REKAN Truckers, kembali kita mendengar rencana lanjutan penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL) 2025 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Apa yang sebenarnya baru dari program ini? Apakah sekadar pengulangan dari pola lama yang gagal, atau ada niat sungguh-sungguh untuk berbenah?

Kita semua setuju bahwa keselamatan jalan itu penting. Tapi menyederhanakan masalah ODOL seolah hanya tentang “menyelamatkan nyawa dari truk ODOL” tanpa menyentuh akar persoalan, justru kontraproduktif. Narasi ini terlalu dangkal dan menyudutkan pelaku usaha.

Faktanya, banyak pengusaha juga ingin patuh, tapi sistem dan regulasinya tidak memberi ruang. Belum ada kejelasan soal legalisasi kendaraan overdimensi, tidak ada skema transisi yang adil, dan yang muncul justru penegakan hukum yang semakin masif.

Yang lebih membingungkan, sekarang Korlantas Polri justru tampil paling depan dalam urusan ODOL, seolah mengambil alih peran utama dari Kemenhub. Bukannya berkoordinasi untuk memperbaiki sistem, malah terkesan akan berlomba memperbanyak penindakan dan publikasi.

Sejak kapan penegakan hukum jadi satu-satunya solusi? Di mana terobosan kebijakan teknis dari Kemenhub yang seharusnya punya otoritas utama?

Pengawasan overload pun masih memakai cara lama timbang manual. Di era digital hari ini, cara seperti itu bukan hanya tidak efektif, tapi membuka celah penyimpangan. Seharusnya, sistem pengawasan sudah berbasis data digital, manifes barang, GPS tracking, dan integrasi dengan sistem KIR dan jalan tol.

Apa yang seharusnya dilakukan?
1. Evaluasi menyeluruh terhadap program ODOL 2017–2023.
Jangan hanya melanjutkan apa yang sudah terbukti tidak efektif.

2. Berikan kejelasan status kendaraan overdimensi
Regulasi legalisasi dan sertifikasi ulang (KIR Amnesti, SRUT Transisi)

3. Hentikan pendekatan perang publikasi di media sosial
Buka ruang dialog serta kolaborasi nyata dengan pelaku usaha.

4. Tegaskan kembali peran Kemenhub sebagai pembuat kebijakan dan solusi, bukan sekadar pelengkap dari operasi penindakan.

5. Dorong digitalisasi sistem pengawasan
bukan zamannya menggunakan metode lama yang tidak efisien.

Kalau hanya terus menekan pelaku usaha tanpa solusi konkret, maka ODOL hanya akan berganti wajah dari truk jalan raya ke truk yang sembunyi, dari penindakan ke pelanggaran sistemik.

Kita butuh keberanian nyata dari Kemenhub dan Korlantas, bukan sekadar pencitraan. Program ODOL 2025 seharusnya jadi momentum perbaikan menyeluruh, bukan sekadar perpanjangan penindakan.

Agus Pratiknyo (Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aptrindo)

The post ODOL 2025: Jangan Hanya Gencar di Media, Tapi Sepi Solusi di Lapangan! appeared first on SuaraBaru.id.

Terlebih, kasus tersebut turut menyeret nama calon Bupati Pati terpilih, Sudewo. Politikus Gerindra tersebut beberapa kali telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Koordinator Jateng Coorruption Watch, Kahar Muamalsyah, mengatakan, kasus ini sudah menjadi perhatian organisasi antirasuah tersebut, jauh sebelum Sudewo mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dan pada akhirnya keluar sebagai Bupati Pati terpilih.

“Saat masih penjaringan calon kepala daerah, kami sudah menyoroti sejumlah nama yang diduga bermasalah, karena terindikasi terlibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya Sudewo,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).

“Memang secara hukum belum ada putusan atau ketetapan hukum yang menyebut Sudewo, mantan Anggota Komisi V DPR RI, terlibat dalam korupsi pengadaan barang-jasa di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Namun, indikasinya sudah jelas dan kuat,” katanya.

