Langkah ini menjadi krusial untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan notaris di tingkat daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin.

Tjasdirin mengatakan, notaris merupakan pejabat umum dan officium nobile atau profesi yang mulia, sehingga memerlukan penguatan pengawasan serta pembinaan yang dilaksanakan secara bersama dari tingkat MPD hingga Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan organisasi profesi.

“MPD merupakan garda terdepan pembinaan dan pengawasan notaris di tingkat kabupaten/kota. Anggota MPD perlu memperkuat dan melaksanakan tugasnya dengan baik, mulai dari memeriksa aduan pelanggaran notaris sesuai ketentuan, melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala minimal satu kali dalam setahun, hingga membuat berita acara pemeriksaan,” ungkap Tjasdirin.

“Saya berharap melalui kegiatan ini kita bisa berdiskusi terkait pemeriksaan Notaris,” ujarnya.

Tjasdirin menyoroti peran vital laporan bulanan notaris yang diatur dalam UU Jabatan Notaris sebagai instrumen pengukuran kategori daerah dan formasi notaris. Ia mendorong peningkatan kepatuhan laporan bagi daerah yang masih di bawah 70% dan mengingatkan kewajiban pemutakhiran data notaris yang pindah kedudukan, pensiun, atau meninggal dunia.

Terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang, Tjasdirin menekankan posisi strategis notaris sebagai gerbang awal melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

“Notaris wajib melaksanakan pelaporan PMPJ sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010. Saya mendorong MPD di seluruh Jawa Tengah untuk aktif menyosialisasikan dan memantau pengisian kuesioner PMPJ di wilayah kerjanya. Diharapkan notaris di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga, tetap melaksanakan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Tjasdirin.

Hadir mengikuti kegiatan, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Deni Kristiawan, serta Analis Hukum Ahli Muda, Widya Pratiwi Asmara, beserta tim AHU.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Perkuat Marwah Notaris sebagai Garda Terdepan Pengawasan appeared first on SuaraBaru.id.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi bersama tim diterima langsung oleh Kepala Bagian Kerja Sama UHN, Akhmad Aniq Barlian di Ruang Rapat Perpustakaan Universitas Harkat Negeri.

Hazmi menyampaikan apresiasi atas sambutan dan respons positif dari pihak Universitas Harkat Negeri terhadap rencana penjajakan kerja sama tersebut.

Ia menjelaskan bahwa penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas sambutan yang sangat baik dari Universitas Harkat Negeri. Kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam mendorong pelaksanaan program prioritas Kementerian Hukum di wilayah, salah satunya melalui pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi,” kata Hazmi.

Hazmi mengatakan, ruang lingkup kerja sama nantinya diharapkan dapat mencakup seluruh tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Jawa Tengah yang juga dapat mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kepala Bagian Kerja Sama Universitas Harkat Negeri, Akhmad Aniq Barlian menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana kolaborasi tersebut.

Menurutnya, kerja sama dengan Kanwil Kemenkum Jawa Tengah sejalan dengan target kinerja universitas dalam memperluas kemitraan strategis sekaligus mendukung peningkatan akreditasi perguruan tinggi.

“Kami menyambut baik dan sangat senang dengan rencana kerja sama ini. Banyak hal yang dapat dikolaborasikan bersama, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum dan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi civitas akademika,” ungkap Aniq.

Aniq menilai rencana pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di perguruan tinggi merupakan kebutuhan penting bagi Universitas Harkat Negeri, mengingat saat ini UHN juga memiliki sejumlah program studi yang berpotensi menelurkan karya yang memiliki nilai kekayaan intelektual.

“Kami sangat membutuhkan kerja sama ini. Misinya sama, yaitu memberikan manfaat bagi dunia akademik sekaligus masyarakat. Mudah-mudahan kolaborasi ini dapat segera dilaksanakan,” tambahnya.

Kabag Kerja Sama UHN mendorong agar kerja sama dapat dilaksanakan pada tingkat universitas agar cakupannya lebih luas, mengingat kebutuhan terkait Kekayaan Intelektual mencakup seluruh civitas akademika Universitas Harkat Negeri.

Ia juga membuka peluang agar pelaksanaan seremonial penandatanganan kerja sama dapat dilaksanakan secara bersama dengan perguruan tinggi lain ataupun secara mandiri di Universitas Harkat Negeri, yang nantinya dapat dirangkaikan dengan kegiatan akademik seperti kuliah umum.

