Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo bersama jajaran Tim Pembangunan Zona Integritas mengikuti kegiatan secara virtual dari Ruang Pandawa. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan satuan kerja menghadapi tahapan evaluasi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan ZI secara berkelanjutan.

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, menekankan sejumlah poin krusial yang harus menjadi perhatian seluruh satuan kerja dalam proses evaluasi WBK dan WBBM. Di antaranya, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP maupun BPK telah diselesaikan 100 persen, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal memperoleh nilai “B” untuk WBK dan “BB” untuk WBBM, serta kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKAN mencapai 100 persen.

Selain itu, kualitas implementasi komponen pengungkit beserta data dukung yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) juga menjadi faktor penentu. Satuan kerja dituntut menghadirkan inovasi yang berdampak, baik dalam pelayanan publik berbasis kebutuhan pengguna, peningkatan kinerja, maupun penguatan integritas.

Hendro menegaskan pentingnya pemenuhan ambang batas penilaian, tidak terlibat dalam kasus viral terkait maladministrasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai didukung manajemen media yang efektif. Penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan serta peran satuan kerja berpredikat WBK/WBBM sebagai role model bagi unit kerja lain juga menjadi aspek yang tidak kalah penting.

“Tujuan utama kita bukanlah predikat semata. Karena sejatinya predikat bisa diraih, namun kepercayaan publik hanya dapat dijaga dengan konsistensi,” tegas Hendro.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Pelaksana Tugas Inspektur Wilayah V serta Pengendali Teknis Tim Inspektorat Wilayah V, Titut Sulistyaningsih, yang mengulas lebih teknis terkait strategi dan langkah-langkah dalam menghadapi evaluasi pembangunan ZI tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di wilayah Jawa Tengah, semakin siap dan optimal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang prima.

Ning S

The post Kemenkum Gelar Workshop ZI, Pastikan Satker Siap Raih WBK-WBBM 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Regulasi baru ini menandai penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan dibuka oleh Hendro Pandowo, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa peraturan tersebut menjadi instrumen penting untuk membangun tata kelola yang lebih akuntabel.

“Peraturan ini berhubungan dengan mekanisme pengawasan untuk kita semua agar mewujudkan tata kelola yang lebih baik. Semua bisa melaporkan dan bisa dilaporkan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik dan menghindari pelanggaran,” ujarnya.

Permenkum Nomor 4 Tahun 2026 yang terbit pada 4 Januari 2026 ini menggantikan Permenkumham Nomor 57 Tahun 2016. Substansinya diperluas, dari delapan menjadi sembilan bab, dengan sejumlah penambahan krusial: pengaturan Unit Layanan Pengaduan (ULP), pemanfaatan Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi dan Terpadu (SIPIDU), perlindungan pelapor dan terlapor, pemberian penghargaan, hingga mekanisme pencabutan atau penarikan kembali laporan.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI, Hantor Situmorang, menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memperjelas prosedur sekaligus memperkuat akuntabilitas penanganan laporan.

“Melalui Permenkum ini, pengelolaan pengaduan tidak lagi bersifat manual dan terfragmentasi. Seluruh proses terdokumentasi dan terpantau melalui SIPIDU, sehingga penanganan laporan menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur,” kata Hantor.

Ia menambahkan, penguatan unsur laporan juga menjadi perhatian utama. Identitas pelapor minimal harus mencantumkan nomor kontak atau email valid. Identitas terlapor wajib jelas, termasuk nama dan unit organisasi. Substansi laporan harus disertai kronologi serta bukti pendukung, baik berupa dokumen, foto, maupun rekaman.

“Pengaturan ini untuk memastikan setiap laporan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.Di sisi lain, perlindungan terhadap pelapor dan terlapor tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Permenkum 4/2026 memang menegaskan perlindungan dua arah. Menteri wajib menjaga kerahasiaan identitas, memberikan rasa aman dalam proses pemeriksaan, serta menjamin perlakuan yang setara. Pelapor yang terbukti membantu mengungkap pelanggaran bahkan dapat memperoleh penghargaan, termasuk piagam dan peluang pengembangan karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini juga mengatur mekanisme pencabutan laporan dalam jangka waktu tiga bulan sejak disampaikan dengan alasan tertulis. Namun, penarikan kembali laporan tidak otomatis menghentikan proses hukum yang telah berjalan.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, mengikuti kegiatan secara virtual di Ruang Pandawa, didampingi Kepala Divisi P3H Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Toni Sugiarto, JF Analis SDM, serta tim Unit Layanan Pengaduan.