Terlebih, ujarnya, penyidik KPK pernah menyita uang tunai bernilai sekitar Rp3 miliar dari kediaman Sudewo, dalam kasus tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, aneh kalau hingga saat ini Sudewo belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang yang disita itu kan sebagai barang bukti adanya keterlibatan yang bersangkutan,” ucapnya.

Menurutnya, bilamana memang Sudewo dinilai tak bersalah dalam kasus ini, KPK sudah seyogyanya menjelaskan kepada publik, peran yang bersangkutan dalam kasus ini seperti apa.

“Kami berharap, penegakan hukum dilakukan secara benar, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum dilakukan dengan asas equality before the law, semua sama di depan hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (24/12/2024). ”

Perwakilan Germas PP menyampaikan, KPK dinilai telah cukup memiliki bukti keterlibatan Sudewo, politikus Gerindra mantan anggota Komisi V DPR yang kini menjadi Bupati Pati terpilih tersebut.

Penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari kediaman Sudewo sudah menjadi bukti keterlibatan yang bersangkutan, dalam pusaran kasus suap dan korupsi ini. “KPK jangan tebang pilih, penerima suap yang lain sudah jadi tersangka dan diseret ke persidangan,” tandasnya.

Dikatakan, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, beberapa waktu lalu, Sudewo membantah telah menerima suap terkait proyek pengadaan barang-jasa di DJKA.

Kata Sudewo, uang disita adalah uang gaji anggota dewan dan sebagian lainnya adalah hasil usaha dirinya.

Terpisah, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia menegaskan tak akan melindungi kadernya jika ada yang terlibat korupsi.

Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024).

“Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berharap Gerindra melindungi kau, tidak,” kata Prabowo.

Ning S

The post JCW Soroti Kasus Suap DJKA yang Diduga Libatkan Bupati Pati Terpilih Sudewo appeared first on SuaraBaru.id.

TRI Ambar Sari (29) butuh waktu perjalanan darat sekira dua jam melewati kebun-kebun kelapa sawit dan karet dari Kabupaten Sanggau menuju Pelabuhan Pontianak, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dari tempat tinggalnya di Dusun Sembatuk, Desa Hilir, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau itu, perjalanan Ambar untuk menimba ilmu ke Pulau Jawa dimulai.

Tujuan Ambar yakni menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Ishlah yang berada di jantung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ini pertama kalinya dia harus menimba ilmu jauh dari keluarga di Kabupaten Sanggau selama beberapa tahun ke pulau seberang.

Kabupaten Demak dijuluki Kota Wali, dengan sejarah Kerajaan Demak yang tersohor. Wilayah ini bertetangga langsung dengan Kota Semarang di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Kota Semarang punya Pelabuhan Tanjung Emas, sekaligus yang terbesar Jawa Tengah sebagai pintu masuk dari wilayah dan pulau lain.

“(Kalau santri) aku berangkat sendiri (dari Pelabuhan Pontianak sampai Tanjung Emas Semarang). Sebetulnya ada teman lain (santri), hanya beda daerah,” kata Ambar, Jumat 2 Agustus 2024, mengisahkan keberangkatannya nyantri ke Demak, 10 tahun lalu.

Berbekal restu orang tuanya, dia serius menimba ilmu selama empat tahun sejak  2014-2018. Ayah Ambar merupakan perantau asal Kabupaten Demak. Pondok Pesantren Al Ishlah di Demak dirasa sudah menjadi referensi yang tepat untuk sang anak belajar, mendalami ilmu agama khususnya.

“Waktu itu sebenarnya mau daftar kuliah, akhirnya mondok (nyantri). Karena memang masih sedikit lmu agama. Di sini juga minim akses pendidikan agama. Iya waktu itu udah selesai sekolah (tamat tingkat SMA),” ucap dia.

Kapal perintis bukan sesuatu yang asing bagi Ambar. Apalagi dia cukup sering pulang ke kampung halaman sang ayah di Demak. Dia cukup lama berlangganan kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Akan tetapi momen itu berbeda. Ambar harus merantau menyeberang pulau dari Kalimantan ke Jawa untuk tujuan pendidikan. Dia menimba ilmu agama di Kota Wali yang tentu akan membuatnya jauh dari orang tua selama beberapa waktu.

