Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kantor wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas perumusan kebijakan hukum di daerah. Hadir mewakili Kanwil Kemenkum Jawa Tengah ialah Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, didampingi analis kebijakan.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Badan Strategi Kebijakan Hukum, Junarlis, membuka kegiatan dengan menekankan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan bukan sekadar ruang diskusi, melainkan wadah strategis yang menyentuh arah pembangunan bangsa.

“FKK sesungguhnya kita sedang membicarakan arah dan masa depan bangsa kita sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Junarlis.

Dalam praktik penyusunan kebijakan masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan data hingga koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

“Kita masih menghadapi keterbatasan data dan evidensi, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta potensi tumpang tindih regulasi,” katanya.

Menurutnya, kualitas kebijakan tidak lahir secara instan, melainkan ditentukan oleh proses yang kuat sejak awal. Karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, harmonisasi sejak hulu, serta keselarasan dengan agenda nasional.

“Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan regulasi baru. Simplifikasi dan optimalisasi instrumen yang ada juga menjadi kunci,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, dipaparkan sejumlah materi strategis oleh para narasumber. Sujatmiko memaparkan arah pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan, diikuti Daryono yang mengulas penguatan kapasitas analis kebijakan melalui policy talks. Selanjutnya, Endah Kartina membahas kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal, serta Mochamad Arip memaparkan penggunaan aplikasi Legal Policy Hub sebagai sarana integrasi kebijakan hukum.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Maryati, dengan partisipasi aktif peserta dari berbagai wilayah.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun ekosistem kebijakan yang lebih kolaboratif, berbasis bukti, dan mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Ikuti Penguatan FKK, Tekankan Kebijakan Berbasis Data dan Kolaborasi appeared first on SuaraBaru.id.