Kepastian tersebut terungkap saat proses pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kudus resmi digelar pada Rabu (4/2/2026) di Kantor DPD Partai Golkar Kudus.

Dalam tahapan tersebut, Anis Hidayat secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kudus periode 2025–2026. Ia tampil dengan kekuatan penuh setelah mengantongi dukungan dari seluruh pemilik suara Musda, sehingga dipastikan menjadi calon tunggal.

Pendaftaran ini merupakan bagian dari rangkaian Musda Partai Golkar Kudus yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (5/2/2026) di Hotel Gripta Kudus. Proses pendaftaran dihadiri Ketua Steering Committee Musda Kholid Mawardi beserta panitia, serta disaksikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kudus, Anton Lami Suhardi.

Dukungan terhadap Anis Hidayat datang dari sembilan Pengurus Kecamatan (PK), Plt Ketua DPD Partai Golkar Kudus, serta seluruh organisasi pendiri dan organisasi sayap Partai Golkar. Di antaranya KOSGORO, AMPI, MKGR, SOKSI, KPPG, AMPG, MDI, HWK, Pengajian Al Hidayah, hingga Saktar Ulama.

Usai pendaftaran, panitia Musda langsung melakukan verifikasi berkas. Hasilnya, Anis Hidayat dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan dan ditetapkan sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kudus. Dengan dukungan bulat dari seluruh pemilik suara, Musda Golkar Kudus dipastikan akan berjalan dengan calon tunggal dan berakhir secara aklamasi.

Dukungan solid ini sekaligus menandai berakhirnya dinamika internal yang sebelumnya sempat mengemuka di tubuh Partai Golkar Kudus. Dalam rapat koordinasi internal sebelumnya, sejumlah pengurus PK dan organisasi sayap sempat menolak Anis Hidayat dan menyatakan dukungan kepada bakal calon lain.

Namun, seiring berjalannya proses konsolidasi, sikap tersebut berubah. Seluruh PK dan organisasi pemilik suara akhirnya menyatakan dukungan penuh kepada Anis Hidayat.

Plt Ketua DPD Partai Golkar Kudus, Anton Lami Suhardi, menyampaikan bahwa pihaknya berhasil menyatukan persepsi seluruh pemilik suara Musda. Menurutnya, Anis Hidayat merupakan calon yang mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

“Sebagai kader partai, pengurus kecamatan dan organisasi sayap harus memahami dan mendukung keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP,” ujar Anton.

Dukungan Berbalik 180 Derajat

Anton menambahkan, dalam proses penyamaan persepsi tersebut juga tumbuh semangat kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar Kudus pada Pemilu mendatang.

“Semua pihak telah berkomitmen berjuang bersama untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar Kudus, termasuk mengembalikan perolehan kursi DPRD menjadi tujuh kursi seperti sebelumnya,” tegasnya.

Musda Partai Golkar Kudus nantinya juga akan menetapkan lima orang formatur yang bertugas membantu ketua terpilih dalam menyusun struktur kepengurusan baru.

Sementara itu, Anis Hidayat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus PK serta organisasi pemilik suara yang telah memberikan dukungan penuh kepadanya.

The post Anis Hidayat Jadi Calon Tunggal Ketua DPD Partai Golkar Kudus appeared first on SuaraBaru.id.

Ketua tim verifikasi UMK, Kertati Sumekar, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus. Dari total 9.020 guru penerima TKGS yang tercatat di 1.576 lembaga, hanya 8.687 nama yang masuk dalam sistem aplikasi dinas untuk diverifikasi.

UMK kemudian melakukan verifikasi faktual, namun hanya menggunakan sampel 900 guru. Hasilnya, 197 guru atau 21 persen dinyatakan tidak valid.

“Dari 900 sampel yang kami cek faktual, ada 197 guru yang tidak valid,” ungkap Kertati.

Hanya saja, dalam, paparan tersebut tim dari UMK sudah memberi kesimpulan bahwa hanya 197 orang tersebut yang nantinya akan dicoret dari data penerima TKGS.