“Kesannya,yang saya dapat (sesudah nyantri) pasti menambah wawasan, teman juga. Jadi lebih tau ilmu agama,” kata dia,

Berlayar

Ambar mengenang saat dirinya sering menggunakan moda kapal untuk menimba ilmu ke luar daerah. Selain dirinya, ada lumayan banyak penumpang lain yang mengenakan sarung dan lainnya.

“Cuma gak tahu itu santri apa bukan. Gak pernah ngobrol  soalnya,” ucapnya bercanda ringan.

Ambar merasakan, butuh waktu lebih dari satu hari menggunakan kapal milik Pelni dengan ukuran yang besar dibandingkan kapal perintis lainnya.

“Kalau tanya kenapa kapal lain lebih cepat? Itu mungkin karena bobot kapal kali ya. Kalau Pelni kan besar banget, ditambah muatan banyak jadi agak lambat. Kalau kapal lain ukurannya kecil dan muatannya sedikit

Alasan Ambar menjadi pelanggan kapal milik Pelni sederhana, yakni murahnya harga. Mungkin juga menjadi alasan yang sama bagi penumpang lain.

“Iya dulu awal pergi pakai Pelni. Dari sini kesana (Kalimantan ke Jawa) pakai Pelni tiga kali, terus pakai kapal lain satu kali. Kalau dari sana kesini (Jawa ke Kalimantan) pasti pakai pesawat. Soal harga, jauh pakai banget selisihnya. Kapal sekarang harganya sekitar Rp 412 ribu, kalau pesawat Rp 1,5 juta. Itupun transit di Jogja (D) Yogyakarta)”, kata dia.

Dia mencontohkan, biasanya orang-orang kalau perjalanan dari Kalimantan ke Jawa akan lebih memilih pakai kapal. Akan tetapi sebaliknya, dari Jawa ke Kalimantan ada yang memilih naik pesawat, dikarenakan harga tiket pesawat dari Jawa terjangkau.

Pelayanan

Pelayanan di atas kapal merupakan salah satu hal yang penting. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.

Standar pelayanan tertulis enam hal. Mulai dari Pelayanan Keselamatan di Atas Kapal, Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Atas Kapal, Pelayanan Kehandalan di Atas Kapal, Pelayanan Kenyamanan di Atas Kapal, Pelayanan Kemudahan di Atas Kapal, hingga Pelayanan Kesetaraan di Atas Kapal.

Sepengalaman Ambar menjadi pelanggan Kapal Pelni, soal pelayanan tiket minim kendala. Kemudian, selama di atas juga pelayanan kapal bagus dari petugas. Meski demikian, ada hal-hal yang harus dibenahi betul.

“Cuma, kita itu sering mengeluh sama toilet. Selalu kekurangan air. Iya makannya aku bingung. Berharap banget Pelni itu bersih seperti kapal-kapal lainnya. Selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan penumpang,” kata dia.

Soal makanan, dia membandingkan apabila di kapal lain penempatan nasi, lauk pauk, sayuran di dalam sterofoam dipisah. Makanan juga diantar ke penumpang. Adapun, saat di kapal Pelni harus mengambil sendiri.

“Terus kalau dalam kotak makanannya minimal jangan diabrek jadikan satu semua isinya. Kita yang mau makan sudah gak nafsu karena sudah kecampur. Tapi makanannya lumayan okelah, ada nasi, lauk, sayur. Iya ini curhatan hati pake banget selama ini aku pendam,” ucap Ambar.

Selain itu, dia juga memberi kritikan untuk Pelni soal ketersediaan alas tidur. Pelni sebagai kapal yang digemari masyarakat perlu memperhatikan saat kondisi sedang ramai.

“Kadang penumpang PT Pelni itu membeludak ramai. Nah kadang kita yang gak kebagian tempat tidur dan kasur biasanya ngemper tanpa alas,” kata dia.

Fasilitas Pelayanan Keselamatan di KM Lawit

Sebelumnya, Kepala PT Pelni Cabang Semarang Capt. Agus Suprijatno berkesempatan mengajak penulis untuk berkeliling masuk untuk melihat sebagian KM Lawit di Dermaga Tanjung Emas Semarang, 18 Juli 2024. Ada Nahkoda KM Lawit, Capt. Jahrodin, yang akan berlayar menuju Kumai pada siang menuju sore itu pukul 15.00 WIB.

