Kegiatan monitoring ini difokuskan pada evaluasi laporan pelaksanaan Posbankum di Desa Bulus sebagai salah satu desa yang telah mengimplementasikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kehadiran tim Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah disambut langsung oleh Kepala Desa Bulus, Susilawati, didampingi Sekretaris Desa serta dua orang paralegal desa yang selama ini aktif menjalankan layanan Posbankum. Kegiatan ini diikuti oleh Masnur Tiurmaida Malau, Penyuluh Hukum Madya yang akrab disapa Monik, serta Nurwita Kusumaningrum, Penyuluh Hukum Muda.

Dalam kesempatan tersebut, Nurwita Kusumaningrum menyampaikan bahwa monitoring ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah untuk memastikan layanan bantuan hukum benar-benar berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“Monitoring ini untuk memastikan bahwa Posbankum benar-benar hadir sebagai solusi atas persoalan hukum masyarakat. Kami ingin berdiskusi langsung mengenai pelaksanaannya di lapangan, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan warga Desa Bulus,” ujar Nurwita Kusumaningrum di awal kegiatan.

Ia menambahkan, Posbankum desa memiliki peran strategis dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan dan konsultasi hukum secara cepat dan mudah.

Sementara layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan administrasi, serta rujukan kepada lembaga bantuan hukum apabila permasalahan memerlukan penanganan lebih lanjut. Permasalahan yang kerap muncul di desa antara lain persoalan administrasi kependudukan, sengketa tanah, permasalahan keluarga, serta isu-isu sosial kemasyarakatan lainnya.

Paralegal juga menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum telah membantu masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya secara hukum. Warga dinilai semakin terbuka untuk berkonsultasi sejak awal, sehingga permasalahan dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Tim Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah juga melakukan peninjauan terhadap laporan pelaksanaan Posbankum, termasuk jumlah layanan yang telah diberikan, dokumentasi kegiatan, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan. Dalam diskusi tersebut juga dibahas berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan pemahaman hukum masyarakat dan perlunya peningkatan kapasitas paralegal desa secara berkelanjutan.

Kepala Desa Bulus, Susilawati menyampaikan bahwa pemerintah desa berkomitmen penuh dalam mendukung keberlangsungan Posbankum di wilayahnya.

The post Sambangi Desa Bulus Purworejo, Kemenkum Jateng Pastikan Kehadiran Posbankum Berdampak appeared first on SuaraBaru.id.