Sementara, sisanya yakni 8492 nama guru lainnya, dinyatakan valid.

Dipertanyakan Komisi D: Mengapa Pakai Sampling?

Penjelasan tersebut langsung memantik kritik dari anggota Komisi D DPRD Kudus, Kholid Mawardi, yang mempertanyakan metode verifikasi berbasis sampling.

“Ini verifikasi faktual, semestinya dilakukan menyeluruh. Kenapa justru memakai metode sampling? Metode ini cocoknya untuk survei elektabilitas, bukan untuk validasi data penerima bantuan,” tegas Kholid.

Menurutnya, jika persentase ketidakvalidan dijadikan acuan populasi, maka 21 persen dari 8.687 guru berarti ada 1.824 guru yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagai penerima TKGS.

Disdikpora Tak Beri Respons, UMK Akui Terbatas Waktu

Kabid Dikdas Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho, yang hadir dalam rapat tersebut tak memberikan tanggapan dan memilih meninggalkan forum lebih awal. Sebelumnya, ia sempat mengusulkan adanya adendum kontrak dengan UMK agar verifikasi faktual dilakukan menyeluruh. Namun usulan itu tak disanggupi pihak UMK.

“Kami tidak bisa melakukan verifikasi total karena keterbatasan waktu,” jelas Kertati.

TKGS 2026 Wajib Lewat Verifikasi Ulang

Sebagaimana diketahui, Pemkab Kudus kembali mengalokasikan TKGS bagi guru swasta pada 2026. Sesuai Perbup terbaru, seluruh calon penerima akan menjalani verifikasi ulang dengan melibatkan perguruan tinggi untuk memastikan ketepatan sasaran.

Ali Bustomi

The post 21 Persen Data Guru Penerima TKGS di Kudus Dinyatakan Tak Valid, Ini Respon DPRD appeared first on SuaraBaru.id.

Acara yang menghadirkan sekitar 170 peserta ini diikuti oleh berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, akademisi, legislatif, hingga pejabat utama Polres Kudus. Sejumlah organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, IMM, GMNI, serta BEM dari UMK, UMKU, UIN Kudus, dan ITEKES turut ambil bagian aktif dalam forum diskusi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kholid Mawardi, yang kini menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus, menyoroti menurunnya daya juang gerakan mahasiswa pasca-reformasi.

“Gerakan mahasiswa seperti kehilangan arah. Padahal sejarah membuktikan, perubahan besar bangsa ini tak lepas dari keberanian dan idealisme kaum muda,” tegasnya.

Menurut Kholid, FGD seperti ini menjadi momen penting untuk membangkitkan kembali ruh pergerakan. Ia mengapresiasi keterbukaan Polres Kudus dalam merangkul mahasiswa dan menciptakan ruang dialog yang sehat.

“Kami sangat menghargai langkah progresif Polres Kudus. Di tengah institusi kepolisian yang terus berbenah menuju humanisme, mahasiswa justru harus tampil menjadi pelopor, bukan penonton,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa organisasi mahasiswa bukan sekadar tempat diskusi, tetapi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.

“Mahasiswa harus berani berpikir kritis, bersikap idealis, tapi tetap bijak dan bertanggung jawab. Jangan sampai kalah semangat dengan para senior aktivis yang dulu berjibaku menuntut reformasi,” pungkasnya.

Dalam forum yang dipandu oleh moderator Sururi Mudjib ini, turut hadir dua narasumber lain, yakni Ketua KPUD Kudus Ahmad Amir Faishol dan akademisi Yusuf Istanto. Keduanya juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sementara itu, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo dalam sambutannya menyatakan bahwa mahasiswa memiliki peran historis dalam perjalanan bangsa. Namun, dalam menyampaikan aspirasi, mahasiswa diimbau untuk tetap mengedepankan etika, hukum, dan ketertiban umum.

“Kami ingin mahasiswa tetap kritis, tapi dengan cara-cara yang damai dan solutif. Forum ini kami harapkan bisa mempererat hubungan antara kepolisian dan kalangan intelektual muda,” ungkap Kapolres.