Sebelum melaksanakan audiensi di Universitas Harkat Negeri, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga melakukan kegiatan Monitoring Implementasi Kerja Sama di Universitas Pancasakti Tegal (UPS) untuk memastikan kerja sama yang sedang dilaksanakan terimplementasi dengan optimal.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Jajaki Kerja Sama dengan Universitas Harkat Negeri appeared first on SuaraBaru.id.

Koordinasi ini untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait kebutuhan layanan bantuan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi, sebagai upaya mendukung peningkatan akses keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Sragen.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi layanan bantuan hukum di Kabupaten Sragen yang hingga saat ini belum memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi di wilayahnya. Selama ini Pemerintah Kabupaten Sragen menjalin kerja sama dengan LBH yang berada di Kabupaten Karanganyar.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa LBH terdekat dengan wilayah Kabupaten Sragen saat ini hanya terdapat satu lembaga di Kabupaten Karanganyar, yakni LBH Paham, yang selama ini menangani permohonan bantuan hukum dari masyarakat Sragen.

Diketahui, permasalahan hukum yang paling sering dihadapi masyarakat Kabupaten Sragen berdasarkan data Pemkab setempat meliputi perkara narkotika dan pengedaran uang palsu. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pentingnya penguatan layanan bantuan hukum yang mudah diakses dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menyediakan rekam data permohonan bantuan hukum yang pernah ditangani oleh pemerintah daerah. Data tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan pengembangan layanan bantuan hukum ke depan.

Nicolaus Oscar, salah satu penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menyampaikan, pemetaan ini menjadi langkah awal yang penting dalam penguatan layanan bantuan hukum di daerah.

“Pemetaan kebutuhan bantuan hukum ini sangat penting untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, sehingga ke depan kebijakan dan langkah yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam layanan litigasi maupun nonlitigasi,” jelas Oscar.

Ia juga menyampaikan informasi terkait adanya peraturan daerah baru di Kabupaten Sragen yang mengatur tentang bantuan hukum. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam penguatan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan bantuan hukum.

Terkait pembentukan dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dijelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pengalaman menangani perkara hukum sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

Pemetaan kebutuhan layanan bantuan hukum di Kabupaten Sragen diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah strategis ke depan, guna mendukung peningkatan layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi secara optimal bagi masyarakat.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Koordinasi dengan Pemkab Sragen, Petakan Kebutuhan Layanan Bantuan Hukum appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini untuk memperkuat pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di wilayah, sekaligus menyamakan persepsi serta meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara BPHN dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Hadir mengikuti kegiatan Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, serta ketua tim kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan Hukum.

Kepala BPHN, Min Usihen mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, atas kontribusi dan capaian dalam pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah sepanjang tahun 2025.

Min Usihen memaparkan kebijakan teknis pembinaan hukum yang akan menjadi acuan pelaksanaan program pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa Kantor Wilayah memiliki peran strategis dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tingkat provinsi, sesuai dengan kebijakan menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Arah kebijakan pembinaan hukum nasional ke depan difokuskan pada pembangunan budaya hukum guna membentuk masyarakat sadar hukum, pembangunan hukum nasional yang berkepastian dan berkeadilan, serta penguatan tata kelola pemerintahan Kementerian Hukum yang baik, transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.

Disampaikan,  sasaran strategis BPHN adalah terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diukur melalui Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Sasaran tersebut selaras dengan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2026, antara lain peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, peningkatan layanan bantuan hukum, pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang berkualitas, serta pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah.

Rencana aksi Kantor Wilayah meliputi penyusunan analisis dan evaluasi peraturan daerah, pemberian layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pendampingan serta pembinaan Posbankum, serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

“Saya berharap Kantor Wilayah betul-betul memahami dan melaksanakan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dibutuhkan kreativitas, inovasi, serta kolaborasi dengan instansi terkait agar pembinaan hukum di wilayah tetap berjalan optimal meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Rakernis dilanjutkan dengan penyampaian sembilan pedoman pelaksanaan pembinaan hukum yang dipaparkan oleh para Kepala Pusat di lingkungan BPHN sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan program Pembinaan Hukum Nasional di daerah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Siap Dukung Target Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2026 appeared first on SuaraBaru.id.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan Posbankum desa yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, pada Kamis (15/1/2026).

Kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Delmawati, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Haerudin, Camat Bulu, unsur TNI-Polri, perwakilan perangkat desa dan sekretaris desa se-Kecamatan Bulu, paralegal desa, serta mahasiswa KKL Universitas Negeri Semarang.

Delmawati menegaskan, Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Posbankum hadir untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian permasalahan hukum sehari-hari melalui pendekatan mediasi dan musyawarah,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan Posbankum tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan kapasitas sumber daya manusia Posbankum di tingkat desa.

“Kami mendorong penguatan kapasitas paralegal Posbankum melalui pelatihan paralegal yang bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi agar layanan hukum yang diberikan semakin optimal,” tambahnya.

Dikatakan, pelaporan layanan Posbankum yang telah diberikan kepada masyarakat dilakukan secara daring melalui laman form.posbankum.bphn.go.id guna mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas layanan.

Melalui pembinaan ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah berharap Posbankum desa berfungsi optimal sebagai garda terdepan pelayanan hukum masyarakat, serta berkontribusi dalam membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan di Jawa Tengah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Perkuat Pembinaan Posbankum Desa di Temanggung appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dibuka oleh Amaliya Rahman, Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selain Kemenkum Jateng, kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Koprasi dan UKM, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, .

Dalam rapat ini dilakukan inventarisasi kebutuhan penyusunan aturan pelaksana / pengaturan lebih lanjut sebagai amanat dari Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi objek analisis dan evaluasi pada kegiatan ini.

Perda tersebut, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kemudian, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo menegaskan, tujuan dilakukannya inventarisasi kebutuhan penyusunan aturan pelaksana/pengaturan lebih lanjut, antara lain sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dasar pembentukan dari disusunnya Perda tersebut.

“Sehingga tidak terjadi kesenjangan antara tujuan yang diita-citakan (law in book) dengan kenyataan di masyarakat (law in action),” jelasnya.

Tim analis dari Kemenkum Jateng, Yoga, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya segera dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai pengaturan lebih lanjut sesuai dengan amanat dalam Perda dimaksud.

“Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayagunadan berhasil guna,” ujar Yoga.

Tim Analis Hukum Kemenkum Jateng dalam rapat analisis dan evaluasi. Foto: Humas

Selain itu, penyusunan Peraturan Gubernur juga bertujuan mencegah kemungkinan ketidak efektivan Perda yang disebabkan oleh kekosongan pengaturan.

Partisipasi Kemenkum Jateng dalam kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi analisis dan evaluasi produk hukum daerah, guna memastikan setiap regulasi daerah efektif, harmonis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ning S

The post Kaji Perda Jateng, Tim Analis Hukum Kemenkum Jateng Hadiri Rapat Analisis dan Evaluasi appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang berlangsung di kompleks Rindam IV Diponegoro ini diikuti oleh 157 peserta yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Dari total peserta tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah mengirimkan 58 orang, menjadikan Jateng sebagai wilayah dengan peserta terbanyak dalam kegiatan perdana ini. Para peserta terdiri dari CPNS dan PPPK yang tengah mengikuti rangkaian pembinaan karakter sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pelatihan dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, Senin (1/12/2025). Hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, Wakil Komandan Rindam IV Diponegoro Kol. Inf. Edi Widyanto, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum Eva Gantini, Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah Rinto Gunawan, dan jajaran.

Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya memperkuat wawasan kebangsaan dan semangat bela negara bagi setiap ASN. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pembinaan nilai-nilai kebangsaan merupakan fondasi penting dalam membentuk ASN yang berintegritas, disiplin, dan mampu menjadi perekat persatuan bangsa.

Ia juga menekankan, pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk mempersiapkan SDM Kementerian Hukum yang profesional sekaligus memiliki keteguhan jati diri berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

“ASN Kementerian Hukum harus tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga matang secara moral, etika, dan wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Selama pelatihan yang berlangsung sejak hari ini hingga lima hari ke depan, para peserta akan mengikuti berbagai materi pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila, penguatan integritas, kedisiplinan, hingga latihan dasar bela negara. Materi disampaikan langsung oleh jajaran pelatih Rindam IV Diponegoro serta instruktur Balai Diklat Hukum Jawa Tengah.

