Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung misi Presiden Republik Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045”.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap misi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang dijabarkan melalui Asta Cita. Sekaligus, ini adalah bentuk kesungguhan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan kolaboratif,” jelas Nico di Graha Pengayoman Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa nota kesepahaman ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan pijakan penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Supratman.

MoU ditandatangani bersama 20 kementerian/lembaga, diantaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, hingga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Menteri Hukum menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem hukum yang adil dan adaptif. “Kementerian Hukum sangat menyadari bahwa membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga,” tambahnya.

Penandatanganan ini juga merupakan kelanjutan dari harmonisasi terhadap 25 nota kesepahaman sebelumnya, di mana 20 di antaranya telah difinalisasi dan siap menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menguatkan koordinasi kelembagaan dalam mendukung visi besar bangsa: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Supratman.

Kolaborasi ini diharapkan terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan hukum nasional, serta reformasi kelembagaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.

Bergabung secara virtual yaitu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati.

Ning S

The post Kemenkum Teken Nota Kesepahaman dengan 20 Kementerian untuk Penguatan Sinergi Tata Kelola Pemerintahan appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan diserahkan langsung oleh istri Walikota Surakarta, Selvi Ananda pada saat acara penutupan, Sabtu malam (18/5/2024).

Kakanwil Tejo Harwanto yang diwakili Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Iman Syafrizal serta Kasubid Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Widya Pratiwi Asmara mengaku bangga atas penghargaan tersebut.

Pasalnya kehadiran Kanwil Jateng pada HUT Dekaranas ke-44 itu mewakili Kemenkumham secara keseluruhan, yang mana seluruh satuan kerja di Jawa Tengah turut andil dalam mensukseskan jalannya Dekranas Expo.

“Kanwil Kemenkumham Jateng mewakili Kemenkumham RI turut ambil bagian di Dekranas agar masyarakat lebih mengenal tugas dan fungsi dari Kemenkumham,” kata Tejo Harwanto saat pembukaan Dekranas pada kamis lalu.

Selama 4 hari keikutsertaannya sejak tanggal 15-18 Mei, jajaran Kemenkumham Jateng menghadirkan layanan publik berupa layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual, Perseroan Perorangan, Appostile, Pewarganegaraan, Pemasyarakatan, Konsultasi Bantuan Hukum & HAM, dan Layanan Paspor serta Layanan BHP Semarang.

The post Dekranas Expo 2024 Ditutup, Stand Kemenkumham Jateng Jadi Terbaik Kedua appeared first on SuaraBaru.id.