FGD ini juga menjadi ajang edukasi mengenai penyampaian pendapat yang konstitusional. Yusuf Istanto menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak, namun harus tetap dalam koridor hukum dan norma sosial.

“Mahasiswa harus jadi teladan dalam menyampaikan aspirasi secara elegan, berbasis data, dan bebas hoaks,” tuturnya.

Ali Bustomi

The post Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi Tantang Mahasiswa Jadi Penggerak Demokrasi appeared first on SuaraBaru.id.

Hal tersebut disampaikan Andreas Hua pada diskusi nasib buruh pada pengaturan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang digelar Ansor Kudus, Selasa (13/10). “Kami memilih wait and see sambil menunggu penerbitan PP dan Perpres dari UU tersebut,”kata Andreas.

Hadir pada diskusi tersebut Ketua dan Wakil Ketua Apindo Bambang Sumadiyono dan Nadjib Hassan, serta pengamat kebijakan publik yang juga Ketua PRD Jawa Tengah Kholid Mawardi.

Andreas mengakui sejauh ini dirinya belum tuntas membaca keseluruhan isi dari UU Cipta Kerja. Bahkan, pada awal-awal disahkan, pihaknya sempat ikut termakan hoax pasal-pasal dalam UU yang pada kenyataannya hal tersebut tidak benar.

“Setelah kami diundang Pak Ganjar (Gubernur Jateng, red), ternyata apa yang kami pahami sebelumnya keliru. Informasi mengenai adanya penghapusan pesangon, upah sesuai jam kerja, maupun isu lain yang merugikan pekerja, sepenuhnya tidak benar,”tandas Andreas.

Andreas mengatakan, SPSI menyadari realita kehidupan ketenagakerjaan di Kudus. Karena itu pihaknya tidak ingin terburu-buru menyikapi disahkannya RUU tersebut. Apalagi saat ini beredar banyak versi RUU yang telah disahkan DPR RI tersebut.

Wakil Ketua Apindo Kudus Nadjib Hassan memiliki pandangan lain. Dari UU yang ia baca, posisi Pengusaha juga banyak dirugikan atas pengesahan UU Omnibuslaw tersebut. “Jika banyak disebut buruh yang dirugikan, setelah saya cermati posisi pengusaha juga dirugikan. Banyak yang mengatakan pengusaha diuntungkan, ternyata tidak juga. Dalam pengesahan regulasi tentu saja ada plus dan minusnya,” katanya.

Ia mencontohkan, dalam UU ketenagakerjaan pengusaha dimungkinkan mengajukan penangguhan penerapan upah minimum. Namun dalam UU Omnibuslaw yang ia baca, kemungkinan pengajuan penangguhan UMK itu tidak muncul.

Sementara itu Kholid Mawardi mengatakan banyak kejanggalan dalam pengesahan RUU Omnibuslaw. Selain waktu yang sangat cepat dengan isi aturan yang beragam, ia juga menyoroti pengesahan Omnibuslaw di tengah suasana pandemi Covid-19 saat ini.

Ia menilai pengesahan UU Cipta Kerja ini itu justru akan menjadi ganjalan Presiden Jokowi pada pemerintahannya yang terakhir ini. Menurut dia, UU ini sarat mengakomodasi kepentingan pengusaha besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Pengesahan yang tergesa-gesa dimana drafnya tidak pernah disampaikan ke publik, ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Atas hal itulah kami menyatakan menolak dan siap untuk melakukan aksi lagi,”tandas Kholid.

Tm-Ab

The post Soal UU Cipta Kerja, SPSI Kudus Tidak Tertarik Turun Jalan appeared first on SuaraBaru.id.

Aliansi tersebut merupakan gabungan dari berbagai elemen organisasi mahasiswa diantaranya PMII, HMI, IMM, PRD serta LSM KPMP. Aksi diawali dengan berkumpul di Alun-alun Simpang Tujuh. Setelah itu, massa kemudian bergerak dan melakukan long march menuju gedung DPRD yang berjarak sekitar 1 km.

