Salah satu mahasiswa yang diuji, Sukamto, yang mempertahankan tesis berjudul ‘Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Rangka Tata Kelola Protokol Notaris’.

Kegiatan ini menghadirkan penguji eksternal Deputy Dean (Academic Affairs) at Faculty of Law, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Dr Muhammad Umar Bin Abdul Razak.

BACA JUGA: Pusat Bahasa dan Budaya USM Gelar Workshop Kreatif Menulis

”Tugas akhir yang diuji penguji eksternal sangat penting. Magister Hukum akan memulai aktivitas internasionalisasi, sebagai daya dukung pengembangan ilmu pengetahuan yang dipahami para mahasiswa,” kata Ketua Prodi MH pada Program Pascasarjana USM, Dr Endah Puji Astuti SH MH.

Sementara itu, Direktur Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH menambahkan, banyak mahasiswa yang akan bergabung dengan pascasarjana, sebagai bentuk program untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah bangsa, melalui pendekatan luaran penelitian atau tugas akhir, yang salah satunya dalam bentuk tesis.

”Tujuan menghadirkan penguji eksternal, untuk memberikan perspektif yang independen, objektif, dan ahli terhadap penelitian. Penguji eksternal yang dipilih dengan baik, dapat menantang yang diuji secara intelektual, memvalidasi pentingnya karya mahasiswa, dan membantu menyempurnakan penelitian untuk publikasi di masa depan,” ungkapnya.

BACA JUGA: USM Gelar Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2026

Menurutnya, peran penguji eksternal antara lain, menilai kualitas ilmiah, memberikan penilaian independen, menilai orisinalitas dan kontribusi, dan berpartisipasi dalam ujian lisan.

”Penguji eksternal bertindak sebagai pihak netral, bebas dari politik departemen atau tekanan institusional, memastikan evaluasi yang adil dan seimbang. Penguji eksternal memeriksa, apakah riset mahasiswa memajukan pengetahuan di bidangnya, menawarkan wawasan baru, atau memperkenalkan metodologi inovatif,” ujarnya.

Riyan

The post Internasionalisasi Pascasarjana, Tesis Mahasiswa MH USM Diuji di UiTM Malaysia appeared first on SuaraBaru.id.

Penghargaan Gold pertama diperoleh pada Kategori Kanal Digital Subkategori Media Sosial untuk kanal YouTube Kementerian Hukum. Selain itu, penghargaan Gold kedua diraih pada Kategori Owned Media Subkategori Video Profile melalui video berjudul Hukum Asli Indonesia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun menyatakan, komunikasi publik di bidang hukum harus mampu menjembatani bahasa regulasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami berupaya menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Ronald usai menerima penghargaan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, pemanfaatan kanal digital menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses informasi hukum sekaligus memperkuat literasi hukum publik.

“Kami memanfaatkan platform digital agar informasi hukum dapat diakses lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan disampaikan dengan pendekatan yang lebih komunikatif,” katanya.

Ia menjelaskan, kanal YouTube Kementerian Hukum saat ini memuat beragam informasi publik, mulai dari sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Ronald juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima serta menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

“Puji syukur, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim serta dukungan masyarakat. Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik. Terima kasih kepada PR Indonesia dan para dewan juri atas kepercayaan yang diberikan. Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan,” ujarnya.

PR Indonesia Awards merupakan kompetisi kehumasan nasional yang digelar sejak 2016 dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja komunikasi di Indonesia. Penghargaan diberikan melalui proses penjurian oleh praktisi dan akademisi komunikasi nasional.

Ning S

The post Kementerian Hukum Raih Dua Gold pada PR Indonesia Awards appeared first on SuaraBaru.id.

Penerbitan AHU PWI itu berdasarkan permohonan PWI Pusat, hasil Kongres Persatuan PWI yang disampaikan kepada Kemenkum RI, melalui permohonan Notaris Dwi Yantoro SH MKn.