KM Lawit yang dinahkodainya menjelajahi rute kapal Jakarta, Bangka Belitung, Pontianak, Semarang, Kumai, Semarang, Pontianak, dan kembali Jakarta. Artinya dari Jakarta kembali ke Jakarta memakan waktu 14 hari. Sementara saat ini untuk waktu berlayar dari Semarang ke Kumai butuh waktu 26 jam dengan jatah makan tiga kali sehari, lengkap dengan fasilitas air panas untuk minum kopi, dan lainnya.

Capt. Jahrodin, mengakui, masyarakat dengan ragam kalangan menjadi pelanggan kapal Pelni. Mayoritas, kata dia, masyarakat pekerja, ada yang bekerja di kebun-kebun kelapa sawit, kemudian yang di bidang pendidikan, seperti kuliah.

“Santri-santri juga banyak. Sering kok mengantar santri-santri yang naik kapal ke Jawa, pakai sarung santai begitu. Ada rombongan juga,” ujar dia.

Dari sisi keselamatan yang tertuang dalam standar pelayanan kapal laut, di KM Lawit khususnya sudah memilikinya. Ada sekoci, liferaft, kemudian untuk memantau berita dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga ada alat yang dipasang. Dengan demikian bisa memantau tinggi gelombang laut setiap waktunya.

Alat keselamatan, lanjut dia disebutnya melebihi kapasitas. Misalnya, penumpang yang diangkut sebanyak 518 sat itu, sementara pada alat keselamatannya disiapkan untuk 1.600 orang. Artinya tiga kali lebih banyak dari kapasitas yang diangkut.

“Ada jaket pelampung, sekoci kondisi darurat, dan liferaft yang kapasitasnya lebih bisa banyak memuat orang,” kata dia.

Di Kapal KM Lawit yang berkapasitas hampir 1.000 orang itu juga sudah diterapkan 36 titik kamera pengawas atau CCTV pada berbagai sudut. Hal tersebut untuk mengurangi risiko pencurian atau kejahatan di atas kapal.

Selanjutnya, untuk perawatan kapal atau docking dilakukan satu tahun satu kali. Hal itu untuk menjamin keselamatan penumpang dalam pelayanan di kapal milik Pelni.

Proses docking keseluruhan, dimulai dari pemeriksaan plat besi, performa mesin, pengecatan, pengecekan alat-alat keselamatan yang harus diservis setiap tahunnya.

Kembangkan Bisnis Selain Pelayanan Perintis

Di dalam ruang kemudi kapal, Kepala PT Pelni Cabang Semarang Capt. Agus Suprijatno bilang, Pelni cabang Semarang juga berkembang melayani pariwisata ke Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Adapun rute ini dibuka sejak 2016, di mana disebut terus meningkat jumlah penumpang yang menuju lokasi tersebut.

“Kita ada open trip dari Semarang ke Karimunjawa. Kelebihannya tidak mengganggu jam kerja saat akhir pekan, dan bisa menginap di Karimun Jawa. Itu sudah ada program include seperti hotel, kendaraan, tiket masuk wisata, kuliner di sana. Saya kira harga juga murah. Pada rute ini satu bulan dua kali pakai KM Kelimutu,” kata dia.

Kapal Pelni juga menjadi fasilitas pendidikan di atas kapal atau Study on Board. Program ini sebagai pelayan masyarakat ikut bertanggung jawab mencerdasan anak bangsa. Biasanya melayani pelajar dari institusi pendidikan maritim. Hal itu sebagai upaya pengenalan di atas kapal, sebelum pelajar tersebut berlayar setelah lulus.

“Di sana akan diajarkan oleh kru kapal, sesuai jurusan siswa. Ini lho cara menahkodai kapal, yang jurusan mesin ini lho cara menjalankan mesin, atau di kantor kapal, dan lainnya,” kata Agus.

