Data tersebut menunjukkan bahwa PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai wilayah dengan upah rendah.

“Kami dari KSPI Jawa Tengah menanggapi bahwa fakta ini sekaligus mematahkan mitos bahwa upah murah adalah solusi untuk mengatasi PHK. Sebaliknya, di Jawa Tengah, yang dikenal dengan tingkat upah rendah, justru angka PHK tertinggi tercatat, terutama di sektor manufaktur, tekstil, dan industri pengolahan,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9/2024).

Selama bertahun-tahun, lanjutnya, pemerintah dan pengusaha mempromosikan kebijakan upah murah sebagai strategi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jawa Tengah sering dijadikan contoh sukses dari kebijakan ini, dengan argumen bahwa upah rendah akan meningkatkan daya saing dan menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya gagal melindungi pekerja dari ancaman PHK, tetapi juga tidak mampu memberikan kepastian kerja.

“PHK massal di Jawa Tengah membuktikan bahwa kebijakan upah murah adalah solusi yang keliru. Meskipun upah di Provinsi ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, ternyata tidak ada jaminan bahwa pekerja di sini akan terlindungi dari gelombang PHK. Ini adalah bukti bahwa upah murah tidak dapat menjadi tameng yang efektif terhadap krisis ketenagakerjaan yang lebih besar,” terangnya.

Dikatakan, kegagalan kebijakan upah murah ini semakin diperparah oleh dampak negatif dari UU Cipta Kerja. Undang-undang ini, yang disahkan dengan dalih meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dan menarik investasi, justru mempermudah pengusaha untuk melakukan PHK. UU Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, dan dalam kasus PHK massal ini, undang-undang tersebut justru berperan sebagai alat yang memfasilitasi praktik-praktik yang merugikan pekerja.

Dalam konteks Jawa Tengah, sambung dia, di mana upah sudah rendah, penerapan UU Cipta Kerja semakin memperburuk keadaan. Alih-alih memberikan perlindungan, UU ini justru memberikan keleluasaan lebih besar kepada pengusaha untuk melakukan PHK secara massal. “Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap para pekerja yang selama ini telah berjuang untuk memperoleh upah yang layak dan perlindungan kerja yang adil,” imbuhnya.

“Pernyataan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kemarin mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan mitigasi untuk mencegah PHK, terdengar kosong dan tidak menyentuh akar permasalahan. Upaya mitigasi seperti mempertemukan manajemen dan pekerja hanyalah langkah kosmetik yang tidak akan menyelesaikan masalah secara fundamental. Selama UU Cipta Kerja tetap berlaku dan kebijakan upah murah masih dianggap sebagai solusi, angka PHK akan terus meningkat, dan kesejahteraan pekerja akan terus terancam,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengakui bahwa kebijakan mereka telah gagal. Untuk itu, tidak ada jalan lain selain mencabut UU Cipta Kerja dan meninggalkan paradigma upah murah yang sudah terbukti tidak efektif. Jika pemerintah serius dalam melindungi pekerja, mereka harus mengambil langkah nyata dengan memberlakukan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja, termasuk memastikan upah layak dan perlindungan kerja yang kuat.

“Pemerintah tidak bisa terus menerus bersembunyi di balik retorika dan kebijakan yang gagal. Kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar catatan pinggir dalam pengambilan kebijakan. Sudah saatnya kita bersama-sama memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi para pekerja Indonesia, di mana upah layak dan perlindungan kerja bukanlah barang mewah, tetapi hak yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Mari kita bersatu untuk menolak kebijakan yang merugikan dan memperjuangkan kebijakan yang benar-benar melindungi hak-hak pekerja,” tandasnya.

Ning S

The post Sekretaris KSPI Jateng Menyebut Upah Murah Bukan Solusi Menghindari PHK appeared first on SuaraBaru.id.