Hal itu juga sesuai Akta Nomor: 02 Tanggal 10 September 2025, yang dibuat notaris tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PWI tanggal 11 September 2025, dengan Nomor Pendaftaran: 6025091131200080, telah sesuai dengan persyaratan persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan.

BACA JUGA: Pentingnya Mengaktualisasikan Nilai-nilai Integritas di Kehidupan Bermasyarakat

Direktur Jenderal AHU, Widodo menyampaikan, penerbitan surat keputusan AHU sangat cepat dan mudah, karena datanya lengkap dan prosesnya secara digital.

”Pada Kamis 11 September 2025, kami menerima pendaftaran kepengurusan hasil Kongres PWI. Dan setelah datanya lengkap, saat itu juga sudah terbit SK dari Kementrian Hukum untuk kepengurusan PWI hasil kongres rekonsiliasi. Prosesnya sangat cepat, karena kami layani secara digital,” jelas Widodo.

Dalam AHU-0001616.AH.01.08 Tahun 2025, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan PWI disebutkan, susunan pengurus dan pengawas PWI yang baru, yakni Akhmad Munir sebagai Ketua Umum (Ketum), Zulmansyah Sekedang sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Marthen Selamet Susanto sebagai Bendahara Umum (Bendum). Sedangkan Ketua Dewan Kehormatan PWI Atal S Depari, disebutkan sebagai pengawas.

BACA JUGA: Jumat Berkah Kantor DPW PAN Jateng Sasar Warga Sekitar dan Ojol

Dalam keterangan tertulisnya, Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, dan Dirjen AHU Widodo, beserta seluruh jajaran Kemenkum, yang memberikan perhatian dan memroses cepat AHU PWI, yang sebelumnya sempat diblokir akibat terjadinya dualisme.

”Alhamdulillah, AHU PWI sudah terbit, yang menandakan PWI kembali bersatu. Dengan terbitnya AHU PWI ini, kami siap kembali berkontribusi untuk wartawan, komunitas pers, masyarakat, bangsa dan negara,” jelas Akhmad Munir, yang sehari-hari menjabat sebagai Direktur Utama LKBN Antara.

Disampaikan juga olehnya, seluruh anggota PWI dari Aceh sampai Papua, agar semua kembali kompak dan guyub. Organisasi ini harus bersama-sama kembali mengangkat marwah kehormatan wartawan dan organisasi PWI.

Riyan

The post PWI Resmi Kembali Terdaftar di Kemenkum RI, Akhiri Dualisme Kepengurusan appeared first on SuaraBaru.id.

“Kami telah melakukan rapat persiapan dengan pimpinan dan staf di Kedubes. Semoga semua lancar,” kata Nico, Minggu pagi (9/3/2025) di Roma.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara tersebut adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia.

“Sesuai dengan instruksi Menteri Hukum, kami diminta membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia,” kata jenderal polisi bintang tiga itu.

Semua dokumen kewarganegaraannya telah siap dan proses pewarganegraannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Proses pengambilan sumpah dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain berdarah Indonesia sedang berkompetisi di Itali dan Eropa.

“Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia,”tegasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Dr Widodo S.H, M.H, memastikan pemerintah Indonesia sdh melalui tahapan yang bener dalam proses naturalisasi 3 pemain sepakbola tersebut.

“Semua proses dari verifikasi dokumen, sampai persetujuan DPR dan Presiden sudah terpenuhi dan disetujui”, ungkapnya.

Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Dean, Emil, dan Joey akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Tim Kemenkum yang dua hari sebelum pengambilan sumpah telah berada di Roma terdiri dari Dirjen AHU Widodo,Direktur Tata Negara, dan staf khusus Menteri Hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga memantau persiapan pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dari Jakarta. “Pak Menteri juga membantu persiapan ini hingga berkoordinasi dengan DPR dan Setneg. Insya Allah semua lancar,” tambah Widodo.

Selain prosesi sumpah, Sekjen Kemenkum Nico Afinta mengatakan, akan dilaksanakan pertemuan serta diskusi dengan warga diaspora Indonesia di Roma dilanjutkan buka Puasa bersama.