Kapal Pelni juga melayani agenda pertemuan di atas kapal atau meeting on board, agar punya sensasi yang baru. Belum lama ini juga melayani sekira 2.000 peserta dalam meeting on board dari Jakarta-Semarang-Jakarta.

Selain itu, juga program yang sudah dilakukan saat momen Lebaran yang sudah berjalan beberapa tahun lalu. Ada mudik motor gratis (motis) dengan muatan total 2.400 kendaraan untuk arus mudik dan balik dari Jakarta ke Semarang. Ada juga mudik dan balik gratis seperti pada rute Semarang-Sampit berkapasitas sekira orang.

“Untuk kemudahan pelayanan tiket, ada digitalisasi pada kapal penumpang atau perintis. Pelni melayani kapal kargo juga. Untuk kapal kargo juga bisa diakses melalui website mycargoo!,” katanya.

Transformasi PT Pelni dari Pelayanan dan Bisnis

PT Pelni sadar betul selama 72 tahun melayani masyarakat Indonesia butuh banyak pembenahan. Terlebih tugas besarnya sebagai penyambung keadilan negeri, khususnya untuk menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Hal tersebut diakui Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani dalam diskusi publik bertema ‘Peluang dan Tantangan PELNI: Menjawab antara Kebutuhan dan Keinginan Pelanggan di Era Media Sosial’, di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

Perbincangan yang menandakan keterbukaan PT Pelni sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu juga menghadirkanMenteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi. Kemudian narasumber dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Haekal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI  Capt. Antoni Arif Priadi, serta Ketua Bidang Advokasi, dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

“PT Pelni sebagai perusahaan BUMN di bidang pelayaran, satu-satunya perusahaan angkutan penumpang di mana 100 persen sahamnya milik pemerintah. Makannya dalam penugasannya dari Kemenhub RI, mencerminkan kapal-kapal Pelni hadir bahwa negara juga hadir. Peran PT Pelni sebagai perusahaan BUMN ada dua, pertama sebagai engine profit deviden bagi negara, yang kedua dalam hal melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk pelayanan,” ujarnya.

Sejauh ini, PT Pelni memiliki 32 armada, dan 26 di antaranya merupakan kapal penumpang atau perintis dengan ragam kapasitas angkut. Mulai 3.000 orang, 2.000, 1.000, hingga yang terendah 500 orang. Pelni juga mengoperasikan kapal yang bertugas untuk program Tol Laut. Di luar itu, Pelni mendapat mandat mengoperasikan 50 kapal lain Kemenhub RI, terdiri dari Kapal Perintis, Rede, Ternak, dan beberapa Kapal Tol Laut.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), pegawai PT Pelni berjumlah sekira 4.500 orang, dengan 3.200 di antaranya pegawai laut, dan 1.300 di antaranya pegawai di darat. Cabang PT Pelni dari Sabang-Merauke, Rote-Miangas, terdapat 44 cabang dengan 306 terminal poin, menyinggahi lebih dari 306 pelabuhan baik Pelindo atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP). Jaringan trayek PT Pelni, kata Tri Andayani, memasuki pelabuhan besar juga di daerah 3TP.

Dari jaringan trayek itu, jumlah penumpang pada masa sebelum Covid 19, mencapai 5,4 juta per tahun. Akan tetapi, menurun tajam pada 2020-2021, dan meningkat lagi seiring pembatasan masyarakat dibuka saat itu.

“Akhir 2023 kami membukukan 5,3 juta penumpang. Pada semester I 2024, sudah berjumlah sebanyak 2,6 juta penumpang, yang nanti saya proyeksikan bisa sampai 5,4-5,5 juta orang hingga akhir tahun. Sebabnya, masih ada natal dan taun baru (Nataru) di akhir tahun,” kata dia.

Memahami Kebutuhan Masyarakat

Tak sebatas itu, Tri Andayani dalam upaya transformasi Pelni, melakukan riset di media sosial (medsos) hingga contact center, dan ditemukan lima besar kebutuhan dan keinginan masyarakat. Disimpulkan,  yakni ada jadwal kapal, ketersediaan tiket online atau daring, pembatalan tiket, rute kapal, hingga fasilitas kapal.