Penunjukan Rindam IV Diponegoro sebagai lokasi kegiatan sekaligus menegaskan komitmen kolaborasi antara Kementerian Hukum dan TNI dalam pembinaan sumber daya manusia aparatur, terutama dalam hal penyiapan ASN yang tangguh dan berjiwa nasionalisme tinggi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat, serta menjalankan tugas sebagai ASN dengan penuh integritas, loyalitas, dan semangat persatuan.

Pelatihan ini juga menjadi langkah awal dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter kebangsaan.

Ning S

The post 157 Pegawai Ikuti Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara di Rindam IV/Diponegoro appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan harmonisasi regulasi daerah, guna memastikan kualitas, keselarasan, serta kepastian hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rapat virtual dibuka oleh Delmawati, Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah. Ia menyampaikan, harmonisasi merupakan tahapan krusial untuk memastikan setiap regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Dan agar tidak menimbulkan disharmoni dalam implementasinya,” jelas Delmawati.

Adapun enam rancangan peraturan yang dibahas dalam rapat ini meliputi:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan;
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026; dan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Rapat dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, serta Perangkat Daerah terkait.

Seluruh peserta memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan substansi dan teknik penyusunan masing-masing rancangan peraturan.

Melalui pelaksanaan rapat ini, Kanwil Kemenkum Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Pati untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas.

“Harapannya selain Perda yang dihasilkan berkualitas juga harmonis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang efektif,” tandasnya.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Gelar Rapat Pengharmonisasian Raperda dan Perbup Kabupaten Pati appeared first on SuaraBaru.id.

Secara nasional, seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 diikuti oleh sebanyak 1.192 peserta dengan total kebutuhan sejumlah 135 formasi.

Seleksi ini merupakan upaya mengukur kompetensi peserta meliputi beberapa materi. Antara lain materi seleksi kompetensi teknis yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Materi seleksi kompetensi manajerial ini untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Sementara itu materi seleksi kompetensi sosial kultural untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

Pelaksanaan seleksi PPPK Tahap II ini merupakan bagian dari upaya Kemenkum untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik yang dapat berkontribusi dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo melalui Pejabat Fungsional Analis SDM, Meivita Dewi mengatakan, jika pelaksanaan seleksi P3K berjalan lancar tanpa kendala.

“Dengan persiapan yang matang, Seleksi Kompetensi PPPK Kemenkumham 2024 untuk wilayah Jateng dapat berjalan lancar dan semoga para peserta membawa hasil optimal,” ujar Meivita Dewi Widyastuti, tim panitia daerah.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Melaksanakan Seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala KanWIL, Heni Susila Wardoyo yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Toni Sugiarto, serta sejumlah pejabat fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur mengikuti rapat dari ruang kerjanya.

Rapat yang diikuti oleh seluruh Kanwil se-Indonesia ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Fajar Sulaeman Taman.

Fajar menjelaskan, seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 akan diikuti sebanyak 1.192 peserta dengan total kebutuhan sejumlah 135 formasi. Agar seleksi berjalan lancar, ia berharap seluruh kantor wilayah selaku panitia daerah dapat mempersiapkan segala kebutuhan dengan maksimal.

Karo SDM juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi baik dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun dengan Biro SDM. “Kami harap panitia daerah dapat aktif berkoordinasi dengan BKN terkait dengan pelaksanaan ujian. Panitia daerah memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang kami harapkan dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Fajar.

Dikatakan, beberapa atensi juga disampaikan oleh Karo SDM. Atensi yang paling utama adalah menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Sebagai bagian dari pelayanan prima, Fajar mendorong panitia daerah untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada para peserta dengan kebutuhan khusus atau wanita hamil.

“Terus jaga keamanan dan ketertiban, serta berikan informasi yang jelas dan akses komunikasi yang mudah bagi peserta,” kata Karo SDM.

Diketahui, seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 di wilayah Jawa Tengah akan digelar pada 22 April 2025 di UPT BKN Semarang, yang diikuti 67 peserta. Seleksi akan dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jawa Tengah Ikuti Rapat Persiapan Seleksi PPPK Tahap II Tahun Anggaran 2024 appeared first on SuaraBaru.id.