Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

Sebelumnya, JPU menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus ini, eks Kadiv Propam Polri itu menjadi terdakwa bersama istrinya, Putri Candrawathi, serta dua ajudannya, yaitu Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR.

Selain itu, seorang asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, juga ikut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu.

Terkait vonis yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo, Pengacara asal Kota Semarang Julian Richie menilai jika vonis majelis hakim atas perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang telah menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa Ferdi Sambo sudah sangat tepat.

Menurutnya, kejahatan yang dilakukan oleh Sambo merupakan kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). Vonis mati yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso dapat mengobati rasa kekecewaan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh jaksa.

“Terkait hukuman mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Ferdi Sambo menurut saya sudah sangat tepat, mengingat kejahatan yang telah dilakukan oleh mantan Kadiv Propam ini sangat serius,” ujar Richie.

Menurut Richie, Sambo dinilai terbukti melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 49 jo Pasal 33 UU ITE jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Meskipun masih ada banding, kasasi dan PK tapi vonis mati Ferdy Sambo ini merupakan langkah berani dari hakim di tingkat PN. Setidaknya keberanian hakim atas putusan ini mengobati kekecewaan masyarakat atas tuntutan yang disampaikan Jaksa.

Selain itu, Sambo dinilai terbukti melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Yosua.

Richie menegaskan bahwa seorang penjahat perlu diberi terapi kejutan berupa pidana mati, terutama bagi penjahat tertentu yang tak lagi dapat diharapkan untuk berubah.

“Sekali lagi saya secara pribadi mengapresiasi kepada Majelis Hakim atas pidana mati yang telah dijatuhkan kepada Ferdi Sambo. Memang sudah sepantasnya jika penjahat perlu diberi terapi kejutan berupa pidana mati, terutama bagi penjahat tertentu seperti Sambo yang tak lagi dapat diharapkan untuk berubah,” tandas Richie.

“Kita yakini jika tidaklah ada kejahatan yang sempurna, meskipun kebohongan akan lari secepat kilat, suatu saat kebenaran akan membukanya,” pungkasnya.

Ning Suparningsih

The post Pengacara Richie Menyebut, Seorang Penjahat Perlu Diberi Terapi Kejutan Berupa Pidana Mati appeared first on SuaraBaru.id.

Menurut Richie, pekerjaan yang rencanannya dilaksanakan pada bulan November 2018 itu, hingga Januari 2019 tidak ada kejelasan Surat Perintah Kerja (SPK) dari TNI-AU ataupun dari pihak Museum Dirgantara-Yogyakarta.

“Padahal, pihak TNI-AU sendiri yang menginginkan pekerjaan itu segera dilaksanakan. Saya sudah berkali-kali menanyakan SPK tersebut, namun tidak ada tindak lanjut atau tanggapan,” kata Richie kepada awak media di Semarang, Selasa (5/10/2021).

Karena tidak ada tanggapan, akhirnya Richie terpaksa menghentikan proyek tersebut. Padahal dirinya mengaku sudah melakukan persiapan pekerjaan tersebut hingga mengalami kerugian milyaran rupiah.

Kronologi

Richie menyampaikan, sekira pada bulan Oktober tahun 2018 dirinya dipertemukan oleh AR dengan HS dan EP di PGC Cililitan, yang mana dalam pertemuan tersebut HS mengaku sebagai orang kepercayaan atau kerabat dari panglima TNI (HC) dan EP mengatakan sebagai orang kepercayaan salah seorang jendral TNI-AU aktif (AS).

Dalam pertemuan tersebut HS & EP menawarkan suatu pekerjaan renovasi dan pembangunan Museum Dirgantara Jogjakarta, yang mana kegiatan tersebut masuk dalam kewenangan lingkungan TNI-AU.

Menindak lanjuti hal tersebut Richie melakukan klarifikasi kepada jajaran instansi terkait guna memastikan akan kebenaran kegiatan tersebut.

“Pada waktu itu kita datang ke MABES TNI-AU bersama HS, EP, AR & JUN bertemu dengan Mayor RA. Disitu kita diberi penjelasan akan kebenaran pekerjaan tersebut yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Untuk lebih jelas serta meyakinkan, kami diminta datang ke Museum Dirgantara Jogjakarta guna melakukan peninjauan lokasi yang akan segera dibangun,” ungkapnya.

Saat peninjauan lokasi Richie juga bertemu dengan Kolonel DN (Kepala Museum) dan ED yang pada saat itu mengatakan sebagai perwakilan dari Kementrian Pertahanan (KEMHAN) yang ditempatkan di museum untuk melakukan pengawasan.

“Pada waktu itu juga Kolonel DN mempersilahkan kami untuk segera melaksanakan pekerjaan,” akunya.

Sekembalinya dari museum Richie kemudian kembali berkomunikasi dengan HS dan EP, dan diminta untuk segera melakukan pekerjaan. Menanggapi hal tersebut dia segera melakukan koordinasi dengan Kepala Museum yang pada akhirnya memerintahkan Richie untuk segera memulai melaksanakan pekerjaan (meskipun SPK belum diterima) dengan alasan perintah komando dan SPK akan segera disusulkan.

“Bahwa sekitar bulan November 2018 kita memulai pekerjaan sembari menanyakan kapan penandatanganan kontrak akan dilaksanakan. Akan tetapi mereka selalu mengulur waktu sampai di bulan Januari 2019 yang menurut kami ada kejanggalan yang kita alami, dikarenakan menurut keterangan yang mereka sampaikan pembangunan menggunakan alokasi APBN 2018, akan tetapi sampai pada tahun 2019 mereka belum juga memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana yg telah dijanjikan sebelumnya,” ungkap Richie.

Dengan kejadian tersebut dia mencoba untuk meminta keterangan dengan pihak- pihak yang sebelumnya pernah berkomunikasi dengannya, sampai akhirnya dia menghadap Kadispen TNI-AU pada waktu itu Brigjen NS yang pada awalnya mengatakan bahwa project tersebut ada, akan tetapi sampai saat permasalahan ini muncul ke publik tidak ada tindak lanjut atau tanggapan dari yang bersangkutan lagi.

Atas kejadian tersebut, Richie mengaku mengalami kerugian milyaran rupiah dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait yang pada saat itu bertanggung jawab memerintahkannya atas pembangunan proyek yang ditaksir mencapai puluhan milyar tersebut.

“Apabila tidak ada itikad baik dari pihak yang bersangkutan, Richie akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata.

Richie juga menyampaikan, bahwa Kepala Museum saat itu Kolonel DN sempat menyatakan akan mengusahakan ganti rugi materi yang sudah dikeluarkan perusahaannya, tapi hingga kini tidak ada kejelasan.

“Ada 2 orang yang saat ini sudah masuk ke dalam penjara yaitu EP dan DA, sangat di sayangkan ketika TNI sebagai intitusi negara digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana penipuan,” pungkasnya.

Ning

The post Merasa Tertipu, Julian Richie Bakal Bawa Kasus Pembangunan Museum Dirgantara Yogyakarta ke Jalur Hukum appeared first on SuaraBaru.id.