Dengan implementasi Permenkum Nomor 4 Tahun 2026, Kementerian Hukum menegaskan arah pengawasan yang lebih modern dan responsif. Pengaduan diposisikan bukan sekadar kanal pelaporan, melainkan instrumen kontrol internal untuk memperkuat integritas institusi.

Ning S

The post Kemenkum Perkuat Sistem Pengaduan, Kanwil Jateng Siap Implementasikan Permenkum 4/2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang dirangkaikan dengan deklarasi janji kinerja dan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum.

Acara dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila hadir didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin. Sementara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati bersama jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Jateng mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari aula Kanwil.

Menteri Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas capaian Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, di mana Kementerian Hukum memperoleh nilai 77,17 persen. Menurutnya, keberhasilan pembangunan birokrasi tidak hanya diukur dari sistem yang dibangun, tetapi dari nilai dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna akhir layanan publik.

Menteri Hukum juga menyoroti keberhasilan pengembangan Pos Bantuan Hukum yang hingga saat ini telah menjangkau lebih dari 71.000 desa dan kelurahan. Seluruh layanan tersebut terpantau melalui sistem digitalisasi yang terus dikembangkan oleh Kementerian Hukum.

Disampaikan, pada awal April 2026, transformasi digital Kementerian Hukum dalam bentuk super aplikasi akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Melalui aplikasi bernama PASTI, seluruh layanan publik maupun layanan internal Kementerian Hukum dapat diakses dan diselesaikan dalam satu genggaman, lengkap dengan dashboard yang memungkinkan pemantauan setiap permohonan layanan hukum secara real time.

Menteri Hukum juga mendorong seluruh jajaran untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik, yang nantinya akan diberikan penghargaan. Ia kembali mengingatkan pesan Presiden RI bahwa sudah saatnya seluruh aparatur negara mengabdi sepenuh hati dan berterima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan pakta integritas. Perjanjian kinerja tersebut menjadi instrumen pengendalian kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target organisasi dapat tercapai secara optimal, terukur, dan berkualitas.

Ning S

The post Kemenkum Tanda Tangani Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebut, terdapat kenaikan kinerja di berbagai bidang pelayanan hukum, bahkan sebagian telah melebihi target. Begini capaian kinerja Kemenkum hingga Desember 2025.

Di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,48%.

Dari keseluruhan layanan AHU, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.123.347.599.602,-. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan pada angka Rp1.090.000.000.000,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, maka tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2,58%.

“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” kata Supratman di Grand Mercure Kemayoran, Kamis (18/12/2025).

Di tahun ini, Kemenkum telah berhasil menyukseskan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Supratman mengatakan Kemenkum telah mengesahkan sebanyak 83.020 Koperasi Merah Putih.

Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum telah berhasil menyelesaikan permohonan KI sebanyak 385.675 permohonan yang terdaftar dan tercatat dari total penerimaan permohonan KI sebesar 372.760 permohonan.

Capaian di tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sekitar 15,12%, dimana tahun 2024 pada periode yang sama penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sebesar 330.521.

Adanya angka penyelesaian permohonan KI yang juga lebih tinggi dibanding penerimaan permohonan di tahun berjalan menunjukkan adanya tren peningkatan penyelesaian pemeriksaan substantif, dimana permohonan yang diselesaikan di tahun ini juga termasuk penyelesaian permohonan KI yang masuk pada periode triwulan ke-3 atau ke-4 pada tahun sebelumnya misal pada proses penyelesaian permohonan Merek dan Paten Sederhana yang dalam aturannya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 6 bulan.

Dari segi PNBP, peroleh dari layanan KI tahun ini naik sebesar 4,16% dari tahun lalu, yaitu dari Rp857.702.850.465,- menjadi Rp893.352.765.711,-.

“Kami berupaya mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual. Kami melakukan berbagai upaya, mulai dari edukasi, kemudahan pendaftaran, hingga penegakan hukumnya,” kata Supratman.

The post Menkum Beberkan Capaian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma) Kemenkum, Ronald Lumbuun mengucapkan puji syukur atas capaian yang diraih, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum yang terlibat dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Kemenkum berhasil kembali meraih predikat badan publik yang informatif untuk ke empat kalinya berturut-turut. Terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum yang terlibat dalam penilaian. Ini (Predikat Informatif) merupakan hasil kerja keras kita bersama,” ujar Ronald usai menerima penghargaan dari KIP dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Karo Hukerma mengatakan, bahwa hasil keterbukaan informasi Kemenkum tahun ini menjadi modal Kemenkum untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Hasil tahun ini menjadi bahan evaluasi kita (PPID Kemenkum) untuk memberikan pelayanan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat di masa yang akan datang,” kata Ronald.