Dalam aksi tersebut, massa membawa membawa poster tulisan berisi pesan penolakan Omnibus Law. Mereka membawa tulisan seperti, ‘ayo berkerumun biar mereka yang punya jabatan yang hidup’, ‘RIP DPR’, hingga ‘akal sehat mu ning ndi tok blog goblok’.

Mereka juga membawa keranda mayat bertuliskan DRR RI sebagai simbol kecaman mereka atas sikap DPR RI yang mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Salah seorang orator aksi Agung Setiadi mengatakan, bahwa aksi ini menindaklanjuti pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Agung menilai UU tersebut tidak memihak kepada rakyat kecil. Terlebih di saat pandemi virus Corona atau Covid-19.

“Menindaklanjuti pengesahan Undang-undang Omnibus Law, karena hal itu tidak memihak kepada rakyat kecil. Kondisi pandemi, rakyat susah. Banyak yang bertumbangan. DPR tidak menghindarkan kepentingan rakyat kecil,” kata Agung.

“DPR kebijakan tidak pro terhadap rakyat kecil. Keluarnya Omnibus Law menindas rakyat kecil. Kita angkat tangan menolak UU Omnibus Law itu,” tambahnya.

Kata Agung, di tengah pandemi ini, banyak korban karena terpapar Corona. Menurutnya pemerintah dan legislatif tidak melihat keadaan rakyat kecil. Maka dia meminta untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Covid -19 sudah banyak memakan korban, tetapi pemerintah legislatif tidak melihat persoalan itu. Omnibus Law menindas rakyat kecil. Kita lawan, tolak Omnibus Law,” kata dia.

Aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kudus sempat kembali memanas sebelum massa membubarkan diri. Massa sempat melakukan aksi vandal atau merusak, seperti merobek baliho bergambar anggota DPRD dan coret-coret.

Nyaris Bentrok

Massa sempat naik ke atas baliho bergambar DPRD Kudus di depan gedung. Mereka sempat naik ke atas baliho dan merobek gambar anggota DPRD Kudus.

Setelah itu, tampak massa juga membakar ban di depan gedung DPRD Kudus. Namun tiba-tiba mobil water cannon Polres Kudus keluar dari DPRD Kudus. Massa pun memanas menantang untuk disemprot.

Tak sampai di situ, lemparan botol kembali terjadi terhadap petugas keamanan. Mobil water cannon pun dipaksa mundur kembali masuk di gedung DPRD Kudus. Hingga akhirnya aksi lempar tersebut kembali mereda. Massa bubar sekitar pukul 12.30 WIB.

Setelah bubar terlihat sisa bakar-bakar di depan gedung DPRD Kudus. Selain itu juga coretan tulisan yang mengatai DPRD Kudus. Tidak hanya itu, spanduk bertulisan sindiran DPR juga terpasang di sejumlah lokasi.

Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma mengatakan secara umum aksi berlangsung damai. Ratusan personel diterjunkan untuk pengamanan aksi tersebut. Menurutnya jika ada kericuhan sedikit adalah hal biasa terjadi.

“Alhamdulillah aksi secara umum berlangsung dengan damai. Tidak anarkis, kalau sedikit itu hal yang biasa,” kata Aditya kepada wartawan.

Aditya mengatakan bahwa hingga aksi tolak Omnibus Law berakhir tidak ada massa yang diamankan. Meskipun demikian, ke depan antisipasi aksi terus dipantau oleh pihak kepolisian. “Tidak ada, sementara sampai saat ini belum ada pelaku massa yang diamankan. Antisipasi tetap kita berusaha menggalang mereka. Kalau masyarakat akan melaksanakan aksi, maka melakukan aksi dengan damai. Kita harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan klaster yang baru,” lanjut dia.

Tm-Ab

The post Nyaris Rusuh, Ribuan Massa Demo di Kudus Tolak UU Omnibus Law appeared first on SuaraBaru.id.