Hal itu seperti yang disampaikan gubernur berambut putih itu, usai menghadiri peluncuran Unit Pelayanan Publik Pancasilais, di Lantai V Gedung B, Kantor Pemerintah Provinsi Jateng, Senin (19/6/2023). Acara itu diikuti Ombudsman RI, Pattiro Semarang hingga Kadin Jateng.

”Kalau mau bicara nilai-nilai Pancasila dalam konteks pelayanan publik, saya minta agar semua pengamalannya ada pada tiap sektor,” kata politikus dengan rambut putihnya itu.

BACA JUGA: Akibat Terlalu Lama Menunggu, Wajib Pajak Komplain

Dalam konteks layanan publik, imbuhnya, pemerintah mesti bekerja dengan cara-cara humanis. Pria yang khas dengan rambut putihnya ini menekankan, cara kerja itu mesti dilakukan secara konkret, kepada seluruh masyarakat.

”Humanis itu tidak bentak-bentak dan sebagainya. Kita betul-betul concern, regulasinya seperti apa, dan pelaksanaannya harus sesuai,” tutur Ganjar.

Lebih jauh, disampaikan juga, seluruh dinas harus memperhatikan segala kondisi masyarakat yang membutuhkan layanan. Misalnya, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan sebagainya.

BACA JUGA: Soal Penetapan Tersangka Dugaan Pelaku Ujaran Kebencian di Medsos, Kapolres Jepara: Sudah Dilakukan Mediasi

Di samping itu, Ganjar menekankan layanan publik yang pancasilais, diterapkan dengan komitmen mudah, murah, cepat. Kemudian, layanan masyarakat mutlak harus berintegritas.

”Ini mesti ditunjukkan dalam bentuk layanan yang konkret. Biasanya izin-izin usaha. Maka di dinas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) umpamanya, tidak boleh lama, tidak boleh berbelit, tidak boleh ada pungli (pungutan liar). Sikap pancasilais harus diwujudkan. Ini yang paling konkret,” terang Ganjar.

Lewat pelayanan publik yang pancasilais, dia meminta, agar perwujudan reformasi birokrasi betul-betul dilaksanakan. Ganjar berharap, seluruh masyarakat Jateng mendapatkan layanan terbaik dari dinas Provinsi Jateng.

BACA JUGA: Sebanyak 1.230 Peserta Seleksi Catar Poltekip dan Poltekim di Jateng Ikuti SKD Berbasis CAT

”Ketika itu birokrasi terlalu rumit, mudahkan. Dan itu bisa dengan dua cara, sistemnya diubah, pakai alat, yang kedua regulasinya diubah, sehingga semua kemudahan akan bisa diberikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, komitmen Ganjar menerapkan layanan publik terbaik berbuah manis. Tiga dinas di lingkup Pemprov Jateng, dinobatkan sebagai unit pelayanan publik yang memperoleh predikat prima dari KemenPAN-RB, di antaranya RSUD Tugurejo, DPMPTSP, dan Bappenda UUPD Kabupaten Semarang.

Riyan

The post Masih Ada Pungli di DPMPTSP? Ini Penjelasannya appeared first on SuaraBaru.id.