Jadwal kapal, diakui Tri Andayani, bisa terganggu karena misalnya ada faktor alam yakni cuaca di laut, gelombang laut, pasang-surut, dan sebagainya.  Kemudian, sarana dan prasarana di pelabuhan, misalnya padatnya pelabuhan itu sehingga menyulitkan nahkoda dalam menyandarkan kapal. Di mana harus menunggu berlabuh hingga 2-3 jam.

“Itu jadi fenomena yang harus kita sikapi bersama. Kemudian, usia kapal yang tidak memungkinkan untuk kapal memacu kecepatannya seperti kapal yang usianya melebihi usia teknis yang dimiliki. Rata-rata usia kapal di atas 30 tahun,” kata dia.

Pihaknya juga sosialisasi untuk pemesanan tiket daring, ketersediaannya diperluas dengan menjalin kerja sama pada perbankan, travel agent, hingga minimarket. Melihat pelanggan dari wilayah 3TP, loket fisik tetap disediakan karena tentu wilyah tersebut punya karakteristik berbeda, seperti akses internet yang belum sepenuhnya memadai, dan lainnya.

“Komentar netizen (warganet) tentang Kapal Pelni, bahwa pelayanan kami sudah jauh lebih baik. Makanan di atas kapal, kebersihan terutama pengelolaan sampah. Perbaikan pelayanan selama dua tahun terakhir ini. Saya juga memantau di medsos pribadi saya, saya amati semuanya medsos korporasi dan saya pribadi. Ini justru masukan yang sangat baik, dan nanti eksekusi kita lebih tajam dan cepat. Jangan sampai penumpang minta nasi kita kasih pisang hal itu tidak nyambung. Apa yang dibutuhkan publik itu bisa dengan cepat kita dapatkan dari informasi kritik yang mereka sampaikan dari medsos pribadi maupun korporasi,” ujar dia.

Dalam standar pelayanan penumpang, dijelaskannya, ada keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan.  Secara teknis kapal di atas 30 tahun, namun dilakukan docking setiap tahunnya, ada juga Ram Check saat Nataru dan lebaran yang dilakukan Kemenhub untuk dapatkan izin laik laut.

Dari sisi keamanana maka dipasang marine evacuation system, seperti peluncur seperti di moda pesawat terbang. Pasang VDR, seperti blackbocks di pesawat. Pihaknya ingin Pelni ikuti aturan-aturan yang ditetapkan IMO (International Maritim Organization).

“Kenyamanan bicara tempat tidur, toilet, makanan, pendingin ruangan, sekali lagi saya memantau keluhan dari masyarakat dari medsos. Misalnya ada oknum jual belu kasur, itu sudah kami sikapi dengan menetapkan sanksi yang tegas. 2022-2023 kami berikan sanksi PHK internal kami puluhan orang, itu tidak lain berikan efek jera pada teman-teman bahwa aturan itu harus ditegakkan di dalam perusahaan,” kata dia.

Renovasi toilet dalam jangka waktu 2024-2026. Hal itu bersumber dari anggaran yang diberikan melalui Kementerian Perhubungan, secara multiyears. Misalnya, dalam satu kapal punya 24-36 toilet, satu toilet 3-6 bilik. Rata-rata satu kapal 6.000 bilik yang harus direnovasi. Karena jumlah yang banyak itulah, manajemen merencanakan dalam program multiyears, perbaikan toilet dan dapur.

“Pendingin ruangan, ketika saya mulai bergabung di Pelni pada 2022, saya amati banyak keluhan penumpang kapal panas. Kami mendata seluruh kapal. Satu kapal bisa ada tiga mesin AC, rata-rata yang jalan hanya satu. Kami perbaiki semua pada 2023. Yang harus diperbaiki ya diperbaiki. Perkembangannya tidak ada keluhan lagi soal pendingin ruangan,” kata dia.

Soal makanan, Tri Andayani juga mengamati hal-hal yang detail. Sehingga akan dilakukan standarisasi. Dia akan mengundang ahli gizi, agar ada standarisasi yang tepay berikut resep-resepnya, sehingga standarisasi kualitas makanan dan penyajian menjadi sama di seluruh kapal.