Sementara itu, Ketua KIP Donny Yoegiantoro mengatakan, tantangan badan publik dalam memberikan pelayanan informasi di masa yang akan datang akan semakin berat. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh para pimpinan badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Tantangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) semakin tinggi, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pimpinan badan publik. Bila perlu dibentuk struktural PPID di badan publik,” tandas Donny.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo berharap prestasi ini dapat menular ke Kanwil Kemenkum Jateng.

“Kanwil Kemenkum Jateng untuk pengelolaan website telah mendapatkan penilaian dari Pusat dengan nilai 96,7 atau kategori A. Ke depan kami berharap Kanwil Kemenkum Jateng dapat masuk kategori institusi yang Informatif,” tandas Heni.

Ning S

The post Kemenkum Raih Badan Publik Informatif 4 Tahun Berturut-turut appeared first on SuaraBaru.id.

Audiens pada kegiatan ini adalah masyarakat Kabupaten Karanganyar, yang merupakan konstituen Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV.

Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kemenkum Jateng, Hazmi Saefi mengungkapkan, forum ini merupakan upaya bersama untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Hak Cipta.

“Saat ini karya digital berkembang sangat cepat, namun banyak pencipta yang belum memahami cara melindungi karya mereka,” ujar Hazmi.

“Melalui forum ini, kami ingin membangun dialog terbuka antara pemerintah, legislatif dan masyarakat agar informasi mengenai Hak Cipta bisa tersampaikan secara lebih luas dan efektif,” sambungnya.

Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan penjelasan mengenai apa itu Hak Cipta, karya apa saja yang dapat didaftarkan, bagaimana proses pendaftarannya, serta manfaat perlindungan bagi para pencipta.

“Kami juga mengangkat isu-isu pelanggaran Hak Cipta yang sering terjadi, baik di ruang digital maupun di kegiatan komersial, sekaligus memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukumnya,” jelas Hazmi.

“Kami berharap forum ini dapat menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Pesan-pesan mengenai pentingnya perlindungan Hak Cipta akan lebih mudah diterima apabila tercipta komunikasi yang baik antara semua pihak,” imbuhnya.

Menurut Hazmi, forum seperti ini akan terus dilaksanakan ke depan. “Akan ada kegiatan serupa di tahun depan sebagai upaya kami untuk meningkatkan literasi hukum di Jawa Tengah,” ungkap Hazmi.

“Ini juga memperkuat kegiatan yang telah rutin kami lakukan, yakni mengadakan sosialisasi langsung kepada komunitas kreatif, UMKM, akademisi, dan pelajar. ami juga terus membuka layanan konsultasi dan pendaftaran Hak Cipta secara online maupun melalui layanan KI di Kanwil,” terangnya

The post Komisi XIII DPR RI Bersama Kemenkum Gelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kali ini, Kemenkum menandatangani kerja sama dengan 11 kementerian dan lembaga sebagai bentuk semangat kolaborasi dari jejaring kerja nasional yang solid.

“Penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor,” ujar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, di gedung Kemenkum, Kamis (11/9/2025).

Menkum mengatakan, dalam pidato penyampaian RAPBN 2026 yang lalu, Presiden juga menegaskan, pembangunan Indonesia harus diarahkan untuk menjadikan bangsa ini kuat, mandiri, berdaya saing, dengan defisit fiskal yang terkendali dan target APBN berimbang pada 2028.

“Arahan tersebut adalah sinyal kuat bahwa setiap kementerian dan lembaga tidak bisa lagi bekerja secara sektoral, tetapi harus bergerak terpadu dan saling melengkapi,” ujarnya.

Penandatanganan kerja sama ini menurutnya akan memberikan banyak manfaat strategis antara lain penguatan kepastian hukum, keterpaduan data dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, respons cepat terhadap isu kebangsaan, dan penguatan ketahanan ideologi dan konstitusi.

“Saya berharap kerja sama ini menjadi pengingat kita, dengan melihat situasi global yang dinamis, bahwa diperlukan tindakan nyata dalam demokrasi yang jadi tanggung jawab kita sebagai sebuah kesatuan,” ungkapnya.

“Kolaborasi adalah kata kunci, dengan dinamika yang terjadi di luar dan dalam negeri, menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada lagi ego sektoral,” kata Menkum.

Adapun 11 kementerian dan lembaga yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman ini yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Selain itu, Badan Intelijen Negara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Badan Kepegawaian Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hingga hari ini, Kemenkum telah melakukan penandatanganan kerja sama bersama 62 mitra kerja di tahun 2025, yang meliputi kementerian/lembaga, perbankan, dan universitas.

Ning S

The post Kemenkum Tandatangani Kerja Sama dengan 11 Kementerian dan Lembaga appeared first on SuaraBaru.id.