Para pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah hari ini dijadwalkan berada di Roma. “Tugas kami mengambil sumpah, persiapan lain dilaksanakan oleh kawan-kawan dari PSSI,” ujar Nico.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo mendukung proses naturalisasi tiga pemain.

“Mudah-mudahan percepatan proses naturalisasi dapat segera selesai sehingga ketiga pemain dapat memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia, ” katanya.

Ning S

The post Kementerian Hukum Pastikan Proses Sumpah Naturalisasi 3 Pemain Sepakbola di Roma Sudah Siap appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2024-2025.

“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk fokus melaksanakan reformasi hukum, tentunya kami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya strategis dalam pembentukan regulasi dan penegakan hukum,” ujar Supratman, Jumat (7/2/2025).

Salah satu capaian kinerja Kementerian Hukum di bidang Peraturan Perundang-Undangan adalah percepatan pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU). “Kami telah melakukan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR sehingga ada yang sudah memasuki pembahasan Tingkat I di DPR maupun tingkat Kementerian,” ucap Supratman.

Adapun sejumlah RUU telah mencapai tahap penting dalam proses legislasi diantaranya RUU tentang Perubahan Atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan RUU tentang Hukum Acara Perdata telah memasuki pembahasan Tingkat I di DPR.

Sementara itu, RUU tentang perubahan atas UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memasuki pembahasan pada Tingkat Kementerian terkait. RUU ini menjadi salah satu prioritas pada periode pemerintahan Presiden Prabowo.

Di bidang administrasi hukum umum, Kemenkum juga berhasil menorehkan beberapa capaian diantaranya mendorong finalisasi RUU Badan Usaha sebagai bagian dari program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025-2029.

“Penting kami melakukan percepatan finalisasi RUU Badan Usaha ini karena RUU ini menjadi perangkat regulasi yang penting untuk mewujudkan ekosistem bisnis modern dan kompetitif,” ujar pria asal Sulawesi ini.

Kementerian Hukum juga telah melakukan berbagai upaya untuk membangun iklim profesi dan usaha yang baik seperti memperkuat profesi kurator dengan standar kode etik, serta memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Di bidang administrasi kewarganegaraan, Kemenkum telah berhasil melaksanakan percepatan proses naturalisasi atlet keturunan Indonesia guna memperkuat tim sepak bola nasional. Seperti pada November 2024, naturalisasi telah diberikan kepada Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Etella Loupattij. Sementara itu, proses naturalisasi untuk Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens juga telah disetujui DPR.

Selain mempercepat proses naturalisasi bagi atlet keturunan Indonesia, Kemenkum juga berperan dalam proses ekstradisi Paulus Tannos sebagai  salah satu instrumen krusial dalam penegakan hukum internasional.

The post Capaian Kementerian Hukum di 100 Hari Pertama appeared first on SuaraBaru.id.

Tim Itjen memberikan beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti guna memastikan pengelolaan anggaran, aset dan SDM yang lebih baik.

Inspektur Wilayah IV Itjen Kemenkum, Bambang Setyabudi, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana menyampaikan, audit dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, aset dan SDM Kemenkumham.

“Pada masa transisi seperti ini, kami ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait status pegawai BKO. Perlunya perhatian lebih pada kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya,” ujar Bambang.

Bambang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, sesuai dengan pedoman,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan tentang pentingnya pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) yang harus lebih terstruktur dan terorganisir.

“Pelaksanaan audit transisi ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan perbaikan yang lebih menyeluruh, agar masing-masing Kementerian di masa transisi dapat mengelola keuangan dan asetnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” tandasnya.

Hadir mengikuti kegiatan Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto, Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BMN, Maria Titik dan Kasubag HRBTI, Hazmi.

Ning S

The post Itjen Kementerian Hukum Lakukan Exit Meeting Audit Transisi Pengelolaan Anggaran, Aset dan SDM appeared first on SuaraBaru.id.