Dalam pernyataannya, ia mengimbau seluruh pegawai untuk tetap fokus pada tugas dan fungsi, sambil menjaga keharmonisan kerja. “Pecahnya Kemenkumham ini adalah keputusan pimpinan yang harus kita hormati. Semuanya akan berproses, mungkin saja nantinya tidak akan seperti ini lagi. Apapun itu, kita tetap bersaudara,” ujar Kadiyono di halaman Kanwil, Senin (2/12/2024).

Menurut Kadiyono, meski pemisahan ini dapat menimbulkan tantangan, ia optimistis bahwa seluruh pegawai mampu beradaptasi. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan kolaborasi lintas divisi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Kadiyono meminta seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan pesan agar semua pihak tetap menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah masa transisi ini.

“Laksanakan tusi (tugas dan fungsi) kita sesuai dengan ketentuan. Sehat dan bahagia selalu. Tetap kompak,” ucapnya.

Ia menambahkan, perubahan struktur ini bukan akhir melainkan awal dari proses baru untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif.

Keputusan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi empat bagian memang menjadi tantangan baru bagi struktur organisasi. Namun, pesan persatuan yang disampaikan Kadiyono diharapkan mampu menjadi landasan bagi seluruh pegawai untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hadir dalam apel pagi Kepala Divisi Keimigrasian, Is Edy Ekoputranto, pejabat administrator, pengawas, fungsional, pelaksana, dan PPNPN.

Ning S

The post Kepala Divisi Pemasyarakatan Ajak Jajaran Jaga Semangat Persaudaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan virtual tersebut, Supriyanto juga menyampaikan 8 poin penting yang harus dicermati seluruh jajaran pemasyarakatan di Jawa Tengah.

“Tingkatkan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT masing-masing. Lalu membaca dan mempelajari kembali regulasi tentang masa penahanan penjelasan pasal 238 (2) KUHAP, laksanakan koordinasi APH secara intens sampai dengan tingkat Polsek,” ungkap Supriyanto, Rabu (12/10/2022).

“Apabila ada berita viral yang negatif, segera membuat berita imbangan yang positif, pastikan kesiapan petugas serta jumlah personil pengamanan saat bertugas, pastikan layanan hak WBP dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, tanpa adanya pungutan biaya dalam bentuk apapun,” sambungnya.

Ia menegaskan agar jajarannya segera menyelesaikan permasalahan yang timbul sekecil apapun dengan tuntas, dan segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Divisi Pemasyarakatan jika ada kejadian yang memerlukan tindaklanjut penanganan permasalahan, melalui alat komunikasi tercepat.

Terkait pelaksanaan penilaian pembinaan WBP berdasarkan Standar Sistem Pembinaan Narapidana (SPPN), Supriyanto meminta proses assesmen berjalan secara objektif dan adil. Karena pelaksanaan assesmen merupakan bagian dari syarat dalam pemberian integrasi hingga remisi.

Diketahui, SPPN merupakan salah satu instrumen baru yang diterapkan untuk mempermudah dalam memberikan hak integrasi kepada warga binaan pemasyarakatan. SPPN ini sebagai pedoman petugas dalam melakukan penilaian terhadap perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

“SPPN ini bertujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemenuhan hak narapidana,” tandasnya.

Ning Suparningsih

The post Kadiv Pemasyarakatan Beri Arahan Pemberian Remisi, Assesmen dan Penilaian Pembinaan appeared first on SuaraBaru.id.