Transformasi Bisnis buat Laba Pelni Naik

Tri Andayani mengatakan, laba perusahaan meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir. Di mana porsi pendapatan dari penugasan meningkat dari sektor komersial yakni kapal logistik. Artinya laba tidak didapatkan dari kapal penumpang, karena tiket penumpang sudah diatur regulator.

Kinerja PT Pelni, mencapai Rp173 miliar pada akhir 2022, kemudian meningkat lebih dari 400 persen dibandingkan 2021 pada angka Rp40 miliar. Berlanjut pada tahun 2023, laba meningkat kurang lebih pada angka Rp201 miliar, atau meningkat 17-18 persen.

Pad semester I 2024, laba bersih Rp110 miliar, harapannya akhir tahun mencapai minimal Rp220-250 miliar dapat tercapai. Mesin profit Pelni yang terus didorong pendapatan dari sisi komersial.

“Tapi sisi komersial didapat juga dari kapal penumpang, seperti layanan tambahan menyediakan selimut, internet komersial, Study on Board, Tour on Board, City Tour, MICE atau event-meeting-charter di atas kapal. Kita juga menyediakan space tenant termasuk ruang iklan, di dalam, di luar, maupun di badan kapal. Sebagai bagian dari upaya kami untuk meningkatkan porsi pendapatan dari bisnis komersial kami,” ujar Tri Andayani.

Kapal sebagai Infrastruktur Keadilan

Capt. Antoni Arif Dirjen Hubla Kemenhub menjelaskan, kebijakan pemerintah soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan belum berbasis kepulauan. Padahal Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau di mana harus bisa memberikan rasa keadilan untuk hak setiap orang bepergian.

“Nah apakah kebijakan kita ini sudah berbasis kepulauan? Jauh. Contoh, kita di sini turun ke depan sana naik KRL ada, Busway, ngetap kartu dapat subsidi,warga DKI Jakarta dan warga Bogor dapat subsidi. Saya juga tanya? teman-teman di Kepulauan Seribu yang punya KTP tertulis DKI Jakarta apakah setiap saat bisa nyeberang ke Sunda Kelapa? Tidak, dapat subsidi? Tidak!,” kata dia.

Kemenhub, kata dia, memulai untuk rencana strategis 2025-2029. Setidaknya ada enam Asta Cita, di mana salah satunya infrastruktur. Masalahnya, kata dia, saat ini kapal belum dianggap sebagai infrastruktur, akan tetapi dianggap sarana.

“Sehingga perlakuannya akan berbeda kalau membangun jalan. Beli kapal sama dengan beli mobil, tenornya cuma dikasih lima tahun, bunga banknya 14%. Coba bangun jalan tol, berapa tenornya? 20 tahun, padahal harga kapal dan mobil berapa kali ribunya.  Kapal Pelni Rp1,5 triliun. Mau dikasih tenor lima tahun!? Karena ini belum dianggap infrastruktur, nah ini perlu dipikirkan ke depan,” kata dia.

Poin yang keenam, kata dia, pemerataan ekonomi daerah 3TP. Daerah 3TP menjadi tanggung jawab pemerintah agar jaangan sampai menjadi daerah yang tidak pernah terdengar.

Tantangan

Antoni menjelaskan, persebaran konektivitas Kapal perintis. 54% trayek ada di Indonesia Timur. Indonesia Tengah 41 trayek atau 38%. Sisanya di Surabaya 11%. 1 trayek kapal perintis, rata-rata anggarannya Rp12-20 miliar dalam satu tahun.

Adapun rata-rata jarak yang ditempuh 10 ribu kilometer. Jadi kalau dihitung, per kilometer yang disubsidi Rp120 juta. Dibagi dengan jumlah orang dan muatan, murah sekali dibandingkan subsidi Kereta Api, dan Kereta Listrik (KRL).

“Lebih lanjut, dengan 17 ribu pulau yang dimiliki Indonesia, paling tidak dilayani 75 kapal penumpang. Ke depan, dia memberikan masukannya agar kebutuhan kapal-kapal penumpangnya harus multi purpose di mana kreasikan, dan diikuti pendapatan dari kapal logistik yang juga diperbesar,” katanya

Lebih lanjut, perlu pemerataan pembangunan, seperti industri dan kampus pendidikan agar juga bisa merata di Indonesia Timur. Hal ini tentu akan mengurangi disparitas pengiriman barang oleh kapal logistik.