“Kita melihat persentase dari angkatan kerja kita, pemuda yang berusia16-30 tahun ini sangat tinggi hampir 25%,“ ujar Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dalam Webinar KPCPEN dengan tema ‘Menyiapkan Aset SDM yang Siap Mendukung Kebangkitan Dunia Usaha di Era Pandemi’, Senin (30/11/2020).

Pertumbuhan lapangan kerja yang terus digenjot pemerintah juga menghadapi rintangan yang tak mudah, terutama di masa pandemi. Hal ini pun menyebabkan bertambahnya angka pengangguran pada usia produktif. “Selama bulan Februari sampai dengan Agustus ini menambah pengangguran 2.4 juta lebih,” ungkap Anwar.

Anwar menilai bahwa bonus demografi bisa saja menjadi keuntungan namun juga sebaliknya, jika kita tidak siap dengan perubahan ke industri 4.0 yang banyak berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi. “Bonus demografi pada saat yang bersamaan ada yang namanya revolusi industri. Kalau ini dua-duanya tidak kita kelola dengan baik, kita khawatir seiring berjalannya waktu bonus demografi selesai, revolusi industri 4.0 juga tidak kita kelola dengan baik,” terangnya.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, dalam forum yang sama, katanya “Mengenai masalah Industri 4.0, yang juga resiko otomatisasi ini cukup besar, dari jumlah pekerja sangat signifikan yaitu 60% di sektor manufaktur bahan pangan. Dan ILO (Organisasi Buruh Dunia) juga memperkirakan 60% di sektor otomotif, akan terkena dampak yang cukup signifikan,”.

Talenta yang sangat banyak dengan tantangan digitalisasi di masa depan sering tak seimbang dengan kemauan perusahaan dalam berinvestasi pada karyawannya. “World bank menyampaikan di Indonesia hanya 4.7 % perusahaan yang memberikan pelatihan formal. Ini persoalannya di masalah anggaran ya,” jelas Hariyadi.

Ia pun menilai pemerintah harus lebih fokus lagi memanfaatkan program pemagangan serta Balai Latihan Kerja (BLK) agar para SDM siap masuk ke dunia usaha. “Kami melihat bahwa pemerintah telah memiliki banyak sekali sarana dan prasarana bahkan gedung dan sebagainya, tapi memang kurang teroptimalisasi. Kita berharap ke depan BLK (Balai Latihan Kerja) ini bisa menjadi sarana kita untuk memicu keterampilan dari tenaga kerja kita,” terangnya.

Dalam mendukung angkatan kerja baru dan industri 4.0, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah lama menyiapkan sarana digital bagi talenta muda. “Kemenkominfo mempunyai berbagai macam pelatihan kewirausahaan digital atau digital talent scholarship dan juga pelatihan digital UMKM,” pungkas Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang IKP, Transformasi Digital, dan Hubungan Antar Lembaga dalam forum yang sama.

Program ini pun berhasil mengalihkan hampir 5 juta UMKM menuju digitalisasi. “Kami melakukan pendampingan melalui grebek pasar, ini membantu masyarakat kecil khususnya UMKM untuk berjualan dari daring. Pemerintah tidak ingin marketplace hanya diisi produk dari luar negeri,” ujar Niken.

Pemerintah melalui sektor terkait pun terus mendorong peningkatan infrastruktur, serta perlindungan melalui pembuatan regulasi. “Di dalam masyarakat terdigital ini, new business model harus kita lakukan, kurikulum harus kita lakukan pembenahan, program pelatihan juga sama, skema sertifikasi juga sama,” terang Anwar Sanusi. “Job transformation, bekerja dimana saja dan kapan saja. Inilah yang esensi kenapa di dalam UU Cipta Kerja, ini mengakomodir yang namanya upah berbasis jam,” tambahnya.

Pada 2021, Kementerian Kominfo menargetkan 60000 beasiswa digital, yang meliputi cyber security, cloud computing, big data analysis, artificial intelligence, IOT, robotics, dan digital business.

Rilis/Widiyartono R

The post Tantangan Tinggi, Indonesia Harus Manfaatkan Bonus Demografi appeared first on SuaraBaru.id.