan nilai 90,09. Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemkab Brebes dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.

Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengaku bangga dan bersyukur, Pemerintah Kabupaten Brebes berhasil meraih penghargaan bergengsi di KIP Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, Kabupaten Brebes malam ini meraih Penghargaan Badan Publik Kategori Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah,” ucap Bupati Paramitha usai menerima penghargaan.

Sebuah pencapaian yang luar biasa karena telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Ke depannya, lanjut Paramitha, Pemkab Brebes akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan layanan publik serta memastikan informasi yang akurat dan terpercaya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga Kabupaten Brebes.

“Mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Brebes lebih baik lagi dan lebih informatif lagi. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak yang telah mendukung upaya ini, Brebes Beres!” tutup Paramitha.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Indra Ashoka Mahendrayana mengatakan, ada 82 badan publik dengan predikat informatif meliputi 22 kabupaten/kota, dan 26 SKPD provinsi. Selain itu juga 17 RSUD kabupaten/kota, 7 RSU provinsi, 5 badan vertikal, 1 pengadilan agama kabupaten/kota, 2 BPS kabupaten/kota, serta 2 BUMD.

“Hasil ini menunjukkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi, sekaligus menjadi cerminan bahwa upaya peningkatan keterbukaan informasi terus berjalan,” katanya.

Indra menjelaskan, penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap badan publik yang berkomitmen menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem keterbukaan informasi di Jawa Tengah,” jelasnya.

Tahun ini, kata Indra, tema yang diusung yakni Memperkuat Ekosistem Keterbukaan Informasi untuk Mewujudkan Kebijakan Publik yang Berdampak. Menurut dia, ke depan seluruh badan publik diharapkan terus meningkatkan komitmen keterbukaan informasi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengapresiasi keterbukaan informasi di provinsi Jawa Tengah.

“Kami lihat komitmen pimpinan badan publik di pemerintah provinsi Jawa Tengah, pak gubernur hadir, pak gubernur mengatakan akan terbuka dan masyarakat harus melihat betul apakah layanan PPID-nya bagus tidak,” ungkapnya.

Donny juga memberikan tantangan kepada Gubernur Jawa Tengah agar bisa meraih peringkat pertama dalam keterbukaan informasi publik.

“Ini harus dimaknai bukan hanya peringkat, tapi diikuti dengan implementasi dilapangan,” tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah harus menjadi PPID dalam rangka keterbukaan informasi. Hal demikian agar masyarakat menjadi percaya bahwa ASN sudah melayani masyarakat dan segala tutur kata ASN akan mengikat untuk tidak melakukan pelanggaran.

“ASN membawa fungsi humas, dia membawa fungsi PPID, dia mempunyai fungsi menceritakan apa yang dikerjakan dinasnya. Keterbukaan informasi ini penting agar sumbatan komunikasi dengan masyarakat bisa teratasi dan menciptakan trust,” pungkasnya.

Nur Muktiadi

The post Pemkab Brebes Raih Predikat Informatif KIP Award appeared first on SuaraBaru.id.

“Mudah-mudahan keterbukaan informasi publik ini selalu meningkat dari tahun ke tahun,” kata Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara Komisi Informasi Publik (KIP) Award di  Hotel Patrajasa, Kota Semarang pada Kamis, 21 Desember 2023 malam.

Nana Sudjana lantas mengapresiasi badan publik di lingkungan Pemprov Jateng yang berhasil meraih KIP Award dengan predikat informatif.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu poin penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, Nana mendorong  seluruh badan publik yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terbuka.

“Jadi semuanya akan kita lakukan, seluruh OPD, BUMD khususnya yang ada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah,  agar semaunya lebih terbuka, bersikap kooperatif dalam menjawab, dan mengikuti semua tahapan penilaian keterbukaan publik,” kata Nana.

Nana menyatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik. Tetapi, dibutuhkan pula reformasi sistem dan pola kerja, terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) .

Untuk memastikan prasyarat itu, Pemprov Jateng selalu melakukan monitoring dan evaluasi agar selalu ada keterbukaan informasi publik.

Dikatakan dia, setidaknya  ada enam indikator yang harus menjadi perhatian badan publik, meliputi sarana prasarana, kemudian jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi dan pengadaan barang dan jasa.

Diaz Aza

The post 26 OPD dan 7 RSUD Pemprov Jateng Dapat Predikat Informatif di KIP Award appeared first on SuaraBaru.id.