Misalnya ada masalah kapal jalan dari Surabaya ke Ambon, jumlahnya penuh. Kembalinya ke Barat hanya 30%. Hal ini yang menyebabkan harga transportasinya itu masih mahal.

“Kenapa? Karena semua tempat industri dibangunnya sentralisasi. Coba kalau pabriknya dibangun di Ambon, orang pasti berbondong-bondong kerja di sana. Coba kalau pendidikan oke kampus-kampus besar yang ada di Jakarta, dibatasi mahasiswanya hanya 5 ribu, sisanya di buat di Timur. Apa yang terjadi? Sosial bidaya berubah, pengembangan ekonomi berubah. Jadi di sana akan besar dengan sendirinya tanpa kita harus memaksa.

Soal peremajaan kapal, kata dia, juga menjadi tantangan. Selain revitalisasi mahal, memang harus ada keterlibatan pemerintah untuk uang muka. Akan tetapi BUMN juga punya tugas mampu mengembalikannya.

“Ini yang harus dibicarakan, tidak bisa kita beli kapal hanya dikasih tenor pengembalian pinjaman 5 tahun. Negara yang maju di industri pelayarannya, itu tenornya sampai 25 tahun. Singapura deh, kalau bangun kapal pinjem duitnya ke Singapura, akhirnya bayar bunganya ke Singapura. Tidak adauang yang masuk ke kita padahal kapalnya, di Indonesia. Tapi Banknya di Singapura. Kenapa? Dia bisa memberi tenor panjang, dan bunganya murah. Jadi kita mendukung itu, bahwa idenya seperti ini,” ujar dia.

Menurutnya, kalau Ditjen Perhubungan Laut yang harus membiayai beli kapal Rp1,5 triliun kalau dicicil lima tahun, maka setiap tahun mengorbankan sekian ratus kantor pusat yang ada di daerah. Kalau harus dianggarkan pemerintah akan mengurangi rute perintis dan sebagainya.

“Jadi kita mendukung itu kita sampaikan Kemenkeu, Kemenmarinvest juga, Komisi VI DPR RI, itu harus dibantu tetapi tidak serta-merta harus kemudian diberikan uang, yang kemudian BUMN ya sudah enak-enakan. Maka harus ada perubahan komposisi penumpang jumlah kapasitasnya yang ideal berapa, dan pendapatan kapal logistik diperbesar. Sehingga hasil dari kapal logistik ini menutup subsidi kapal penumpang,” katanya.

Diaz Azminatul Abidin

The post Pelni Menyertai Santri Melayari Negeri, dan Transformasi Infrastrukur Pelayaran untuk Keadilan appeared first on SuaraBaru.id.

Skema khusus yang dimaksud menyangkut hal bersifat teknis seperti penurunan khusus pemudik, lahan parkir bagi sepeda motor, hingga ruang informasi 24 jam telah disiapkan mengingat peserta program jumlahnya mencapai ribuan.

“Jumlah peserta mudik gratis Kemenhub sebanyak 2.248 orang. Karena itu telah disiapkan khusus ruang tunggu bagi pemudik yang akan transit karena kemalaman . Sesuai perkiraan, pemudik yang diangkut menggunakan 59 unit bus  bakal memasuki  Terminal Tirtonadi secara berangsur angsur  dan berlangsung malam hari”, kata Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A Tirtonadi, Bandiyono S.T, M.M, saat dijumpai Rabu (12/4/2023).

Rombongan peserta program mudik gratis Kemenhub, lanjut Korsatpel Terminal Tipe A Tirtonadi, akan diberangkatkan dari lima titik di wilayah DKI Jakarta., Yakni Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pondok Cabe, Terminal Jati jajar, Terminal Palawad, dan Terminal Poris.

The post Terminal Tirtonadi Solo Siapkan Skema Khusus Sambut Pemudik Gratis Program Kemenhub appeared first on SuaraBaru.id.