Demikian diungkap Kakanwil saat membacakan sambutan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-80, yang berlangsung di lapangan Kanwil, Jum’at (22/8/2025).

“Pertama, menjaga warisan berarti memastikan hukum tetap berpijak pada Pancasila, adat, dan keadilan sosial. Kdua, mewujudkan reformasi hukum berarti melakukan perubahan nyata agar hukum tidak ketinggalan zaman, adaptif terhadap tantangan digitalisasi, globalisasi, dan demokratisasi,” kata Heni.

“Ketiga, menyongsong masa depan berarti menyiapkan hukum yang siap mengantar bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Sebagai refleksi dan evaluasi, Kakanwil memaparkan beberapa pencapaian Kemenkum. “Dalam bidang tata kelola regulasi, capaian kita membanggakan. Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 mencapai nilai sempurna yaitu 100,” jelas Heni.

“Kita juga berhasil menjaga Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan pada angka 3,7, yang menunjukkan adanya peningkatan konsistensi dalam harmonisasi serta pelaksanaan pembaruan regulasi,” ujarnay.

Melalui aplikasi E-Harmonisasi, lanjut Heni, ribuan rancangan regulasi kini dapat disinkronkan lintas kementerian. Melalui JDIHN, masyarakat memiliki akses langsung ke lebih dari 670 ribu dokumen hukum terbesar dalam sejarah kita.

Dalam bidang akses terhadap keadilan, papar Heni, 2.045 penerima bantuan hukum litigasi telah didampingi sampai ke pengadilan. 542 kelompok masyarakat menerima penyuluhan hukum, konsultasi, hingga mediasi. Dan di akar rumput, Kemenkum berhasil membentuk 7.212 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, didukung oleh 8.277 paralegal.

Pada bidang Kekayaan Intelektual, hanya dalam setengah tahun 2025, tercatat lebih dari 78 ribu permohonan hak cipta, 91 ribu permohonan merek, serta ribuan permohonan paten dan desain industri.

The post Eksis 80 Tahun, Kemenkum Ingin Menjaga Warisan Bangsa-Wujudkan Reformasi Hukum Menyongsong Masa Depan appeared first on SuaraBaru.id.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung misi Presiden Republik Indonesia menuju “Indonesia Emas 2045”.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap misi Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang dijabarkan melalui Asta Cita. Sekaligus, ini adalah bentuk kesungguhan Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan kolaboratif,” jelas Nico di Graha Pengayoman Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa nota kesepahaman ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan pijakan penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman hari ini bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memperkuat koordinasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Supratman.

MoU ditandatangani bersama 20 kementerian/lembaga, diantaranya Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, hingga Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Menteri Hukum menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem hukum yang adil dan adaptif. “Kementerian Hukum sangat menyadari bahwa membangun sistem hukum yang kuat dan berkeadilan tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga,” tambahnya.

Penandatanganan ini juga merupakan kelanjutan dari harmonisasi terhadap 25 nota kesepahaman sebelumnya, di mana 20 di antaranya telah difinalisasi dan siap menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk menguatkan koordinasi kelembagaan dalam mendukung visi besar bangsa: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Supratman.

Kolaborasi ini diharapkan terus berlanjut dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan hukum nasional, serta reformasi kelembagaan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara.

Bergabung secara virtual yaitu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati.

Ning S

The post Kemenkum Teken Nota Kesepahaman dengan 20 Kementerian untuk Penguatan Sinergi Tata Kelola Pemerintahan appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Delmawati, bersama para Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-Undangan bergabung melalui zoom dari Ruang Bima.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, yang menekankan bahwa pelayanan yang baik harus dapat diakses dengan mudah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Kementerian Hukum berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam administrasi pengharmonisasian dan perancangan peraturan melalui inovasi digital yang terus dikembangkan,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).

Ia juga menjelaskan berbagai inovasi yang telah disiapkan oleh Kemenkumham, seperti e-Harmonisasi untuk administrasi pengharmonisasian peraturan serta e-Perancang yang mempermudah proses perancangan peraturan.

Direktur Fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Widyastuti memaparkan sosialisasi standar layanan fasilitasi dalam proses perancangan peraturan daerah dan kepala daerah.

Sosialisasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta berkesempatan berdiskusi langsung dengan Widyastuti mengenai implementasi dan kendala dalam penerapan standar layanan tersebut.

Dengan kegiatan ini, diharapkan fasilitasi perancangan peraturan daerah dan kepala daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien guna mendukung pembangunan hukum di Indonesia.

Ning S

The post Kemenkum Gelar Sosialisasi Standar Layanan Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada appeared first on SuaraBaru.id.