Kekalahan Umbu Rauta untuk kedua kalinya ini dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 2/B/2026/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Februari 2026.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Banding PT TUN Surabaya menyatakan “Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2025/PTUN.SMG tanggal 3 Desember 2025 yang dimohonkan banding”.

Rektor UKSW memiliki kewenangan memberhentikan Dekan FH

Majelis Hakim PT TUN Surabaya, dalam pertimbangan secara terang benderang, expressis verbis, menyatakan pemberhentian Umbu Rauta dari Dekan FH UKSW, berdasarkan SK Rektor No. 024/KR- Pb/04/2025 adalah telah sesuai dengan ketentuan Statuta UKSW 2016.

Majelis Hakim PT TUN Surabaya menegaskan “Bahwa Pemberhentian kepada Pembanding/Penggugat Nomor: 024/KR- Pb/04/2025 dari Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana antara lain didasarkan pada Keputusan Nomor : 248/B/YSW/XI/2026 tentang Statuta tanggal 29 November 2016”.

Dalam konteks pemberhentian Umbu Rauta, sebagaimana ditegaskan dalam SK Rektor No. 024/KR- Pb/04/2025, alasannya adalah karena Umbu Rauta secara nyata telah tidak dapat bekerja sama dengan Rektor UKSW dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) huruf f Statuta UKSW 2016 yang menyatakan “Pemberhentian Dekan oleh Rektor dapat dilakukan sebelum masa jabatannya selesai, apabila Tidak dapat bekerjasama dengan Rektor”.

Pasal 1 angka 14, `15 jo Pasal 18 ayat (2) (4) STATUTA UKSW 2016 juga menegaskan bahwa Rektor UKSW adalah pemimpin tertinggi Universitas dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas dan bahwa Rektor UKSW memiliki hak dan kewenangan untuk Menunjuk, mengangkat dan memberberhentikan dan pejabat di bawahnya.

Pertimbangan Majelis Hakim PT TUN Surabaya lainnya ialah perguruan tinggi swasta dalam hal ini UKSW memiliki otonomi melalui Yayasan sebagai badan penyelenggara dalam pengelolaan ketenagaan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 62, pasal 64 dan pasal 67, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 pada pasal 22.

Ditegaskan Majelis Hakim bahwa berdasar Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Nomor: 068/B/YSW-2/XI/2023 tentang Kepegawaian, hubungan kerja antara Rektor dan dekan adalah bersifat ketenagaan yang masuk dalam kategori hubungan hukum privat sehingga tindakan Rektor UKSW tidak dapat dikategorikan dalam tindakan dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan dan terhadap keputusannya sebagaimana disebutkan di atas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

The post Mantan Dekan FH UKSW Umbu Rauta Kalah Telak di Pengadilan Tinggi TUN Surabaya appeared first on SuaraBaru.id.