Oleh karena itu dia menyarankan kepada warganet, untuk tidak melakukan tindak pidana berupa penghinaan atau pernyataan permusuhan terhadap netizen atau golongan penduduk, berdasarkan karakter tertentu.

Dalam keterangan singkatnya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (16/5/2026), ditegaskan oleh Pratama, yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, bahwa AI tidak bisa dipidana, karena berstatus sebagai objek hukum (alat), dan bukan subjek hukum.

BACA JUGA: Indonesia Miliki Potensi Besar Jadi Sport Nation

”Namun manusia, organisasi atau perusahaan di balik produk AI, baik pembuat, pengembang, atau pengguna akhir, bisa dipidana atas pelanggaran yang ditimbulkan oleh AI,” kata pengajar Ketahanan Siber di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI itu.

Dengan demikian, tidak hanya pembuat dan pengembang yang terancam pidana, tetapi pengguna akhir (end user), harus bertanggung jawab langsung, jika dengan sengaja menggunakan AI untuk melakukan kejahatan. Misalnya pencemaran nama baik, manipulasi dana, atau penipuan deepfake.

Penipuan deepfake sendiri merupakan modus kejahatan siber canggih, yang menggunakan AI untuk memalsukan suara, video, atau gambar seseorang (seringkali tokoh publik atau orang terdekat), yang bertujuan agar korban memberikan uang, data pribadi, atau akses keamanan.

BACA JUGA: Pertina Kota Surakarta Susun Program Rutin ‘Solo Boxing Fest’

Meskipun belum ada undang-undang khusus tentang AI, namun menurut Pratama, penegakkan hukum bisa menggunakan regulasi seperti KUHP terbaru, maupun Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

”Jadi, warganet yang menyebarkan ujaran kebencian dengan menggunakan AI, sangat bisa dipidana. Dalam hal ini, yang dilihat bukan bagaimana cara membuatnya, melainkan penyebarannya dan kontennya,” kata pria asal Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Sigit Pr

The post Penyebaran AI Berkonten ‘Hate Speech’ Terancam Pidana appeared first on SuaraBaru.id.